Menu

Mode Gelap
Bantu CSR, PT VAT Perbaiki Akses Jalan SMK Negeri 6 Batanghari Fadhil Terpilih Ketua Umun Asprov PSSI Jambi 2021-2025 Pasca PWN, Gubernur Al Haris: Dapat Wujudkan Rintisan Kampung Pramuka Tim UNRAS ini Akan Bertarung di Mabes Polri Mewakili Provinsi Jambi Lantik 278 Pejabat Eselon II, III, dan IV , Wagub Abdullah Sani Minta Sinergi Lintas OPD

Tehnologi/ Medsos · 15 Okt 2021 20:59 WIB

Facebook Mulai Uji Coba Kurangi Konten Politik di 80 Negara, Termasuk Indonesia


 Facebook Mulai Uji Coba Kurangi Konten Politik di 80 Negara, Termasuk Indonesia Perbesar

NASIONAL – Facebook kini secara perlahan memulai uji coba untuk mengurangi konten politik dari beranda jejaring sosialnya. Dalam keterangan terbaru yang dirilis Facebook, perusahaan itu mulai mencoba mengurangi konten politik di 75 negara.

Facebook sebelumnya sudah menampilkan fitur baru dengan konten minim politik di Amerika Serikat, Kosta Rika, Swedia, Spanyol, Irlandia, Kanada, Brasil, dan Indonesia. Namun kabar terakhir menyatakan Facebook makin memperluas fitur minim politik itu hingga ke 80 negara.

Facebook tidak menyebut negara terbaru mana saja yang masuk dalam uji coba ini tapi seorang juru bicara membenarkan Facebook kini menampilkan beranda yang sudah berubah di masing-masing negara tersebut. Sang juru bicara juga menyebut negara yang akan menggelar pemilihan umum dan yang termasuk negara dengan risiko konflik tinggi masuk dalam uji coba minim konten politik ini.

BACA LAINNYA  Jenguk Bupati Mashuri di RSUD Hamba Muara Bulian Kapolres Heru Ekwanto: Jika Butuh Bantuan Hubungi Kami

Kepala Eksekutif Facebook (CEO) Mark Zuckerberg mengumumkan rencana menampilkan beranda yang lebih sedikit konten politik ini pada Januari lalu, beberapa pekan setelah terjadi kerusuhan di Gedung Parlemen (Capitol) di Washington.

“Orang tidak mau politik dan perkelahian mendominasi pengalaman hidup mereka,” kata Zuckerberg kala itu, seperti dilansir endgadget, Rabu (13/10).

Dengan perubahan ini di lebih banyak negara, Facebook bisa mempelajari lebih jauh tentang bagaimana menurunkan ketegangan di jejaring sosialnya dan itu bisa berguna bagi Facebook yang kini ditengarai lebih suka membuat orang marah demi meningkatkan keterhubungan pengguna. Di saat yang sama Facebook mengakui perubahan ini bisa merugikan para penerbit konten.

“Seiring makin banyaknya masukan yang kami dapat dari uji coba ini, kami ingin membagikan informasi terbaru dari apa yang kami pelajari dan kami akan terus membuat perubahan yang sesuai,” kata Facebook dalam unggahan teranyar di blog dua hari lalu.

BACA LAINNYA  RAPBD Tahun 2022 Telah Sah, OPD Fokus dan Serius Jalankan Program Fadhil-Bakhtiar

“Kami melihat hasil positif dari uji coba ini untuk merespons reaksi dari pengguna soal mengurangi konten politik di beranda mereka. Dengan hasil itu, kami berencana memperluas uji coba ini ke Kosta Rika, Swedia, Spanyol, dan Irlandia,” kata Facebook dalam unggahan di blog 31 Agustus lalu.

Awal bulan ini Facebook mendapat tekanan setelah seorang mantan karyawan bernama Frances Haugen membocorkan data perusahaan yang menunjukkan perusahaan itu lebih mementingkan keuntungan daripada keamanan pengguna.

“Facebook versi yang ada saat ini menghancurkan masyarakat kita dan menyebabkan kekerasan etnis di seluruh dunia,” jelas Haugen kepada anggota parlemen AS, seperti dilansir dari laman France 24, Senin (04/10).

BACA LAINNYA  Pemboran Sumur Pengembangan 2021 Terbesar Sejak 5 Tahun Terakhir

Haugen menjelaskan bagaimana algoritma konten berita di beranda Facebook dioptimalkan untuk konten yang mendapat reaksi.

Penelitian Facebook sendiri menunjukkan “lebih mudah menginspirasi orang untuk marah daripada emosi lainnya,” kata Haugen.

“Facebook menyadari jika mereka mengubah algoritma menjadi lebih aman, orang akan menghabiskan lebih sedikit waktu di situs, mereka akan mengklik lebih sedikit iklan, mereka akan menghasilkan lebih sedikit uang.”

Selama pemilihan presiden AS 2020, Facebook menyadari adanya bahaya konten semacam itu disajikan dan mengaktifkan sistem keamanan untuk menguranginya.

Tetapi “tak lama setelah pemilu selesai, mereka mematikannya, atau mereka mengubah pengaturan kembali seperti sebelumnya, untuk memprioritaskan pertumbuhan perusahaan daripada keamanan, dan itu benar-benar terasa seperti pengkhianatan demokrasi bagi saya,” jelas Haugen.

Sumber: Merdeka.com

Artikel ini telah dibaca 25 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Jaga Jambi Melalui Dunia Digital, Kabid Humas Polda Jambi Bilang Gini

23 November 2021 - 10:53 WIB

YouTube Blokir Seluruh Video Anti-Vaksin

30 September 2021 - 07:46 WIB

WhatsApp Diam-diam Lagi Ngetes Fitur Baru

27 Agustus 2021 - 11:31 WIB

Trending di Tehnologi/ Medsos