Menu

Mode Gelap
Harga Buah Sawit Anjlok, Dewan Batanghari Gelar RDP Agar BBM Subsidi Tepat Sasaran, Al Haris Gandeng Polda Jambi Al Haris Harapkan Qori dan Qori’ah Harus Percaya Diri Bupati Masnah Busro Kukuhkan Kades Sebagai Pemangku Adat Terima Kunjungan Silaturahmi Pengurus KNPI, Irjen Pol Rachmad: Polri Siap Bersinergi

Hukrim · 1 Feb 2022 12:47 WIB

Kasus JS Padang Kelapo, Warga Minta Inspektorat Batanghari Tegas


 Foto ilustrasi Perbesar

Foto ilustrasi

Kabarjambikito.com Masalah penambangun Jamban Sehat (JS) di Desa Padang Kelapo, kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari memang lagi di sorotan masyarakat dan awak media.

Karena, uang dengan jumlah ratusan juta hanya untuk kantong oknum pemerintah desa setempat. Masyarakat minta Aparat Penegak Hukum untuk memeriksa oknum yang bermain dengan Dana Desa (DD).

” Enak sekali ya ? bangunan tidak ada duitnya bisa pakai sendiri. Kalau hal tidak ditindak secara tegas, tidak akan memberi efek jera pada masa mendatang, ” ungkap warga Desa Padang Kelapo yang minta namanya tidak ditulis, Selasa (1/2/2022).

BACA LAINNYA  NasDem Siap Birukan Tanjabbar, Riano Yakin Raih Kemenangan di 2024

Warga ini juga minta, agar pihak Inspektorat Kabupaten Batanghari juga periksa kasus-kasus penyimpangan Dana Desa di desa lain juga. Jangan lagi bahasa pembinaan, tapi masih ada juga oknum yang asyik melakukan penyelengan.

” Yang bersumber dari Dana Desa tahun lalu coba diperiksa, seperti ada BumDes dan lainya. Kami minta di Pemerintah Bupati Bapak Fadhil Arief ini lebih tegas lagi untuk memberantas oknum-oknum yang nakal, ” pungkasnya.

Sementara terkait kasus Jamban Sehat di Desa Padang Kelapo. Camat Marosebo Ulu Budimansyah saat dikonfirmasi melalui telpon whatsapp (WA) Senin (31/1/2022) mengatakan, selaku tatanan pembina dan tatanan pengawasan di kecamatan, pihaknya sudah berkali-kali mencoba menyurati ke desa untuk mempertanggung jawabkan supaya uang yang terpakai itu di pertanggung jawabkan untuk di Kembalikan.

BACA LAINNYA  Ahok Resmi Dilaporkan PNPK ke KPK

“Kami sudah menyurati melalui Kepala Desa, untuk memerintahkan adekdes dan jajaranya, apabila tidak bisa di pertanggungjawabkan dengan mereka ya dikembalikan saja,” ujarnya.

Tetapi kalau mereka tidak bisa kembalikan terpaksa berurusan dengan aparat penegak Hukum (APH).

BACA LAINNYA  Tiga Pengeroyokan Terhadap Ketua KNPI Ditangkap Polisi

“Kami di kecamatan bukan APH, segala sesuatu upaya kami untuk pembinaan secara persuasif sudah, secara surat sudah, setiap bulan kami adakan rakon pemantauan, kalau DD yang bersumber dari APBN tanpa saya tekenpun dia bisa menarik uang sendiri, karena DD itukan wewenang desa,” papar Camat.

Lanjutnya, sedangkan Alokasi Dana Desa (AD) itu dari APBD, dan masih ada wewenang dari kecamatan itupun terbatas.

“Surat kami dari kecamatan tidak di gubris oleh oknum perangkat desa tersebut,” sebutnya.

(Edo)

Artikel ini telah dibaca 130 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Lucu!! Aksi Kades Ini Malah Bikin Uang Rp. 1.4 M Yang Akan Diterima Desa berubah Jadi DP Mobil

14 Mei 2022 - 14:27 WIB

Pelaku Penusuk Leher Warga Marosebo Ulu Berhasil Diamankan Polisi

13 Mei 2022 - 09:14 WIB

Hanya Gegara Lempar Kunci Motor, Satpam Bunuh Rekannya Sendiri

12 Mei 2022 - 17:28 WIB

Nekat Tusuk Polisi Dengan Tombak, Tiga Peluru Tembus Dada DPO Curat di Jambi

11 Mei 2022 - 08:28 WIB

Satpam Ditemukan Meninggal Dunia Diduga di Tusuk Pelaku Pencuri Buah Sawit

9 Mei 2022 - 06:40 WIB

Wakil BPD Tebing Tinggi Diringkus BNNK Batanghari

25 April 2022 - 17:13 WIB

Trending di Hukrim