LIVE TV
Apnizal: Surat Pengunduran Diri Sanusi Sudah Diteruskan ke KPU RI Dinkes Muaro Jambi Minta Perusahaan Tambah Ruang Isolasi Breaking News!! Warga Pelayangan Tembesi Temukan Mayat Gantung Diri Kapolres Tanjabbar Pimpin Langsung Apel Gelar Pasukan OPS Ketupat Malangnya Nasib Nakes Jambi – Lebaran Dekat, Insentif Belum Cair

Home / Politik

Senin, 1 Februari 2021 - 19:10 WIB

Jawaban KPU Jambi di Sidang MK Patahkan Keterangan Pemohon, CE-Ratu Munawaroh

Kabarjambikito.com – Sidang sengketa pilkada Provinsi Jambi di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali berlansung, Senin (1/2/2021). Dalam sidang tersebut, KPU Provinsi Jambi sebagai termohon menangkis permohonan dari pihak pemohon, yaitu pasangan CE-Ratu Munawaroh.
Melalui kuasa hukumnya, M. Syahlan Samosir, KPU memberikan jawaban yang cukup lantang dan tegas. Misalnya KPU menjelaskan data-data yang menjadi bukti untuk menyebutkan adanya dugaan pelanggaran KPU, adalah data-data yang tidak didapatkan dari proses hukum yang benar.

Baca Juga   Merangin Sudah Replanting Sawit, Al Haris : InsyaAllah Kita Terapkan di Bahar

KPU menjelaskan terhadap pemohon yang menyebutkan adanya data-data kependudukan yang dikenal sebagai “by name by address adalah tidak sah. Pihak pemohon tidak berwenang mempunyai akses kependudukan.

Baca Juga   Promosikan Duan Sungkai, Musri Nauli : Haris-Sani Fokus Pandemi

“Sehingga mendapatkan bukti-bukti yang tidak didasarkan kepada ketentuan hukum, maka pemohon dinyatakan tidak berwenang untuk membicarakan by name by address,” katanya.

Selain itu, dijelaskannya pula, seluruh proses Pilgub Jambi dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri pihak- pihak berwenang. Sehingga apabila adanya “kekeliruan” mengenai adanya orang yang memilih tanpa KTP, seharusnya disampaikan di setiap tahapan dari Pilgub Jambi 2020.

Baca Juga   Abdullah Sani Kunjungi Mendahara, Tomas Yakin Haris-Sani Menang Pilgub Jambi 2020

“Namun hingga selesainya Pilkada, Pihak pemohon sama sekali tidak pernah menyampaikan keberatannya. Sehingga alasan yang disampaikan oleh pemohon adalah tidak berdasarkan hukum,” jelasnya. (*)

Share :

Baca Juga

Politik

Kuasa Hukum Al Haris-Sani : Pemohon Lupa Pihak Terkait Bukan Incumbent, Tak Bisa Lakukan TSM

Politik

PKB Jambi Rapat Bahas Persiapkan Muscab Serentak Pada Maret

Politik

PSU di TPS CE-Ratu Gelembungkan Suara, Alex : Ingat 5 PPK Dipecat

Politik

KPU Muaro Jambi Mulai Rekrut PPK di 3 Kecamatan

Politik

Gara-gara PSU, APBD Ngadat Pembangunan Terlambat

Politik

Sidang MK Pilgub Jambi, Dir Media Haris-Sani : Optimis Menang

Politik

Putusan Pilgub Jambi di MK Diprediksi Awal Maret

Nusantara

Datangi Kanwil Kemenkum HAM, DPD PD Sulut Tolak Hasil KLB Sumut