LIVE TV
Cegah Claster Baru, Tempat Wisata di Kota Jambi Ditutup Pasca Lebaran, 98 Warga Tanjabbar Terkonfirmasi Positif Covid-19 Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19, Ini Himbauan Bupati Fadhil Arief Komunitas Sahabat Sejati Bersama Wawako Maulana Beri Santunan 10 Ton Daging Kerbau Beku Perum Bulog Jambi, Habis di Serbu Pembeli

Home / Hukrim / Provinsi Jambi

Rabu, 7 April 2021 - 16:33 WIB

Direktur PT BSA di Penjara 1,4 Tahun dan di Denda Rp 544 Juta

Kabarjambikito.com — Direktur PT Bumi Sumatera Abadi (BSA), Zulkifli alias Zulkifli S Chaniago dijatuhi pidana penjara 1,4 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 544 juta lebih karena dengan sengaja terbukti secara sah melakukan tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah di potong atau di pungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Dalam petikan putusan nomor 7/Pid.Sus/PN All pada 17 Maret 2021 yang di bacakan pada sidang terbuka untuk umum yang di bacakan oleh majelis hakim pengadilan negeri Solok, sumatera barat yang di ketuai oleh Romlah Mutia, SH. MH,

Dinyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar denda paling lama 1 bulan setelah putusan sidang di bacakan maka memiliki hukum tetap, dan harta benda terpidana akan di sita oleh Jaksa serta di lelang untuk menutupi kekurangan denda yang telah di tetapkan. Jika terpidana tidak memiliki cukup harta untuk menutupi kekurangan tersebut akan di berikan sanksi berupa kurungan selama 1 bulan.

Baca Juga   Marak Balap Liar, Polisi: Kita Tangkap Langsung Penjara Satu Tahun

Terungkapnya kasus ini Bemula dari penyelidikan yang di lakukan oleh tim penyidik kantor wilayah direktorat jenderal pajak sumatera barat dan jambi terhadap perusahaan yang di pimpin oleh Zulkifli.

Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan sipil itu terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama solok. Zulkifli yang juga direktur PT BSA itu dipidana karena melaporkan SPT pertambahan nilai (PPN) masa pajak November dan Desember 2013 silam Ke KPP Pratama tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pendapat negara sebesar 278 juta lebih.

Baca Juga   Polda Jambi Pantau Penyedia Jasa Travel Gelap di Media Sosial

Sesuai dengan pasal 39 ayat 1 huruf i UU KUP di ancaman hukuman penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun penjara dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kepala Kanwil DJP Sumbar Jambi, Lindawaty berharap agar masyarakat agar dapat membayar perpajakan sesuai dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga   Kasus Menteri Edhy Prabowo, Tersangka Diduga Terima Rp 9,8 M

” Saya berharap masyarakat yang ada di wilayah Sumbar Jambi agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku ” Sebut Linda, (7/4/2021).

Menurut Lindawaty jika kewajiban perpajakan Masyarakat dilakukan sesuai peraturan tentu Masyarakat akan terhindar dari sanksi pidana dan akan meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

” DJP Sumbar Jambi akan terus konsisten dan profesional dalam penegakan hukum di wilayah hukum Sumbar Jambi khususnya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara ” Tandasnya.

(Ade)

Share :

Baca Juga

Provinsi Jambi

HBA, Hazrin dan Sekda Saksikan Pernikahan Putra Mursyid Sonsang

Hukrim

Sahut-sahutan di Medsos Berujung Maut, Siswa SMK Teknik Tewas Dibacok Sesama Pelajar

Provinsi Jambi

PSU Pilgub Jambi, Al Haris : Membuat Semangat Untuk Buktikan Menang

Politik

PSU 27 Mei, Al Haris: PSU Ajang Menguatkan Gurbernur Terpilih

Provinsi Jambi

Siapkan Seluruh Kekuatan di PSU, PKS All Out Menangkan Al Haris-Sani

Provinsi Jambi

Polda Jambi Latihan Penanggulangan Karhutla

Hukrim

Saat PKS All Out Menangkan Haris-Sani

Hukrim

Nyaris Beredar, Polisi Amankan 4 Kg Sabu di Jambi