Polisi Gelar Festival Lomba Mural Berhadiah Piala Kapolri Alhamdulillah… Hasil Panen Padi Memuaskan, Petani: Kami Kekurangan Mesin Thresher dan Pupuk Sumur Energi di Kawasan PT Reki di Batanghari Meledak, Satu Orang Alami Luka Serius Heboh !!! Warga Muaro Jambi Temukan Mayat Dalam Lobang Jenderal Kapolri Listyo Sigit: Penerapan PPKM Level 1 Hingga 4 di Jambi Menunjukkan Progres yang Baik

Home / Politik

Senin, 30 Agustus 2021 - 17:05 WIB

Disomasi Luhut, Mardani PKS Bela Haris Azhar: Perbuatan Pejabat Tapi Tidak Sesuai Konstitusi

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera

JAKARTA– Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi somasi yang dilayangkan Luhut Binsar Panjaitan kepada Haris Azhar.

Menurut Mardani, apa yang dilakukan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi itu tidak sesuai dengan konstitusi negara.

“Secara etika perbuatan hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi,” ujarnya saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Senin (30/8/2021).

Seharusnya, lanjut Mardani yang bisa melakukan somasi rakyat kepada para pejabat publik.

“Somasi mestinya dilakukan warga kepada pemerintah/pejabat publik karena merekalah yg perlu diawasi,” tuturnya.

Bukan malah sebaliknya, pejabat yang mengintimidasi dengan cara melakukan somasi kepada rakyat yang mengawasi mereka.

BACA LAINNYA  Nasib Ketua DPRD Bungo di Tangan DPP Gerindra

“Pejabat publik mesti takut kepada warga negara, begitu kira-kira jika dilihat dalam logika demokrasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyomasi Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida.

Ia melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia atas unggahan video berjudul “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!”. Video ini diunggah di akun Youtube Haris Azhar.

“Hanya penjelasan dan permintaan maaf yang kami minta Kami rasa itu lebih dari fair,” kata juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, Sabtu (28/8).

BACA LAINNYA  Pay Attention to the Warning Signs of Depression, Suicide Risk

Dalam video wawancara bersama koordinator KontraS Fatia Maulida, Haris membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam.

Kemudian, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.

Fatia menyebutkan bahwa ada sejumlah perusahaan yang bermain tambang di kawasan tersebut.

Salah satunya PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut.

Jodi mengatakan, unggahan tersebut telah membentuk opini atau pernyataan yang tidak benar, tendensius, pembunuhan karakter, fitnah.

Serta penghinaan atau pencemaran nama baik, dan berita bohong bahwa Luhut bermain dalam bisnis pertambangan di Blok Wabu.

BACA LAINNYA  Polisi Ini Rela Lepas Seragam Demi Bocah

Menurut Jodi, tujuan somasi tersebut agar Haris dan Fatia menjelaskan mengenai motif, maksud, dan tujuan dari pengunggahan video berisi wawancara tersebut.

Ia juga meminta agar keduanya menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf melalui chanel Youtube yang sama.

“Serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa di kemudian hari,” ucapnya.

Haris Azhar membenarkan telah menerima somasi itu pada Kamis lalu.

Ia mengatakan kuasa hukumnya akan menjawab somasi dalam beberapa hari ke depan. Adapun Fatia menolak berkomentar atas somasi yang disampaikan Luhut.

Pojok.id

Share :

Baca Juga

Politik

Sah, Yongli Laporkan Ketua DPRD Bungo ke DPC, DPD dan DPP Gerindra

Politik

Gerindra Akan Evaluasi Ketua DPRD Bungo, Nazli : Terimakasih Atas Perhatiannya Kepada Kader Kami

Nasional

Polisi Gelar Festival Lomba Mural Berhadiah Piala Kapolri

Politik

Kawula Muda di Jambi Antuasias Ikuti SKPP Dasar, Ketua Bawaslu RI Bilang Gini

Politik

PBB Klaim Jokowi Tolak Amendemen dan Jabatan 3 Periode

Politik

Laporan Tokoh Pemuda Bungo, Tekait Ketua DPRD Bungo Lagi Diproses

Politik

AHY: Sampai Hari Ini Masih Ada Upaya Merampas Partai Demokrat

Nasional

Komisi II DPR: Pemilu 2024 Sangat Mahal, Biayanya Tak Kurang dari Rp 150 Triliun