Oknum Polda Jambi Ditahan Jaksa Peduli, Polsek Batin XXIV Bagikan Sembako Kepada Masyarakat Tak Mendidik, Oknum Guru Hukum Siswa Makan Sampah PetroChina Mulai Program Pengeboran di 11 Sumur Wilayah Kerja Jabung Sambut Hari Raya Imlek, Ditpolairud Polda Jambi Gelar Jumat Bersih

Home / Politik

Senin, 30 Agustus 2021 - 17:05 WIB

Disomasi Luhut, Mardani PKS Bela Haris Azhar: Perbuatan Pejabat Tapi Tidak Sesuai Konstitusi

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera

JAKARTA– Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi somasi yang dilayangkan Luhut Binsar Panjaitan kepada Haris Azhar.

Menurut Mardani, apa yang dilakukan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi itu tidak sesuai dengan konstitusi negara.

“Secara etika perbuatan hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi,” ujarnya saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Senin (30/8/2021).

Seharusnya, lanjut Mardani yang bisa melakukan somasi rakyat kepada para pejabat publik.

“Somasi mestinya dilakukan warga kepada pemerintah/pejabat publik karena merekalah yg perlu diawasi,” tuturnya.

Bukan malah sebaliknya, pejabat yang mengintimidasi dengan cara melakukan somasi kepada rakyat yang mengawasi mereka.

BACA LAINNYA  NasDem Siap Birukan Tanjabbar, Riano Yakin Raih Kemenangan di 2024

“Pejabat publik mesti takut kepada warga negara, begitu kira-kira jika dilihat dalam logika demokrasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyomasi Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida.

Ia melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia atas unggahan video berjudul “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!”. Video ini diunggah di akun Youtube Haris Azhar.

“Hanya penjelasan dan permintaan maaf yang kami minta Kami rasa itu lebih dari fair,” kata juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, Sabtu (28/8).

BACA LAINNYA  24 Tahanan Kabur, LPKA Muara Bulian Dijaga Ketat Polisi

Dalam video wawancara bersama koordinator KontraS Fatia Maulida, Haris membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam.

Kemudian, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.

Fatia menyebutkan bahwa ada sejumlah perusahaan yang bermain tambang di kawasan tersebut.

Salah satunya PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut.

Jodi mengatakan, unggahan tersebut telah membentuk opini atau pernyataan yang tidak benar, tendensius, pembunuhan karakter, fitnah.

Serta penghinaan atau pencemaran nama baik, dan berita bohong bahwa Luhut bermain dalam bisnis pertambangan di Blok Wabu.

BACA LAINNYA  Kado Tahun 2022, JMSI Ditetapkan Sebagai Konstituen Dewan Pers

Menurut Jodi, tujuan somasi tersebut agar Haris dan Fatia menjelaskan mengenai motif, maksud, dan tujuan dari pengunggahan video berisi wawancara tersebut.

Ia juga meminta agar keduanya menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf melalui chanel Youtube yang sama.

“Serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa di kemudian hari,” ucapnya.

Haris Azhar membenarkan telah menerima somasi itu pada Kamis lalu.

Ia mengatakan kuasa hukumnya akan menjawab somasi dalam beberapa hari ke depan. Adapun Fatia menolak berkomentar atas somasi yang disampaikan Luhut.

Pojok.id

Share :

Baca Juga

Politik

Demokrat: Sudahlah Bung Yusril Akui Saja Pembelaan Moeldoko Ini Demi Rupiah Bukan Demi Demokrasi

Politik

Muscab di Bungo, Fadhil Arief: Tidak Ada Lagi Dualisme di PPP

Politik

Maju di Pileg 2024, Irwanto Mulai Silaturahmi Bersama Masyarakat

Politik

Terima Reward Dari Bawaslu RI, Asnawi : Kita Berbenah dan Peetahankan

Politik

PBB Klaim Jokowi Tolak Amendemen dan Jabatan 3 Periode

Politik

Yakin TNI Sudah Disusupi PKI, Gatot Nurmantyo Singgung Prajurit cuma Kejar Jabatan

Politik

Kawula Muda di Jambi Antuasias Ikuti SKPP Dasar, Ketua Bawaslu RI Bilang Gini

Politik

Mesin Mulai di Panaskan, PAN Batanghari Mulai Fokus Pemilu 2024