Menu

Mode Gelap
Al Haris: Semangat Idul Fitri Jadi Energi Baru Abdullah Sani ke Pejabat: Tugas Kita Memberikan Pelayanan Bukan Untuk Dilayani Al Haris Tegaskan, Fokus Pemberataan Pembangunan Setiap Kabupaten/ Kota Al Haris Jenguk Anak Jadi Korban Bacok Ibunya di Tebo Harga TBS dan Pupuk Tidak Sebanding, Petani Sawit Harapkan Pemerintah Bijaksana

Hukrim · 14 Mei 2022 14:27 WIB

Lucu!! Aksi Kades Ini Malah Bikin Uang Rp. 1.4 M Yang Akan Diterima Desa berubah Jadi DP Mobil


 Lucu!! Aksi Kades Ini Malah Bikin Uang Rp. 1.4 M Yang Akan Diterima Desa berubah Jadi DP Mobil Perbesar

Setelah diteliti dan dicermati oleh para tokoh masyarakat Desa Pematang Tembesu maka diduga ada tindakan grativikasi yang membawa nama Kades Pematang Tembesu.

 

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari Narasumber yang enggan di sebut namanya, mereka menyebut bahwa didalam SKB tersebut jika setelah gugatan salah satu pihak di dalam SKB  selesai, pemerintahan Desa Pematang Tembesu akan menerima pendapatan asli desa sebesar Rp.1.4 Milyar yaitu dana yang menurut perusahaan di bekukan.

 

” Tapi aneh-nya yang besar dibatalkan dan membuat kompensasi baru yang jauh lebih kecil yakni hanya berupa Down Payment (DP) untuk 3 unit mobil dengan nilai Rp 300 juta, kan ini aneh seharusnya kalau memang unit mobil akan digunakan untuk Bumdes kenapa kita harus kredit ” Ujarnya.

BACA LAINNYA  Buka Seminar Al-Qur'an, Bupati Anwar Sadat : Al-Qur'an Merupakan Mukjizat Yang Abadi

 

Tentu ini merupakan tindakan yang mereka nilai lucu, dimana sebenarnya pemerintah desa yabg seharusnya mendapatkan Rp. 1,4 M malah membuat kesepakatan baru dengan hanya menerima DP mobil dengan nilai Rp. 300 juta.

 

” Sebenarnyakan kita punya uang yang akan di terima Rp 1.4 Milyar, ada apa nih  antara Kuasa hukum perusahaan dan oknum kades tersebut itu yang menjadi tanda tanya oleh masyarakat ” Bebernya.

BACA LAINNYA  Jam Kerja Dikurangi, Pelayanan Publik Tetap Diutamakan Bagi Pemkab Batanghari

 

Padahal Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk melahirkan suatu perikatan hukum, untuk melahirkan suatu perikatan hukum diperlukan syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah :

 

1.          Kesepakatan para pihak

 

2.          Kecakapan

 

3.          Suatu hal tertentu

 

4.          Sebab yang halal

 

Dan berdasarkan  Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

BACA LAINNYA  Al Haris: Kami Menunggu Ide-ide Cerdas dan Gagasan dari KAHMI dan FORHATI Untuk Jambi

 

Maka masyarakat merasa sangat janggal atas persetujuan yg dilakukan oknum kades itu dan kuasa hukum perusahaan dan di duga ada perbuatan melawan hukum.

 

Oleh sebab itu rapat tomas dan tokoh pemuda setempat menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

 

1.akan meminta kepada pihak kejari/kejati cq jampidsus untuk melakukan penyelidikan kepada kades.

 

2.meminta kepada kapolresta dan kapolda jambi untuk melakukan pemeriksaan atas hal tersebut.

 

3.akan melakukan aksi damai di kantor perusahaan PT. Integra karena mereka sudah berusaha melakukan pembodohan hukum terhadap masyarkat Pematang Tembesu.

Artikel ini telah dibaca 140 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pelaku Pembacok Anaknya Sendiri Ditangkap di Kebun Sawit Warga

18 Mei 2022 - 21:06 WIB

Tidak Penuhi Kewajiban, Warga Tutup Akses Jalan Yang Dilewati PT Integra

15 Mei 2022 - 13:53 WIB

Pelaku Penusuk Leher Warga Marosebo Ulu Berhasil Diamankan Polisi

13 Mei 2022 - 09:14 WIB

Hanya Gegara Lempar Kunci Motor, Satpam Bunuh Rekannya Sendiri

12 Mei 2022 - 17:28 WIB

Lantik Pejabat Eselon II , Anwar Sadat: Sumpah Yang Saudara Ucapkan Mengandung Tanggungjawab

11 Mei 2022 - 20:36 WIB

Nekat Tusuk Polisi Dengan Tombak, Tiga Peluru Tembus Dada DPO Curat di Jambi

11 Mei 2022 - 08:28 WIB

Trending di Hukrim