Kapolda Jambi Hadiri Pemakaman Praka Anumerta Tuppal Halomoan Barasa Diduga Oknum TNI Bekingi Perusahaan, Brigjen Junior Tumilaar Marah Besar: Jalan Takut Kita Lawan Centul City Dapat Untung Besar, Pedagang Sebut NasDem Membawa Berkah Fasha Instruksikan Kader Nasdem Batanghari Dukung Pemerintahan Fadhil – Bakhtiar Oknum Polda Jambi Ditahan Jaksa

Home / Peristiwa

Senin, 6 Desember 2021 - 16:34 WIB

Demo ke Gubernur Jambi, Massa Minta Al Haris Tandatangani SK

Aksi demo di kantor Gubernur Jambi

Aksi demo di kantor Gubernur Jambi

Kabarjambikito.com— Ribuan masa pengurus daerah federasi serikat pekerja pertanian dan serikat pekerja seluruh Indonesia (PD.F.SPPP.SPSI) Provinsi Jambi, meminta batalkan Upah Minimun Provinsi (UMP) Jambi tahun 2022.

Masa aksi menilai UMP Jambi tahun 2022 tidak berpihak kepada pekerja yang justru menyengsarakan pekerja, disamping itu serikat pekerja turut meminta Gubernur Jambi, Al Haris melakukan penetapan UMP Jambi tahun 2022 sebesar 10%.

“Menteri tenaga kerja dak pernah kami surati, dak perlu kan, jadi kito minta pak gub tando tangani SK di depan kito, pak Gub bukan anak buah menteri ” bunyi orasi di depan kantor gubernur sembari di sambut gemuruh suara betullll dari masa demonstran.

BACA LAINNYA  Hujan Deras, Ribuan Rumah d Kebanjiran

Dalam tuntutan masa yang melakukan orasi siang ini, Senin (06/12/2021) Gubernur Jambi, Al Haris menyambut hangat aspirasi serikat buruh di depan kantor Gubernur Jambi

Sedikitnya ada 5 point hak pekerja yang akan di perjuang Pemprov Jambi, hal tersebut dijelaskan oleh Guntur salah satu masa aksi serikat pekerja.

BACA LAINNYA  Agar Tak Beroperasi Lagi, Polres Batanghari Tutup Puluhan Lobang Sumur Minyak Ilegal

” Yang pertama Pemprov Jambi telah mengusulkan perubahan besaran UMP provinsi Jambi dan menanti hasil keputusan dari kementerian ketenagakerjaan, yang kedua mendorong 7 kabupaten kota untuk membentuk dewan pengupah ” Jelasnya kepada Kabarjambikito.com.

Lebih lanjut pada point ke 3 disebut Guntur pemerintah provinsi akan segera mengusulkan perda
Pengupahan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mengoptimalkan struktur skala upah.

BACA LAINNYA  Kilas Balik Berita MFA Saat Berjuang Balik Kampung

” Pemerintah juga akan menertibkan serta mengawasi status pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kontrak ” Imbuhnya. Senin (06/12/2021).

Tidak hanya itu dalam berita acara yang di tandatangani oleh Gubernur Jambi itu juga di sebutkan pada point ke 5 dimana pemerintah provinsi Jambi juga akan mengawasi dan menertibkan status pekerja Buruh Harian Lepas (BHL). (Ade)

Share :

Baca Juga

Peristiwa

Gempar!!! Sejoli Tewas Bersimbah Darah Dalam Kontrakan

Kota Jambi

Tidak Ada Drainase Jalan, Ruko DPP LPKNI Nyaris Kebanjiran

Kabar Daerah

Warga Tungkal Dihebohkan Penemuan Sosok Mayat Dengan Kondisi Membusuk

Peristiwa

Lakalantas di Simpang Terusan, Siswa Ini Bersimbah Darah

Peristiwa

Longsor di Kecamatan Kumun Debay Sungaipenuh, Jalan Tidak Bisa Dilewati Kendaraan

Peristiwa

Viral Emak-emak Mencuri Susu Asal Malang, Begini Cerita Pengurus RT

Peristiwa

Sempat Ancam Pakai Golok, Ahirnya Sopir Batubara dan Warga Tembesi Berdamai

Peristiwa

Ratusan Emak-emak Demo di Depan Kantor Bupati Muaro Jambi, Minta Ini Kepada Bupati