Menu

Mode Gelap
Ketua DPRD Edi Purwanto Apresiasi FORMAJA Gelar Aksi Sosial Jelang Kedatangan Dirjen Kebudayaan Direktorat PTLK Datang, Masyarakat Rambutan Masam Bentuk Kepanitiaan Dirjen IKP: Dewan Pers Satu-satunya Lembaga yang Lakukan Sertifikasi Jurnalis Lepaskan JCH, Fadhil Arief: Doakan Kami Agar Jadi Pemimpin Istiqomah Tinjau Jalan di Sabak, Al Haris: Pemrov Jambi Segera Mengangani Dengan 2 Skema

Nasional · 15 Sep 2021 09:08 WIB

Daftar Sanksi PNS Bolos Kerja Versi Aturan Baru Jokowi


 
Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur PNS bolos kerja dan tidak netral dalam pemilu bisa diberhentikan. (Foto: Arsip Biro Pers Sekretariat Presiden) Perbesar

 Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur PNS bolos kerja dan tidak netral dalam pemilu bisa diberhentikan. (Foto: Arsip Biro Pers Sekretariat Presiden)

JAKARTA- Presiden Joko Widodo menerbitkan kebijakan baru yang mengatur disiplin kerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, PNS yang bolos kerja dan tidak netral dalam pemilu bisa diberhentikan.
Sanksi pemberhentian merupakan sanksi berat yang dijatuhkan kepada PNS yang melanggar ketentuan soal netralitas dan disiplin.

Ketentuan sanksi berat bagi PNS tidak netral diatur dalam pasal 14 yang berbunyi, “Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, DPD, atau calon anggota DPRD.”

Adapun, jenis sanksi berat bagi PNS pelanggar aturan tersebut antara lain berupa, penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

BACA LAINNYA  Banting Stir Eks Pegawai KPK, Mulai Bisnis Kuliner hingga Jadi Petani

Bentuk pelanggaran netralitas yang dimaksud seperti ikut berkampanye dengan mengerahkan PNS lain; berkampanye menggunakan fasilitas negara; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Netralitas PNS dalam setiap gelaran pemilu memang kerap menjadi sorotan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat 492 PNS melanggar netralitas di Pilkada 2020, namun hanya 256 atau sekitar 52 persen yang telah dijatuhkan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

BACA LAINNYA  Al Haris Ajak Pecinta Sepak Bola Angkat Kembali Nama Jambi

Selain kepada PNS pelanggar netralitas, sanksi berat juga bisa dijatuhkan bagi PNS yang melanggar disiplin kehadiran. Hal itu diatur dalam pasal pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021.

“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun,” demikian bunyi pasal tersebut.

Pemberhentian–meski dengan hormat–juga bisa dijatuhkan kepada PNS yang tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut. Namun, selain pemberhentian, sanksi berat juga bisa berupa penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan jika bolos selama 21-24 hari setahun.

BACA LAINNYA  Bupati Tanjabbar : Soal Tapal Batas Merupakan Prioritas Pemerintah Daerah

Kemudian, jika tidak masuk selama 25-27 hari selama setahun, PNS dibebaskan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan.

Selain sanksi berat, ada pula sanksi ringan dan sedang bagi PNS yang melanggar disiplin kehadiran. Mulai dari pemotongan tunjangan kinerja bagi PNS yang bolos selama dua pekan, teguran lisan dan tertulis, bagi PNS yang absen selama 3-10 hari.

“PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya,” bunyi pasal 15 ayat (2) PP Nomor 94 Tahun 2021.

CNN Indonesia.com

Artikel ini telah dibaca 72 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Dirjen IKP: Dewan Pers Satu-satunya Lembaga yang Lakukan Sertifikasi Jurnalis

26 Juni 2022 - 17:06 WIB

Demi Mempertahankan Seluruh Honorer Indonesia, Anies Baswedan Temui Jokowi

25 Juni 2022 - 08:49 WIB

JMSI Siap Bekerjasama dengan Stakeholder Kepemiluan

23 Juni 2022 - 17:47 WIB

Ketua JMSI Pusat Minta Seluruh Anggotanya Tidak Tejebak Arus Pemilu 2024

22 Juni 2022 - 08:20 WIB

Ini Sosok Irjen Yazid Fanani Yang Dukung Perlindungan Data Pribadi

21 Juni 2022 - 08:33 WIB

Pembelajaran Penting dari Kapolres Sampang soal Kompetensi Wartawan

20 Juni 2022 - 11:44 WIB

Trending di Nasional