Oknum Polda Jambi Ditahan Jaksa Peduli, Polsek Batin XXIV Bagikan Sembako Kepada Masyarakat Tak Mendidik, Oknum Guru Hukum Siswa Makan Sampah PetroChina Mulai Program Pengeboran di 11 Sumur Wilayah Kerja Jabung Sambut Hari Raya Imlek, Ditpolairud Polda Jambi Gelar Jumat Bersih

Home / Kabar Terbaru / Peristiwa

Senin, 27 September 2021 - 14:16 WIB

Didemo BEM se-Indonesia, Ketua KPK Firli Bahuri Terbang ke Jambi

Ketua KPK Firli Bahuri

Ketua KPK Firli Bahuri

Kabarjambikito.com – Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Aksi menolak pemecatan pegawai KPK ini rencananya digelar pada pukul 14.00 WIB. Namun sepertinya para mahasiswa tak akan bertemu dengan Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri. Sebab, Firli tengah berada di Jambi saat ini.

Firli dikabarkan memimpin rapat koordinasi (rakor) pemberatasan korupsi terintegritas di Jambi pada hari ini.Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati menyampaikan, rangkaian kegiatan akan berlangsung sejak hari ini hingga Jumat 1 Oktober 2021.

“Mengawali rangkaian kegiatan KPK selama sepekan di Jambi, hari ini, 27 September 2021 pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB Ketua KPK beserta jajaran Direktorat Korsup wilayah I KPK akan menghadiri Rakor Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jambi bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi,” kata Ipi kepada awak media, Senin, 27 September 2021.

BACA LAINNYA  Unjukrasa, Mahasiswa Minta Pemprov Jambi Buat Jalur Khusus Angkutan Batubara

Rangkaian rapat pencegahan korupsi itu akan diikuti oleh sejumlah instasi, di antaranya yakni rakor Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi, Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi DPRD se-Jambi, Rapat Koordinasi APH se-Jambi, Rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) UKPBJ Pemprov Jambi, Rapat Optimalisasi Pendapatan dan Pembenahan Aset Pemoprov Jambi, Rapat Optimalisasi Pendapatan dan Aset Daerah Pemko Jambi, Rapat dengan Bank Jambi terkait implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan Tinjauan Lapangan Aset Bermasalah.

“Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, yang meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP),” kata Ipi.

Ipi menjelaskan, ke-delapan area intervensi tersebut, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

BACA LAINNYA  Longsor di Tanjab Barat Rumah dan Tempat Ibadah Alami Rusak

Khususnya terkait area intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD, titik rawan korupsi antara lain berupa fee proyek atau ijon proyek, penerimaan hadiah terkait dengan pengesahan APBD, dana aspirasi, alokasi pokir yang tidak sah. Sebagian besar titik rawan ini berhubungan dengan pelaksanaan fungsi legislatif.

KPK juga mendorong optimalisasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) bagi pemda. Antara lain, dilakukan dengan memastikan pengelolaan BPD yang sehat, dan implementasi program-program pencegahan korupsi di dalam kelembagaan BPD.

Dalam fokus area manajemen aset daerah, KPK bersama BPN, Kanwil dan Kantah serta Jamdatun memfasilitasi upaya pemda untuk melakukan sertifikasi sebagai bentuk pengamanan aset dan penertiban aset-aset bermasalah.

“Beberapa agenda dalam rakor tersebut, adalah penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh kepala daerah di Jambi, serta terima sertifikat aset tanah pemda, peluncuran implementasi pendidikan antikorupsi di Pemko Jambi, peluncuran sistem whistleblowing Pemprov Jambi, serta peluncuran sistem whistleblowing dan buku panduan pencegahan korupsi di PT. Bank Jambi,” imbuh Ipi.

BACA LAINNYA  Fadhil Terpilih Ketua Umun Asprov PSSI Jambi 2021-2025

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) berencana melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini, Senin, 27 September 2021. Aksi unjuk rasa bertema Gerakan Selamatkan KPK untuk menindaklanjuti ultimatumnya kepada Presiden Joko Widodo yang telah melewati 3×24 Jam dari surat terbukanya.

Sebabnya, dari setelah surat terbuka dikirimkan, tidak ada jawaban dari Presiden Jokowi untuk menunjukkan keberpihakannya kepada 56 pegawai KPK yang dipecat secara sepihak oleh pimpinan KPK.

“KPK yang seharusnya memberantas korupsi di negeri ini justru di gembosi saat gencar-gencarnya memberantas kasus besar korupsi. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bukan ini reformasi yang kita mau,” kata Koordinator Media BEM SI 2021, Muhammad Rais, Senin, 27 September 2021.

Sumber: Viva.co.id

Share :

Baca Juga

Kesehatan

Vaksinasi Masal di Tanjung Katung Habiskan 165 Vial Dosis Sinovac

Kabar Daerah

Breaking News!! Adu Kambing Vixion VS Supra Kedua Pengendara Dilarikan ke Puskesmas

Kota Jambi

Hamdy Putra Sulung Wawako Maulana Berhasil Lolos di Kampus Bisnis Paling Bergengsi di Asia

Hukrim

Pemodal Ilegal Drilling di Batanghari Dibekuk Ditreskrimsus Polda Jambi 

Peristiwa

Catut Nama Ketua DPC PKB Tanjabbar, Diduga Modus Penipuan Via WhatsApp

Hukrim

Sempat Kabur, Pelaku Aksi Begal Payudara Berhasil Diamankan Warga

Peristiwa

Bertemu Suku Anak Dalam di Jambi, Menteri Nadiem Tidur di Rimba

Nasional

Bebas Dari Lapas, Jadwal Ceramah Habib Bahar Penuh 1 Tahun Kedepan