Menu

Mode Gelap
Persiapan Kenduri Swarnabhumi, Tim Kemendikbud Turun ke Tebo Prabowo-AHY Kompak Bilang Punya Kesamaan Usai Bertemu 2 Jam Tajak 21 Juni 2022, SKK Migas dukung kelancaran Pengeboran Sumur Eksplorasi Markisa-001 Harga Sawit Anjlok, Al Haris Sudah Telpon Mendag Selingkuh Dengan Istri Polisi, Oknum Polisi Berpangkat AKP Digerebek

DPRD Provinsi Jambi ยท 18 Mei 2022 16:51 WIB

DPRD Provinsi Jambi Kunker ke Dinas Kesbangpol Sarolangun


 DPRD Provinsi Jambi Kunker ke Dinas Kesbangpol Sarolangun Perbesar

Kabarjambikito.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dari Komisi I melakukan kunjungan kerjanya di Dinas Kesbangpol Kabupaten Sarolangun. Kunker dewan ini untuk memetakan daerah yang memiliki potensi konflik yang ada di Kabupaten Sarolangun Jambi.

“Ya tadi kita lakukan kunker ya, di Dinas Kesbangpol, disitu kita mendengar paparan-paparan dari pihak Kesbangpol terkait persoalan konflik yang terjadi. Ini sebagai tujuan mendengar masukan dari pihak Kesbangpol tentang persoalan konflik untuk dapat diantisipasi,” ujar Ketua Komisi I DPRD Jambi Hapis Hasbullah, Rabu (18/5/2022).

BACA LAINNYA  Masnah Busro Tinjau Kegiatan Pilkades Serentak

Kunker dewan ini dihadiri oleh Ketua Komisi 1 dan Waka Komisi 1 beserta anggota. Kunker dewan ini dilakukan pada Selasa (17/5) di Dinas Kesbangpol Sarolangun Jambi, kunker ini juga sebagai bentuk mencarikan jalan solusi bagi Kesbangpol terkait konflik yang nanti terjadi di masyarakat di Sarolangun.

“Konflik ini kan bisa persoalan tambang emas ilegal atau PETI ya, bisa juga masalah tambang-tambang ilegal serta juga masalah aliran yang dinilai menyimpang. Nah tadi kita dengar pemaparan terkait itu, dan untuk itu kita akan melakukan pemetaan di daerah itu untuk atasi maupun antisipasinya,” ujar Hapis.

BACA LAINNYA  Waka DPRD Provinsi Jambi Pantau Sembako di Dua Kabupaten

Menurut Hapis, sejauh ini dari keterangan pihak Kesbangpol Sarolangun Jambi, bahwasanya masih ada yang ditemukan terkait konflik aliran kepercayaan di daerah itu, yakni daerah Singkut. Namun sejauh ini persoalan itu masih kondusif dan belum terjadi konflik berat.

“Kalau ajaran itu kan masih ada, cuman tidak sampai terjadi konflik ya. Lalu ada juga konflik antar masyarakat maupun dengan perusahaan di daerah, konflik PETI, konflik menghadapi Pileg dan Pilkada mendatang. Maka dari itu permasalahan di Sarolangun ini akan kita pantau bagaimana agar kita bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi konflik,” ujar Hapis.

BACA LAINNYA  Ketum JMSI Teguh Santosa Minta JMSI Aceh Ciptakan Ekosistem Pers yang Sehat

Pemetaan konflik ini juga sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Pemetaan konflik ini juga meneruskan surat Mendagri nomor 300/7052/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang pelaporan data dukung rencana aksi tim terpadu penanganan konflik di tingkat provinsi Jambi dan ditindaklanjuti oleh Surat gubernur Jambi nomor S-261/Bakesbangpol-5.1/V/22 tanggal 15 Mei 2022, yakni tentang permintaan peta konflik sosial Kabupaten/Kota.

(Detikcom)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ketua Bamperda Akmaludin Minta OPD Buat Pergub Turunan dari Perda

23 Juni 2022 - 16:40 WIB

Berikut Tanggapan Edi Purwanto Wacana Gubernur Bangun Jalan Khusus Batubara

22 Juni 2022 - 08:43 WIB

Waka DPRD Provinsi Jambi Minta Pihak Terkait Duduk Bersama Bahas Masalah Batubara

17 Juni 2022 - 08:56 WIB

Anggota DPRD Provinsi Jambi Sidak Asrama Para Atlet

15 Juni 2022 - 16:11 WIB

Edi Purwanto: Tinggal Pemrov Jambi Laksanakan Ketegasan Dari Pusat

14 Juni 2022 - 20:28 WIB

Edi Purwanto Harapkan Ada Political Will Dari Pemrov Terhadap Permasalahan Angkutan Batubara

14 Juni 2022 - 16:48 WIB

Trending di DPRD Provinsi Jambi