Menu

Mode Gelap
Fadhil Arief Minta Pegawai Berikan Pengaruh Yang Baik Kepada Instansi Demi Mempertahankan Seluruh Honorer Indonesia, Anies Baswedan Temui Jokowi Persiapan Kenduri Swarnabhumi, Tim Kemendikbud Turun ke Tebo Prabowo-AHY Kompak Bilang Punya Kesamaan Usai Bertemu 2 Jam Tajak 21 Juni 2022, SKK Migas dukung kelancaran Pengeboran Sumur Eksplorasi Markisa-001

DPRD Provinsi Jambi · 22 Mei 2022 16:31 WIB

Edi Purwanto Minta Pj Bupati Sarolangun Cari Solusi Masalah PETI


 Edi Purwanto Minta Pj Bupati Sarolangun Cari Solusi Masalah PETI Perbesar

Kabarjambikito.com– Gubernur Jambi Al Haris resmi melantik Kepala BKD Provinsi Jambi, Hendrizal sebagai pejabat (Pj) bupati di Sarolangun. Usai dilantik, Hendrizal punya tugas besar dalam mengatasi persoalan di kabupaten itu, terutama persoalan tambang emas ilegal dan Karhutla.

“Sarolangun yang menonjol itu adalah masalah pertambangan emas tanpa izin (PETI). Saya minta PJ Bupati beserta Forkopimda untuk mencari solusi terbaik mengenai persoalan itu,” kata Ketua DPRD Jambi, Edi Purwanto Minggu (22 /5/2022).

Menurutnya, tambang emas ilegal di Sarolangun memang kerap menjadi persoalan yang mesti dihadapi oleh kepala daerah di sana. Bahkan tambang emas ilegal itu sudah merusak lingkungan yang seharusnya mesti dijaga demi kenyamanan seluruh makhluk hidup.

Wakil rakyat itu juga meminta Pj bupati yang baru dilantik tersebut juga harus kompak bersama unsur Forkopimda di sana dalam mencari solusi terbaik mengenai masalah PETI itu hingga dapat bisa diakhiri.

BACA LAINNYA  Edi Purwanto Harapkan Ada Political Will Dari Pemrov Terhadap Permasalahan Angkutan Batubara

“Kita harap Pj bupati bersama Forkompinda untuk bisa mencari solusi terbaik masalah ini, sehingga munculah kesadaran masyarakat untuk segera mengakhiri kegiatan PETI itu,” ujar Edi.

Sementara itu, WARSI Jambi pernah mencatat bahwa setiap tahunnya terjadi penambahan areal bukaan penambangan emas ilegal di sekitaran aliran sungai. Pada 2017 lalu pembukaan lahan akibat penambangan ilegal ini mencapai 6.883 hektare, lalu 2019 menjadi 14.126 hektare, kemudian tahun 2020 meluas menjadi 15.255 dan di tahun 2021 mencapai 15.659 hektare.

“Ini adalah data pembukaan lahan PETI di Kabupaten Sarolangun,” kata Manager Komunikasi KKI Warsi, Sukmareni kepada detikSumut.

Selain KKI Warsi, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi juga mengingatkan bahwa kerusakan akibat tambang emas ilegal itu dapat menyebabkan dampak yang besar. Persoalan Peti memang membuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terganggu.

BACA LAINNYA  Soal Hepatitis Akut, Pinto Minta Dinkes Tingkatkan Sosialisasi dan Imbauan ke Masyarakat

“Dengan adanya Peti ini sehingga daya rusak akan terasa sampai jangka panjang, ini juga mengakibatkan soal hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” Manager Advokasi Walhi Jambi, Dwi Nanto kepada detikSumut.

Dwi juga memberikan masukan kepada Pemda Sarolangun terutama pejabat bupati di sana. Dia menilai agar pemda dapat memperbanyak kebijakan membangun sektor ekonomi kreatif sehingga banyak masyarakat tidak bergantung terhadap pekerjaan tambang emas ilegal.

“Untuk masukan pemerintah adalah lebih diperbanyak kebijakan untuk membangun sektor-sektor ekonomi kreatif rakyat Sarolangun. Sehingga rakyat Sarolangun memiliki banyak pilihan ekonomi dan persoalan PETI itu bisa dapat teratasi,” ujar Dwi.

Dwi juga menyebutkan untuk meminimalisir Peti, skenarionya itu bisa dilakukan dengan kebijakan berkeadilan soal energi. Sehingga masyarakat juga menjadi pihak yang merasakan keuntungan energi yang saat ini sedang dikelola dalam kebijakan pemerintah Jambi.

BACA LAINNYA  Halal Bihalal Dengan Bupati Fadhil,¬†Insan Pers Manfaatkan Momen Untuk Sampaikan Aspirasi

“Kebijakan berkeadilan soal energi ini dapat membuat masyarakat menjadi pihak yang merasakan keuntungan energi juga, ini harus dikelola dalam kebijakan pemerintah Jambi,” terang Dwi.

Selain itu, Ketua DPRD Jambi juga mengingatkan agar pj bupati Sarolangun itu dapat menegakkan dan menjaga 4 pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka tunggal eka. Dia juga meminta 3 pj bupati lainnya di Jambi segera konsolidasi dengan OPD sampai ke kades untuk membahas RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPD Sarolangun.

“Evaluasi pejabat dengan sistem meritokrasi bukan kleptokrasi. Memperhatikan 7 indikator kesejahteraan nasional, angka Kemiskinan, angka pengangguran, angka kematiam Ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan gini rasio. Jadikan Semangat Reformasi birokrasi yang bebas dari korupsi,” ujar Edi.

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ketua Bamperda Akmaludin Minta OPD Buat Pergub Turunan dari Perda

23 Juni 2022 - 16:40 WIB

Berikut Tanggapan Edi Purwanto Wacana Gubernur Bangun Jalan Khusus Batubara

22 Juni 2022 - 08:43 WIB

Waka DPRD Provinsi Jambi Minta Pihak Terkait Duduk Bersama Bahas Masalah Batubara

17 Juni 2022 - 08:56 WIB

Anggota DPRD Provinsi Jambi Sidak Asrama Para Atlet

15 Juni 2022 - 16:11 WIB

Edi Purwanto: Tinggal Pemrov Jambi Laksanakan Ketegasan Dari Pusat

14 Juni 2022 - 20:28 WIB

Edi Purwanto Harapkan Ada Political Will Dari Pemrov Terhadap Permasalahan Angkutan Batubara

14 Juni 2022 - 16:48 WIB

Trending di DPRD Provinsi Jambi