Menu

Mode Gelap
JMSI Apresiasi Inisiatif KBRI Madrid dan Dubes RI untuk Kerajaan Spanyol Bupati Masnah Hadiri Pengukuhan Ketua LAM se Kecamatan Sungai Gelam Wagub Sani Hadiri Halal bi Halal Serta Pelantikan Fatayat NU se Jambi Komisi IV DPRD Provinsi Cek Pembangunan Gedung SMA Negeri 12 Kota Jambi Anggaran Pemilu 2024 Rp 76 T Mendapat Kritikan Dari PAN

Pemprov Jambi · 24 Mar 2022 09:49 WIB

Jelang Kongres, PW IPNU Provinsi Jambi Gelar Rapat Terbatas


 PW IPNU Provinsi Jambi Karnain JN saat memberikan kata sambutan Perbesar

PW IPNU Provinsi Jambi Karnain JN saat memberikan kata sambutan

Kabarjambikito.com -Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi menggelar rapat terbatas pada Senin, 22 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Pimpinan Wilayah IPNU Provinsi Jambi menggelar rapat terbatas yang dihadiri pengurus inti IPNU Jambi.

Pada rapat tersebut ketua PW IPNU Provinsi Jambi Karnain JN memaparkan beberapa persoalan yang dihadapi menjelang kongres IPNU.

Yang pertama Aturan mengenai Akreditasi PP IPNU terhadap Wilayah dan Cabang IPNU diseluruh Indonesia.

Terkait hal tersebut, PP IPNU belum ada standar untuk melakukan penilaian secara konferhenship mengenai Akreditasi tersebut. Kriteria yang mendapat nilai A, B, dan C itu bagaimana ? .

Kalau PP IPNU tidak mempunyai standarisasi persoalan Akreditasi takutnya memunculkan pandangan negatif dari Pimpinan Wilayah dan Cabang IPNU seluruh Indonesia , sebab kita tidak tau nilai tersebut didapat dari mana?

Dan sudah berapa persen tahap sosialisasi nya? Pasca hasil RAKERNAS LAMPUNG dan kita dihadapkan oleh musibah nasional dan ini justru stagnasi dan kita butuh informasi ini yang lebih detail karena kita tidak mau ini menjadi bola liar di arena kongres,dan sejauh mana juga komitmen terkait aturan akreditasi ini untuk masa mendatang jangan sampai kedepannya ini menjadi strategi saja setiap pergelaran kongres untuk kursi nomor 1 PP.IPNU dan yang menilai akreditasi ini siapa?.

BACA LAINNYA  Sukses Gelar FASI, Reza : Anak Generasi Penerus Islam Harus Handal

Dan apa saja proses yang telah dilakukan sehingga bisa mnjadi tim penilai apakah hanya dari pimpinan pusat,atau melibatkan wilayah atau melibatkan tim profesional dari PBNU? Dan seperti apa?kreteria gimana?.

Dan ini perlu jawaban yang terang untuk kita pada tingkat wilayah dan cabang ini bukan tidak mungkin kita beranggapan semata- mata PP IPNU bebas memberi nilai Akreditasi tersebut untuk kepentingan PP IPNU dan akan menjadi bola liar di Arena kongres nanti.

BACA LAINNYA  Terima Reward Dari Bawaslu RI, Asnawi : Kita Berbenah dan Peetahankan

Sebab Wilayah dan Cabang punya persoalan masing-masing. Aturan Akreditasi PP IPNU seharusnya bisa mengakomodir wilayah dan cabang IPNU seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Dan yang menjadi tanda tanya, kenapa ? PP IPNU baru gencar sosialisasi beberapa bulan terakhir menjelang kongres.

Yang kedua Karnain JN menjelaskan mengenai persoalan Calon Ketua Umum PP IPNU. Dalam peraturan PP IPNU bahwa Calon Ketua Umum PP IPNU wajib membayar uang sejumlah Rp. 10.000.000

“Menurut pandangan saya selaku ketua PW IPNU Provinsi Jambi, nomimal yang sudah tertera bahkan hampir semua kader IPNU seluruh Indonesia mengetahui hal tersebut, akan menimbulkan pandangan negatif terhadap PP IPNU dan Panitia pelaksana kongres,” kata Ketua PW IPNU Provinsi Jambi.

Yang ketiga Mengenai Mekanisme pengajuan SP. Proses pengajuan SP sudah banyak mengalami perubahan dari masa ke masa, termasuk dimasa kepemimpinan Aswandi Jailani sudah tersedia yang namanya SAM IPNU, seharusnya lebih mempermudah proses pengajuan tidak harus mengantarkan berkas langsung ke Jakarta tapi bisa mengajukan melalui SAM IPNU.

BACA LAINNYA  Besok Fadhil Arief Ikut Webinar Bersama Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian

Dalam prakteknya berbanding balik dengan aturan yang dibuat PP IPNU. Dalam proses pengajuan SP seharusnya verifikasi Email selambat – lambatnya tujuh hari, pada kenyataannya banyak cabang yang ngeluh ada yang sampai tiga bulan belum diverifikasi.

Belum lagi ada cabang yang lupa password akun SAM IPNU mau melakukan reset disuruh menghubungi admin, malah admin tidak merespon hal tersebut dengan cepat bahkan berbulan-bulan baru direspon.
Harapannya harus ada alternatif lain terkait pengajuan SP supaya tidak menghambat terbitnya SP PW maupun PC IPNU.

Karnain juga menyampaikan wajib bagi PP IPNU meninjau kembali persoalan Akreditasi dan pengajuan SP serta persyaratan kongres mendatang.

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Wagub Sani Hadiri Halal bi Halal Serta Pelantikan Fatayat NU se Jambi

16 Mei 2022 - 21:21 WIB

Al Haris Tegaskan, Pemrov Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan

13 Mei 2022 - 20:27 WIB

Sani Harapkan Peran Strategis Para Konsultan

12 Mei 2022 - 07:20 WIB

Terima Gelar Adat Depati Tiang Negeri, Al Haris Minta Jaga dan Lestarikan Ada Budaya

12 Mei 2022 - 06:25 WIB

Al Haris Dukung Usulan Dana Bagi Hasil Antara Pusat dan Daerah

9 Mei 2022 - 15:49 WIB

Demi Anaknya Mau Ujian, Warga Jambi Rela Lewat Tol

7 Mei 2022 - 13:15 WIB

Trending di Pemprov Jambi