Menu

Mode Gelap
Memasuki Masa Purna Tugas, Kajati Jambi Pererat Hubungan Dengan Awak Media Memasuki Masa Purna Tugas, Kajati Jambi Pererat Hubungan Dengan Awak Media Fadhil Arief Minta Pejabat Gali Motivasi Diri Gelontorkan Dana Ratusan Juta Untuk PKL Tugu Keris, Pedagang : Terimakasih PLN Pemerintah Siapkan Puluhan Ribu Set Top Box Gratis Untuk Warga Jambi,  Hasbi Anshory : Kita Berpihak Kepada Rakyat

Nasional · 29 Sep 2021 21:09 WIB

Abraham Samad Angkat Bicara Soal Pegawai Nonaktif KPK Ditawari Jadi ASN Polri


 Abraham Samad Perbesar

Abraham Samad

NASIONAL — Mantan Ketua KPK Abraham Samad angkat bicara terkait penawaran posisi ASN oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada 56 pegawai nonaktif KPK yang akan diberhentikan pada 30 September 2021, besok.

Menurut Abraham Samad, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mestinya menyikapi polemik pemecatan tersebut.

Menurut Samad, mereka seharusnya tidak dipindahkan ke institusi lain, tetapi tetap diangkat menjadi ASN di KPK.

“Menurut saya sebaiknya Presiden yang mengambil sikap yaitu dengan memerintahkan agar 56 pegawai KPK yang diberhentikan, segera diangkat menjadi ASN di KPK, bukan ditempat dan di instansi lain,” kata Samad kepada JawaPos.com, Rabu (29/9).

BACA LAINNYA  Hingga Saat Ini di Batanghari Tercatat 14 ASN Yang Ajukan Mutasi

Baca juga: Kapolri Ingin Angkat Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Johan Budi Sapto Pribowo Sebut Jalan Tengah

Samad menegaskan, para pegawai nonaktif KPK seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Ambarita Damanik dan lain-lainnya bukan para pegawai KPK yang mencari kerja. Menurutnya, mereka adalah orang-orang yang selama ini berjuang memberantas korupsi di KPK

BACA LAINNYA  Dihadapan Wisudawan PATI, Kapolri Yakin Polri Akan Semakin Dicintai Rakyat

“Mereka adalah orang-orang yang selama ini berjuang memberantas korupsi di KPK secara sungguh-sungguh dan mereka pulalah yang selama ini tetap menjaga integritas KPK, dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu,” tegas Samad.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta agar bisa merekrut pegawai KPK yang tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri. Permohonan tersebut berbuah manis, karena Jokowi menyetujuinya.

BACA LAINNYA  Ketua Umum JMSI Ikut Diundang Pantau Pemilu di Venezuela

Surat tersebut dilayangkan pada Jumat (24/9), tujuan dari permohonan menarik pegawai KPK tersebut, untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri khususnys Tipikor. Dimana, ada tugas-tugas tambahan terkait upaya pencegahan dan upaya lain yang dilakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan strategis yang lain. Fajar.co.id

Artikel ini telah dibaca 25 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Dirjen IKP: Dewan Pers Satu-satunya Lembaga yang Lakukan Sertifikasi Jurnalis

26 Juni 2022 - 17:06 WIB

Demi Mempertahankan Seluruh Honorer Indonesia, Anies Baswedan Temui Jokowi

25 Juni 2022 - 08:49 WIB

JMSI Siap Bekerjasama dengan Stakeholder Kepemiluan

23 Juni 2022 - 17:47 WIB

Ketua JMSI Pusat Minta Seluruh Anggotanya Tidak Tejebak Arus Pemilu 2024

22 Juni 2022 - 08:20 WIB

Ini Sosok Irjen Yazid Fanani Yang Dukung Perlindungan Data Pribadi

21 Juni 2022 - 08:33 WIB

Pembelajaran Penting dari Kapolres Sampang soal Kompetensi Wartawan

20 Juni 2022 - 11:44 WIB

Trending di Nasional