Menu

Mode Gelap
Persiapan Kenduri Swarnabhumi, Tim Kemendikbud Turun ke Tebo Prabowo-AHY Kompak Bilang Punya Kesamaan Usai Bertemu 2 Jam Tajak 21 Juni 2022, SKK Migas dukung kelancaran Pengeboran Sumur Eksplorasi Markisa-001 Harga Sawit Anjlok, Al Haris Sudah Telpon Mendag Selingkuh Dengan Istri Polisi, Oknum Polisi Berpangkat AKP Digerebek

Batanghari · 21 Jun 2022 09:49 WIB

Ada Apa Dengan Tambang Batubara PT Kasongan di Batanghari?


 Ada Apa Dengan Tambang Batubara PT Kasongan di Batanghari? Perbesar

Kabarjambikito.com – Menjadi pertanyaan besar dengan berbagai macam pelanggaran pertambangan di Indonesia ini, seperti contohnya pelanggaran tambang batu bara milik PT Kasongan yang berada di seberang Kecamatan Mersam dan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dimana perusahaan tersebut diduga tidak mentaati aturan dalam melakukan aktivitas petambangan batubara.

“Seperti contoh kecil saja, mereka tidak memiliki izin stockpile dan diduga izin seperti izin usaha jasa pertambangan (IUJP) nya tidak memiliki registrasi sesuai dengan Permen ESDM nomor 34 Tahun 2017, tentang perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara dan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan miniral dan batu bara,” kata Heriyanto, S.H.,C.L.A, salah seorang Pemuda Peduli Batanghari yang merupakan pemuda Kecamatan Mersam Batanghari ini.

BACA LAINNYA  Parah !! Sembako Doorprize Untuk Vaksinasi Masih Ditilap

Dia juga mengatakan, terkait dengan persoalan tersebut, dirinya sedang melengkapi dokumen dan akan melaporkan hal ini kepada Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dirjen ESDM.

“Kita lagi mengumpulkan dokumen dan foto lokasi pertambangan serta nama-nama pelaku usaha di perusahaan tersebut,” ujarnya, Selasa (21/6/2022).

Menurut dia, sebelumnya pernah juga sampaikan bahwa dugaan aturan yang kita maksud, seperti melakukan pertambangan tanpa izin tanpa adanya IUP, IPR atau IUPK yang jelas. Maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

BACA LAINNYA  Bahas RKP Desa Rambutan Masam Apakah Kades Terpilih Diundang?

“Coba kita pelajari Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 5 Tahun 2021, tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko sector ESDM dan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko subsector mineral dan batubara,” paparnya.

BACA LAINNYA  Ada 26 Jalan Arteri di Genjot, Fadhil Arief: Jika di Tahun Ini Selesai Sama Dengan Membangun Jalan Selama 15 Tahun

Sementara itu, dirinya juga meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat turun langsung dan melihat aktivitas pertambangan yang ada di daerah Provinsi Jambi ini. Baik terkait persoalan izin pertambangan, tenaga kerja dan dampak lingkungan ada di perusahaan tersebut.

“Dalam persoalan pertambangan ini jangan main-main, karena persoalan ini melibatkat orang banyak, baik pekerja di perusahaan itu maupun warga yang tinggal di sekitar pertambangan,” tandasnya. (Reddy)

Artikel ini telah dibaca 36 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Lantik Pejabat Fungsional Tertentu, Fadhil Arief Minta PNS Harus Punya Inovasi

21 Juni 2022 - 18:03 WIB

Peduli Lingkungan, PD IWO Batanghari Edukasi Warga di Tahura

21 Juni 2022 - 11:58 WIB

Fadhil Arief Minta Camat dan Kades Bantu Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah

10 Juni 2022 - 08:54 WIB

Sambut 1 Muharam Rambutan Masam Bakal Kedatangan Habib, Ust Dhenny Al Fiqrie: Kita Gaungkan Syiar Islam

6 Juni 2022 - 15:51 WIB

Komunitas Milenial Peduli Santri Penghapal Al-Qur’an Salurkan Al-Qur’an ke Ponpes

26 Mei 2022 - 07:31 WIB

Kapolri Perintahkan Berantas Perjudian, Kapolres Hasan Bilang Gini

24 Mei 2022 - 09:50 WIB

Trending di Batanghari