Oknum Polda Jambi Ditahan Jaksa Peduli, Polsek Batin XXIV Bagikan Sembako Kepada Masyarakat Tak Mendidik, Oknum Guru Hukum Siswa Makan Sampah PetroChina Mulai Program Pengeboran di 11 Sumur Wilayah Kerja Jabung Sambut Hari Raya Imlek, Ditpolairud Polda Jambi Gelar Jumat Bersih

Home / Nasional

Rabu, 29 September 2021 - 21:09 WIB

Abraham Samad Angkat Bicara Soal Pegawai Nonaktif KPK Ditawari Jadi ASN Polri

Abraham Samad

Abraham Samad

NASIONAL — Mantan Ketua KPK Abraham Samad angkat bicara terkait penawaran posisi ASN oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada 56 pegawai nonaktif KPK yang akan diberhentikan pada 30 September 2021, besok.

Menurut Abraham Samad, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mestinya menyikapi polemik pemecatan tersebut.

Menurut Samad, mereka seharusnya tidak dipindahkan ke institusi lain, tetapi tetap diangkat menjadi ASN di KPK.

“Menurut saya sebaiknya Presiden yang mengambil sikap yaitu dengan memerintahkan agar 56 pegawai KPK yang diberhentikan, segera diangkat menjadi ASN di KPK, bukan ditempat dan di instansi lain,” kata Samad kepada JawaPos.com, Rabu (29/9).

BACA LAINNYA  Berikut Rangkaian Rakernas JMSI di Semarang

Baca juga: Kapolri Ingin Angkat Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Johan Budi Sapto Pribowo Sebut Jalan Tengah

Samad menegaskan, para pegawai nonaktif KPK seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Ambarita Damanik dan lain-lainnya bukan para pegawai KPK yang mencari kerja. Menurutnya, mereka adalah orang-orang yang selama ini berjuang memberantas korupsi di KPK

BACA LAINNYA  Danrem 042/Gapu Ikuti Literasi Keuangan bersama OJK Jambi  

“Mereka adalah orang-orang yang selama ini berjuang memberantas korupsi di KPK secara sungguh-sungguh dan mereka pulalah yang selama ini tetap menjaga integritas KPK, dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu,” tegas Samad.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta agar bisa merekrut pegawai KPK yang tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri. Permohonan tersebut berbuah manis, karena Jokowi menyetujuinya.

BACA LAINNYA  Heboh! Dahlan Iskan Blak-blakan Pernah Diperas Anggota DPR Ratusan Miliar -

Surat tersebut dilayangkan pada Jumat (24/9), tujuan dari permohonan menarik pegawai KPK tersebut, untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri khususnys Tipikor. Dimana, ada tugas-tugas tambahan terkait upaya pencegahan dan upaya lain yang dilakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan strategis yang lain. Fajar.co.id

Share :

Baca Juga

Nasional

Hukuman HRS Dipotong, PA 212: MA Tunjukkan Rasa Kemanusiaan

Nasional

Verifikasi Faktual Telah Selesai, JMSI Segera Masuk Dalam Kartu Keluarga Dewan Pers

Nasional

Firli Bahuri: Indonesia Seharusnya Sudah Bersih dari Tikus dan Kecoa

Nasional

Habib Bahar bin Smith Dapat Kiriman Tiga Kepala Anjing, Tim Advokasi: Tindakan Pengecut dan Kerdil

Nasional

Irjen Napoleon Tersangka Aniaya Kece, 3 Anggota Polri Ditangani Propam

Nasional

TVRI Tak Ikut Tayangkan Film G30S PKI, Jejak Digital Dirut Iman Brotoseno Dibongkar

Nasional

Prabowo Nyapres 2024, HRS dan Pendukung Sudah Kecewa

Nasional

Dukung Kapolda Tangani Kasus Korupsi, JMSI Sumut: Integritasnya Tidak Diragukan Lagi