Menu

Mode Gelap
Al Haris Terima Sertifikat Penetapan Warisan Budaya Takbenda, Salah Satunya Tari Ngebeng Asal Rambutan Masam Pemilihan Bujang Gadis Batanghari 2021, Bima Aditia Raih Sebagai Wakil III Mantan Istri Zumi Zola Diperiksa KPK M ZineDine Zidane Dinobatkan Sebagai Bujang Favorit Batanghari 2021 Air Bersih Mengalir Ke Penjuru Kota, Maulana Terima Perpamsi Award 2021

Nasional · 17 Okt 2021 14:52 WIB

Harusnya Dukung Jakarta Tuan Rumah Formula E, Anggota DPRD dari PDI-P Malah Mengkritik


 Gubernur DKI Jakarta,  Anies Baswedan Perbesar

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

NASIONAL – Selain memiliki kecerdasan, sosok Gubernur DKI Jakarta H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D juga pemimpin yang santun lagi sholeh. Jadi tak aneh lagi kalau banyak rival politik yang tidak menyukai dirinya. Sehingga banyak yang mengkritik kemampuannya.

Seperti Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, yang memprotes Anies Baswedan atas penunjukan DKI sebagai tuan rumah Formula E pada 2022 nanti.

Fraksi PDIP menilai gelaran balap mobil listrik itu terkesan dipaksakan karena belum ada kajian dan tak pro lingkungan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, menyebutkan kepada wartawan, Sabtu (16/10/2021) bahwa sikap Pemprov DKI Jakarta untuk menyelenggarakan Formula E, banyak berbenturan.

BACA LAINNYA  Seluruh BUMDes Akan di Audit Inspektorat Batanghari, Tunggu Giliran Desa Anda

“Menentang aturan sesuai UU, rekomendasi BPK agar kaji ulang, kondisi Covid dalam status PPKM, dan keperluan masyarakat akan UMKM yang sangat memprihatinkan,” katanya dikutip dari PojokSatu.id.

Politisi PDIP ini juga menyinggung venue atau lokasi gelaran Formula E yang belum pasti.

Salah satunya yang diungkit adalah masalah penentuan lokasi apakah di Monas, Pulau Reklamasi atau Stadion Gelora Bung Karno.

“Pemilihan GBK (untuk venue) sudah ditolak pada 2019-2020 yang lalu, lalu pemilihan pulau reklamasi yang dinyatakan BRIN memiliki masalah penurunan permukaan tanah,” jelasnya.

“Disamping pohon di Monas yang sudah digunduli, membuat tanda tanya besar kenapa harus dipaksakan tanpa kajian dan tidak pro lingkungan?” sambungnya lagi.

BACA LAINNYA  Gubernur Al Haris Ingin Anak Jambi punya Karakter dan Cinta Budaya Jambi

Dia kemudian menyoroti commitment fee yang telah dibayarkan Pemprov DKI kepada organisasi otomobil internasional (FIA) sebesar Rp 560 miliar.

Dia menilai Pemprov DKI tidak terbuka mengenai commitment fee Formula E ini.

“Sekalipun perjanjian MoU baru misalnya B2B, karena Jakpro tidak terbuka soal isinya, jelas itu sudah menggunakan uang rakyat Rp 560 miliar,” jelasnya.

“Kita menduga tidak ada swasta yang terlibat, tetapi keras dugaan menggunakan uang CSR (corporate social responsibility),” kata dia.

Selain itu, Gilbert berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proaktif mengenai pendanaan Formula E ini.

Dia meminta kajian dilakukan mengenai uang yang sudah dikeluarkan untuk Formula E ini.

“BPK juga seharusnya proaktif menyurati Pemprov soal kajian ulang yang belum dilaksanakan,” jelasnya.

BACA LAINNYA  Tinggalkan Debt Collector Tagih Cicilan, Seorang Pria Nekat Akhiri Hidup Kantongi Surat Wasiat

“KPK juga harusnya melihat besarnya uang yang sudah keluar dan potensi kerugian negara yang bisa terjadi tanpa kajian,” katanya.

“Hal yang ditunjukkan KPK soal addendum Aetra oleh Gubernur tanpa persetujuan DPRD dan wanprestasi. Seharusnya semua bekerja demi kebaikan rakyat,” tuturnya dilansir detikcom.

Mengenai pendanaan Formula E itu, Gilbert meminta Pemprov DKI menjelaskan kepada DPRD. Sehingga dia tetap mendorong adanya hak interpelasi Formula E.

“Seharusnya ini semua dijawab terbuka dengan resmi di paripurna DPRD dengan interpelasi yang diajukan DPRD. Maka interpelasi akan tetap diajukan agar semua jelas dan rakyat tidak dirugikan,” kata politisi PDIP ini.

Artikel ini telah dibaca 26 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Air Bersih Mengalir Ke Penjuru Kota, Maulana Terima Perpamsi Award 2021

8 Desember 2021 - 11:38 WIB

Tiba di Rumah Duka, Kapolda Jambi Sampaikan Bela Sungkawa Kepada Keluarga Almarhum di Biak Papua

8 Desember 2021 - 11:36 WIB

Mendagri Tegur Daerah yang Belanjanya Masih Rendah Agar Cepat di Realisasikan

26 November 2021 - 09:23 WIB

Terobosan Jaksa Agung Dobrak Kebuntuan Penyelesaian Kasus HAM Berat

22 November 2021 - 11:59 WIB

Bebas Dari Lapas, Jadwal Ceramah Habib Bahar Penuh 1 Tahun Kedepan

21 November 2021 - 15:01 WIB

Alhamdulillah… Habib Bahar Bin Smith Sudah Bebas

21 November 2021 - 14:14 WIB

Trending di Nasional