Menu

Mode Gelap
Al Haris: Semangat Idul Fitri Jadi Energi Baru Abdullah Sani ke Pejabat: Tugas Kita Memberikan Pelayanan Bukan Untuk Dilayani Al Haris Tegaskan, Fokus Pemberataan Pembangunan Setiap Kabupaten/ Kota Al Haris Jenguk Anak Jadi Korban Bacok Ibunya di Tebo Harga TBS dan Pupuk Tidak Sebanding, Petani Sawit Harapkan Pemerintah Bijaksana

Politik · 1 Okt 2021 14:41 WIB

Demokrat: Sudahlah Bung Yusril Akui Saja Pembelaan Moeldoko Ini Demi Rupiah Bukan Demi Demokrasi


 Yusril Ihza Mahendra Perbesar

Yusril Ihza Mahendra

NASIONAL — Jubir Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku kader-kader Demokrat sedang marah pada Yusril Ihza Mahendra terkait pernyataan Yusril yang mengaku membela demokrasi.

“Ini yang bikin kader Demokrat marah. Sudahlah Bung Yusril, akui saja pembelaan terhadap KSP Moeldoko ini demi rupiah bukan demi demokrasi, maka itu akan lebih masuk akal dan diterma oleh kita semua,” tegas Herzaky Mahendra Putra, Jumat siang (1/10/2021).

Jubir Demokrat Herzaky menerangkan, sekitar tiga bulan lalu atau sekitar bulan Juni 2021, Partai Demokrat mendapatkan informasi bahwa ada rencana judicial review dari KSP Moeldoko.

KSP Moeldoko pun sempat memimpin rapat bersama timnya terkait gugatan di PTUN, bertempat di kediamannya di Komplek Mewah Jalan Kencana Indah, di dekat kawasan bukit golf Pondok Indah Jakarta Selatan.

Adapun rencana Judicial Review itu dimatangkan pada awal Agustus melalui pertemuan di rumah Moeldoko di Jalan Lembang Menteng.

BACA LAINNYA  Buka Panggung Kreatifitas Ramadhan, Fadhil Arief Persilahkan Masyarakat Mampir ke DPW Jika ke Jambi

Rapat awal Agustus di Jalan Lembang tersebut dihadiri oleh Dokter Hewan Joni Alen Marbun dan Marzuki Ali.

Rapat itu diawali dengan Zoom Meeting antara KSP Moeldoko dengan Yusril Ihza Mahendra.

Baru kemudian dilakukan rapat bersama Tim Yusril terkait teknis pelaksanaannya.

“Nah ini yang jadi persoalan. Namanya juga ditunjuk sebagai pengacara, ya pasti ada rupiahnya. Ada kontraknya. Kok sekarang Pak Yusril berkoar-koar soal demi demokrasi,” jelas Herzaky.

“Ini yang bikin kader Demokrat marah. Sudahlah Bung Yusril, akui saja pembelaan terhadap KSP Moeldoko ini demi rupiah bukan demi demokrasi, maka itu akan lebih masuk akal dan diterma oleh kita semua,” tegas Herzaky lagi.

Terkait judicial review dari KSP Moeldoko, Herzaky menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak gentar. Partai Demokrat akan menghadapi proses hukum tersebut secara optimis dan upaya optimal.

BACA LAINNYA  Mantap!! Kades Termuda dan Masih Lajang di Batanghari Siap Bangun Desa Tebing Tinggi

“Seperti Ketum AHY sampaikan, kami tidak gentar. Kami akan hadapi. Pak Menko Mahfud MD juga sudah sampaikan, JR Yusril tidak ada gunanya. Hanya menarik rupiah KSP Moeldoko saja,” tegas Jubir Demokrat ini.

Sementara itu, terkait pernyataan Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut bahwa kuasa hukum kubu Moeldoko, Yusril Ihza Mahendra, pernah menawarkan jasa Rp100 miliar kepada DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengaku hingga kini belum bertemu dengan Andi Arief untuk mengonfirmasi hal tersebut.

Menurutnya, jika sudah bertemu dengan Andi Arief, maka dirinya akan menanyakan langsung terkait benar atau tidaknya informasi tersebut.

“Terkait informasi Rp 100 miliar, kami mempersilakan media untuk langsung menanyakannya kepada Bang Andi Arief. Beliau yang punya informasi itu,” jelas Herzaky.

“Kami sendiri belum bertemu langsung dengan Bang Andi Arief. Nanti akan kami tanyakan,” kata Herzaky kepada wartawan, Jumat siang (1/10/2021).

BACA LAINNYA  Maju di Pileg 2024, Irwanto Mulai Silaturahmi Bersama Masyarakat

Namun demikian, Jubir DPP Partai Demokrat ini menduga bahwa peristiwa itu terjadi seminggu sebelum terbit keputusan Kemenkumham sekitar Minggu ke-3 Maret 2021.

Ia mengakui memang ada masukan kepada DPP Partai Demokrat untuk menggunakan Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara Demokrat.

Tetapi, kerjasama itu urung dilakukan karena menurut pengurus DPP Demokrat yang ditunjuk menemui Tim Yusril, harganya tidak masuk akal.

Terlebih, posisi DPP Partai Demokrat kepemimpinan AHY berada di pihak yang benar, sehingga akan mubazir jika harus keluar banyak uang.

Seminggu kemudian Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko.

“Artinya, keyakinan Partai Demokrat benar bahwa Partai Demokrat kepemimpinan AHY berada di pihak yang benar secara hukum dan sah diakui pemerintah,” katanya

PojokSatu.id

Artikel ini telah dibaca 45 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Anggaran Pemilu 2024 Rp 76 T Mendapat Kritikan Dari PAN

16 Mei 2022 - 13:54 WIB

Partai Surya Paloh di Jambi Gelontorkan Ribuan Paket Sembako Murah Jelang Lebaran

26 April 2022 - 16:32 WIB

Bukber Dengan DPC , Hafiz Fattah Berharap Marosebo Ulu Jadi Lumbung Suara

23 April 2022 - 08:32 WIB

DPW NasDem Provinsi Jambi Kembali Santuni Ratusan Anak Yatim

15 April 2022 - 19:43 WIB

Warga Sungai Gelam Beri Kejutan, Asnawi Riva’i Terharu

1 April 2022 - 18:58 WIB

Fadhil Arief Ajak Bangun Kerjasama, dan Tidak Saling Menjatuhkan

20 Maret 2022 - 16:19 WIB

Trending di Politik