Polisi Gelar Festival Lomba Mural Berhadiah Piala Kapolri Alhamdulillah… Hasil Panen Padi Memuaskan, Petani: Kami Kekurangan Mesin Thresher dan Pupuk Sumur Energi di Kawasan PT Reki di Batanghari Meledak, Satu Orang Alami Luka Serius Heboh !!! Warga Muaro Jambi Temukan Mayat Dalam Lobang Jenderal Kapolri Listyo Sigit: Penerapan PPKM Level 1 Hingga 4 di Jambi Menunjukkan Progres yang Baik

Home / Nasional / Politik

Kamis, 2 September 2021 - 21:01 WIB

Komisi II DPR: Pemilu 2024 Sangat Mahal, Biayanya Tak Kurang dari Rp 150 Triliun

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, ketika satu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk. Oleh karena itu, menurut Doli, penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat perlu digalakkan kembali.(KOMPAS.com/Yakob Arfin T Sasongko)

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, ketika satu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk. Oleh karena itu, menurut Doli, penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat perlu digalakkan kembali.(KOMPAS.com/Yakob Arfin T Sasongko)

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memperkirakan biaya Pemilu Serentak 2024 bisa mencapai Rp 150 triliun.

Hal itu disampaikannya dalam webinar yang diadakan oleh Indonesia Public Institute (IPI), Selasa (2/9/2021).

“Pemilu ini nanti adalah pemilu yang sangat mahal, saya sebagai penghitung sebetulnya dari pengajuan yang diajukan KPU dan Bawaslu lalu apakah pembiayaannya dari APBN atau APBD itu tidak kurang dari Rp 150 triliun,” terang Doli.

Menurut Doli, angka yang besar itu mestinya dapat memotivasi agar penyelenggaraan pemilu makin berkualitas.

BACA LAINNYA  Seragam Putih Abu-abu Antusias Suntik Vaksin di Jambi

“Jadi kita harus mempersiapkan sedemikian rupa secara prinsip dan teknis, ada pembaharuan, peningkatan kualitas dibanding pemilu-pemilu sebelumnya,” kata dia.

Selain dana yang mahal, Doli juga menggarisbawahi masalah pemilu yang terus menerus berulang, yaitu terkait dengan Daftar pemilih Tetap (DPT).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Ini isu klasik sebetulnya, ada di setiap pemilu. Saya kira persoalan DPT ini bisa diminimalisir ketika memang negara atau pemerintah punya database kependudukan yang baik, valid, terintegrasi dan sistem pengelolaannya terkelola dengan baik,” ungkap dia.

BACA LAINNYA  12 Orang Saksi Kasus Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 Diperiksa KPK Hari Ini

Doli berharap di sisa waktu yang dimiliki sebelum Pemilu Serentak 2024 dimulai pemerintah bisa menyelesaikan semua persoalan terkait data kependudukan.

“Kalau di waktu 1-3 tahun ini bisa diselesaikan pemerintah, itu akan sangat membantu dan mengurangi kerumitan penyelenggara pemilu terutama masalah DPT,” imbuh dia.

Sebelumnya diketahui Doli mengatakan bahwa tahapan Pemilu Serentak 2024 akan dimulai pada Januari 2022.

BACA LAINNYA  5 Tips for Balancing A Career and Caregiving

Adapun jadwal itu kemungkinan akan diresmikan pada 6 September 2021 dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama para penyelenggara pemilu.

Doli juga menuturkan bahwa pihaknya menetapkan pencoblosan Pimeilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) pada 21 Februari 2024.

Sementara itu pilkada serentak baru akan dilaksanakan sembilan bulan setelahnya yaitu pada 27 November 2024.

Kompas.com

Share :

Baca Juga

Nasional

Menkum HAM Minta Pejabat Imigrasi Tertangkap Nyabu Disanksi Berat!

Politik

Disomasi Luhut, Mardani PKS Bela Haris Azhar: Perbuatan Pejabat Tapi Tidak Sesuai Konstitusi

Daerah

How to Give Your 2016 Resolutions Staying Power

Nasional

Sahabat UAS Kalimantan Akan Dirikan Sekolah Berbasis Qur’an

Politik

Sah, Yongli Laporkan Ketua DPRD Bungo ke DPC, DPD dan DPP Gerindra

Politik

AHY: Sampai Hari Ini Masih Ada Upaya Merampas Partai Demokrat

Politik

Nasib Ketua DPRD Bungo di Tangan DPP Gerindra

Nasional

Kunjungan Wapres Harris ke Asia Tenggara, Ini Kata Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa