Rizki menyarankan, untuk meninjau ulang formasi yang diajukan dari tiap Pemda dengan kebutuhan guru pada aplikasi Dapodik Kemendikbud.
“Kami mendapatkan informasi guru mata pelajaran tertentu misalnya di Provinsi Jawa Barat tidak mengajukan kebutuhan untuk guru mapel Bahasa Sunda pada jenjang SMA/SMK negeri. Bukan tidak mungkin provinsi lain juga tidak mengusulkan formasi PPPK guru bahasa daerah,” bebernya.
Ketiga, kurangnya sosialisasi dari tingkat pusat, daerah, dan satuan pendidikan terkait waktu pelaksanaan rekrutmen PPPK 2021.
Sebetulnya kapan tepatnya rekrutmen guru PPPK ini akan dilaksanakan? Jangan sampai pelaksanaannya diundur-undur terus, karena untuk lulusan PPPK 2019 yang dilaksanakan satu kali tes saja belum semua daerah selesai mendapatkan NIP dan SK. Apalagi sekarang akan dilakukan sampai tiga kali kesempatan tes.
“Materi-materi belajar sebagai persiapan tes PPPK juga belum diterbitkan Kemendikbud sampai Februari ini,” ungkapnya.
Keempat, belum ada keputusan mengenai pertimbangan afirmasi yang diusulkan Komisi X DPR RI untuk penambahan poin atas penghargaan guru dilihat dari lamanya pengabdian, sertifikat pendidik, dan prestasi.
“Ayo gerak cepat, Indonesia darurat 1,3 juta guru ASN, darurat lemahnya kesejahteraan serta perlindungan terhadap guru honerer.”
“Jika urusan seragam sekolah para menteri bisa cepat membuat SKB 3 menteri, tetapi masalah guru honorer tidak begitu cepat dan rensponsif. Padahal makin banyak perlakuan diskriminatif terhadap guru honorer,” sambungnya.
(Jpnn.com)
Discussion about this post