Oknum Polda Jambi Ditahan Jaksa Peduli, Polsek Batin XXIV Bagikan Sembako Kepada Masyarakat Tak Mendidik, Oknum Guru Hukum Siswa Makan Sampah PetroChina Mulai Program Pengeboran di 11 Sumur Wilayah Kerja Jabung Sambut Hari Raya Imlek, Ditpolairud Polda Jambi Gelar Jumat Bersih

Home / Nasional / Politik

Kamis, 2 September 2021 - 21:01 WIB

Komisi II DPR: Pemilu 2024 Sangat Mahal, Biayanya Tak Kurang dari Rp 150 Triliun

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, ketika satu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk. Oleh karena itu, menurut Doli, penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat perlu digalakkan kembali.(KOMPAS.com/Yakob Arfin T Sasongko)

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, ketika satu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk. Oleh karena itu, menurut Doli, penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat perlu digalakkan kembali.(KOMPAS.com/Yakob Arfin T Sasongko)

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memperkirakan biaya Pemilu Serentak 2024 bisa mencapai Rp 150 triliun.

Hal itu disampaikannya dalam webinar yang diadakan oleh Indonesia Public Institute (IPI), Selasa (2/9/2021).

“Pemilu ini nanti adalah pemilu yang sangat mahal, saya sebagai penghitung sebetulnya dari pengajuan yang diajukan KPU dan Bawaslu lalu apakah pembiayaannya dari APBN atau APBD itu tidak kurang dari Rp 150 triliun,” terang Doli.

Menurut Doli, angka yang besar itu mestinya dapat memotivasi agar penyelenggaraan pemilu makin berkualitas.

BACA LAINNYA  Maju di Pileg 2024, Irwanto Mulai Silaturahmi Bersama Masyarakat

“Jadi kita harus mempersiapkan sedemikian rupa secara prinsip dan teknis, ada pembaharuan, peningkatan kualitas dibanding pemilu-pemilu sebelumnya,” kata dia.

Selain dana yang mahal, Doli juga menggarisbawahi masalah pemilu yang terus menerus berulang, yaitu terkait dengan Daftar pemilih Tetap (DPT).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Ini isu klasik sebetulnya, ada di setiap pemilu. Saya kira persoalan DPT ini bisa diminimalisir ketika memang negara atau pemerintah punya database kependudukan yang baik, valid, terintegrasi dan sistem pengelolaannya terkelola dengan baik,” ungkap dia.

BACA LAINNYA  JMSI Salut Semarang Jadi Kota Pertama Dengan Sistem CCTV Sampai Tingkat RT RW

Doli berharap di sisa waktu yang dimiliki sebelum Pemilu Serentak 2024 dimulai pemerintah bisa menyelesaikan semua persoalan terkait data kependudukan.

“Kalau di waktu 1-3 tahun ini bisa diselesaikan pemerintah, itu akan sangat membantu dan mengurangi kerumitan penyelenggara pemilu terutama masalah DPT,” imbuh dia.

Sebelumnya diketahui Doli mengatakan bahwa tahapan Pemilu Serentak 2024 akan dimulai pada Januari 2022.

BACA LAINNYA  Harap Cemas Tenaga Honorer, Pemerintah Bakal Hapus Tenaga Honorer

Adapun jadwal itu kemungkinan akan diresmikan pada 6 September 2021 dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama para penyelenggara pemilu.

Doli juga menuturkan bahwa pihaknya menetapkan pencoblosan Pimeilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) pada 21 Februari 2024.

Sementara itu pilkada serentak baru akan dilaksanakan sembilan bulan setelahnya yaitu pada 27 November 2024.

Kompas.com

Share :

Baca Juga

Politik

NasDem Siap Birukan Tanjabbar, Riano Yakin Raih Kemenangan di 2024

Nasional

Daftar Sanksi PNS Bolos Kerja Versi Aturan Baru Jokowi

Nasional

Rakernas JMSI Bakal Dibuka Ketua DPR-RI, Kapolda Jateng Jamin Keamanan

Politik

PBB Klaim Jokowi Tolak Amendemen dan Jabatan 3 Periode

Politik

Ardian Faisal: Tips Memimpin Harus Memiliki Akhlak yang Baik

Nasional

PA 212, FPI hingga GNPF Serukan Nonton Film G30S dan Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Nasional

Libur Hari Besar Islam Sering Digeser, MUI: Harusnya Mengikuti Hari Besar Keagamaan

Nasional

Sahabat UAS Kalimantan Akan Dirikan Sekolah Berbasis Qur’an