Menu

Mode Gelap
JMSI Apresiasi Inisiatif KBRI Madrid dan Dubes RI untuk Kerajaan Spanyol Bupati Masnah Hadiri Pengukuhan Ketua LAM se Kecamatan Sungai Gelam Wagub Sani Hadiri Halal bi Halal Serta Pelantikan Fatayat NU se Jambi Komisi IV DPRD Provinsi Cek Pembangunan Gedung SMA Negeri 12 Kota Jambi Anggaran Pemilu 2024 Rp 76 T Mendapat Kritikan Dari PAN

Pemprov Jambi · 2 Apr 2022 11:45 WIB

Catat Ini daftar Barang dan Jasa Yang Bebas Atau Tidak Kena PPN 11%


 Foto Gedung Kemenkeu Republik Indonesia Perbesar

Foto Gedung Kemenkeu Republik Indonesia

Kabarjambikito.com -Penyesuaian Tarif PPN 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 kemarin cukup membuat pelaku usaha dan masyarakat di Jambi menarik nafas panjang ditengah mulai merangkak naiknya harga pangan dan BBM di Jambi.

Seperti yang diungkapkan oleh General Manager (GM) salah satu Hotel berbintang di Kota Jambi, Dedi Warza mengatakan pihaknya cukup terbebani atas PPN yang naik menjadi 11 %, menurut keterangan Dedi pihaknya tidak akan menaikan Cost terhadap beberapa Fasilitas yang ada di Hotel yang dia kelola.

” Dengan naiknya PPN 11% pastilah kita sebagai pelaku usaha sangat terbebankan karena harga-harga barang menjadi naik cost menjadi tinggi, sedangkan kita dimasa pendemi ini untuk menaikan harga jual juga agak susah, sekali lagi ya sangat berdampak bang ” Ungkap Dedi, Sabtu (02/04/2022).

Sehubungan dengan penyesuaian tarif PPN semulanya dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022 itu, Kementerian Keuangan RI melalui dengan ini menyampaikan hal-hal beberapa hal yang akan membuat lega pelaku usaha dan masyarakat khususnya di Provinsi Jambi.

BACA LAINNYA  Al Haris: PTM Tetap Dilaksanakan di Sekolah Dengan Menerapkan Prokes

Yang pertama penyesuaian tarif PPN merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kedua Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan.

Namun pada point ke 3 (Tiga), Rahayu Puspasari selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan menyebut ada beberapa barang dan jasa tertentu TETAP DIBERIKAN FASILITAS BEBAS PPN diantaranya sebagai berikut.

” Barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi. Sedangkan jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja juga termasuk ” Katanya, Sabtu (02/04/2022).

Tidak sebatas itu saja untuk vaksin, buku pelajaran dan kitab suci, air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap) tetap diberikan fasilitas bebas PPN.

” listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA), rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS dan jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional serta mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak juga bebas PPN ” Sambung Rahayu.

BACA LAINNYA  Demi Keadilan, DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Kendati demikian minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi menyusul emas batangan dan emas granula hingga senjata/alutsista dan alat foto udara juga mendapat fasilitas bebas PPN yang telah ditetapkan pemerintah.

Lebih lanjut dikatakan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia itu ada juga beberapa barang tertentu dan jasa tertentu yang TETAP TIDAK DIKENAKAN PPN.

” barang yang merupakan objek Pajak Daerah: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya serta jasa yang merupakan objek Pajak Daerah: jasa penyediaan tempat parkir, jasa
kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau catering ” Ujarnya.

Alat pembayaran resmi seperti uang, dan juga emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat
berharga, jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah tetap tidak kena PPN.

BACA LAINNYA  Wagub Abdullah Sani: Pemprov Terus Berupaya Lestari Sungai Batanghari

Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, penyesuaian tarif PPN juga dibarengi dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan sampai dengan Rp60 juta dari 15% menjadi 5% dan pembebasan pajak untuk pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta.

Fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu 1%, 2% atau 3%, layanan restitusi PPN dipercepat sampai dengan Rp 5 Milyar tetap diberikan.

Disamping dukungan perpajakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tetap melanjutkan dan akan memperkuat dukungannya
berupa perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian nasional.

Menurut Rahayu Puspasari Pemerintah akan terus merumuskan kebijakan yang seimbang untuk menyokong
pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu, mendukung dunia usaha terutama kelompok kecil dan menengah, dengan tetap memperhatikan
kesehatan keuangan negara untuk kehidupan bernegara yang berkelanjutan dan pengaturan lebih lanjut mengenai UU HPP klaster PPN akan tertuang dalam beberapa PMK. (Ade)

Artikel ini telah dibaca 75 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Wagub Sani Hadiri Halal bi Halal Serta Pelantikan Fatayat NU se Jambi

16 Mei 2022 - 21:21 WIB

Al Haris Tegaskan, Pemrov Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan

13 Mei 2022 - 20:27 WIB

Sani Harapkan Peran Strategis Para Konsultan

12 Mei 2022 - 07:20 WIB

Terima Gelar Adat Depati Tiang Negeri, Al Haris Minta Jaga dan Lestarikan Ada Budaya

12 Mei 2022 - 06:25 WIB

Al Haris Dukung Usulan Dana Bagi Hasil Antara Pusat dan Daerah

9 Mei 2022 - 15:49 WIB

Demi Anaknya Mau Ujian, Warga Jambi Rela Lewat Tol

7 Mei 2022 - 13:15 WIB

Trending di Pemprov Jambi