Menu

Mode Gelap
Memasuki Masa Purna Tugas, Kajati Jambi Pererat Hubungan Dengan Awak Media Memasuki Masa Purna Tugas, Kajati Jambi Pererat Hubungan Dengan Awak Media Fadhil Arief Minta Pejabat Gali Motivasi Diri Gelontorkan Dana Ratusan Juta Untuk PKL Tugu Keris, Pedagang : Terimakasih PLN Pemerintah Siapkan Puluhan Ribu Set Top Box Gratis Untuk Warga Jambi,  Hasbi Anshory : Kita Berpihak Kepada Rakyat

Peristiwa · 6 Des 2021 16:34 WIB

Demo ke Gubernur Jambi, Massa Minta Al Haris Tandatangani SK


 Aksi demo di kantor Gubernur Jambi Perbesar

Aksi demo di kantor Gubernur Jambi

Kabarjambikito.com— Ribuan masa pengurus daerah federasi serikat pekerja pertanian dan serikat pekerja seluruh Indonesia (PD.F.SPPP.SPSI) Provinsi Jambi, meminta batalkan Upah Minimun Provinsi (UMP) Jambi tahun 2022.

Masa aksi menilai UMP Jambi tahun 2022 tidak berpihak kepada pekerja yang justru menyengsarakan pekerja, disamping itu serikat pekerja turut meminta Gubernur Jambi, Al Haris melakukan penetapan UMP Jambi tahun 2022 sebesar 10%.

“Menteri tenaga kerja dak pernah kami surati, dak perlu kan, jadi kito minta pak gub tando tangani SK di depan kito, pak Gub bukan anak buah menteri ” bunyi orasi di depan kantor gubernur sembari di sambut gemuruh suara betullll dari masa demonstran.

BACA LAINNYA  Atas Pengabdian Pemkab Batanghari, Fadhil-Bakhtiar Terima Penghargaan dari Pramuka

Dalam tuntutan masa yang melakukan orasi siang ini, Senin (06/12/2021) Gubernur Jambi, Al Haris menyambut hangat aspirasi serikat buruh di depan kantor Gubernur Jambi

Sedikitnya ada 5 point hak pekerja yang akan di perjuang Pemprov Jambi, hal tersebut dijelaskan oleh Guntur salah satu masa aksi serikat pekerja.

BACA LAINNYA  Acara Nyusur Budayo, Bupati Fadhil Arief: Kita Kenalkan Budayo Sama Anak Cucu Kita

” Yang pertama Pemprov Jambi telah mengusulkan perubahan besaran UMP provinsi Jambi dan menanti hasil keputusan dari kementerian ketenagakerjaan, yang kedua mendorong 7 kabupaten kota untuk membentuk dewan pengupah ” Jelasnya kepada Kabarjambikito.com.

Lebih lanjut pada point ke 3 disebut Guntur pemerintah provinsi akan segera mengusulkan perda
Pengupahan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mengoptimalkan struktur skala upah.

BACA LAINNYA  Catut Nama Ketua DPC PKB Tanjabbar, Diduga Modus Penipuan Via WhatsApp

” Pemerintah juga akan menertibkan serta mengawasi status pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kontrak ” Imbuhnya. Senin (06/12/2021).

Tidak hanya itu dalam berita acara yang di tandatangani oleh Gubernur Jambi itu juga di sebutkan pada point ke 5 dimana pemerintah provinsi Jambi juga akan mengawasi dan menertibkan status pekerja Buruh Harian Lepas (BHL). (Ade)

Artikel ini telah dibaca 208 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Selingkuh Dengan Istri Polisi, Oknum Polisi Berpangkat AKP Digerebek

23 Juni 2022 - 22:28 WIB

Truck Meledak, Warga Muaro Pijoan Meninggal Dunia

23 Juni 2022 - 19:01 WIB

Gegara Membuat Konten, Seorang Emak-emak Ditilang Polisi

23 Juni 2022 - 17:00 WIB

Antisipasi Curas, Curat, dan Begal Polda Jambi Lakukan Patroli

18 Juni 2022 - 09:38 WIB

Pernikahan Sesama Jenis di Jambi Terbongkar

17 Juni 2022 - 18:31 WIB

Kejati Jambi di Demo Atas Kasus Dugaan Korupsi Pada Anak Perusahaan PTPN VI 

17 Juni 2022 - 11:02 WIB

Trending di Peristiwa