Menu

Mode Gelap
Memasuki Masa Purna Tugas, Kajati Jambi Pererat Hubungan Dengan Awak Media Memasuki Masa Purna Tugas, Kajati Jambi Pererat Hubungan Dengan Awak Media Fadhil Arief Minta Pejabat Gali Motivasi Diri Gelontorkan Dana Ratusan Juta Untuk PKL Tugu Keris, Pedagang : Terimakasih PLN Pemerintah Siapkan Puluhan Ribu Set Top Box Gratis Untuk Warga Jambi,  Hasbi Anshory : Kita Berpihak Kepada Rakyat

Peristiwa · 30 Des 2021 18:26 WIB

Konflik Suku Dalam 113 dengan PT BSU, Ini Penjelasan Gubernur Al Haris


 Warga ikut rapat koordinasi solusi permasalahan konflik lahan Perbesar

Warga ikut rapat koordinasi solusi permasalahan konflik lahan

Kabarjambikito.com -Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam menangani permasalahan konflik lahan tidak berpihak kepada pihak manapun yang berkonflik, tetapi mengupayakan solusi terbaik sesuai dengan peraturan dan batas kewenangan daerah.

Hal tersebut disampaikan Al Haris saat membuka secara resmi Rapat Pelaporan Kerja Pokja Penanganan Konflik Sosial, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis (30/12/2021).

Rapat ini membahas penanganan Konflik sosial antara Suku Dalam 113 dengan PT. Berkat Sawit Utama (BSU) di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi serta Penyusunan Peta Potensi Konflik yang ada di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Al Haris mengemukakan, penanganan konflik sosial harus secara terpadu, dengan bertitik tolak pada ruang lingkup dan skala yang sesuai serta diawali dengan pemetaan yang baik.

BACA LAINNYA  Susunan Pemain Indonesia vs Vietnam di Piala AFF, Evan Dimas Cadangan

“Kita harus mempedomani amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dengan meningkatkan efektivitas dan keterpaduan dalam upaya pencegahan konflik, penanganan konflik, dan pemulihan pasca konflik,”ujar Al Haris.

Al Haris menyampaikan Pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait dan para pemangku kepentingan menyusun Rencana Aksi Daerah dan melaksanakan berbagai tahapan upaya untuk menangani konflik sosial tersebut.

“Kalaupun masih ada hal-hal yang belum selesai, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus mengupayakan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pengupayaan solusi tentu saja dengan mempedomani aturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku dan harus sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi,” kata Al Haris.

BACA LAINNYA  NasDem Siap Birukan Tanjabbar, Riano Yakin Raih Kemenangan di 2024

Al Haris menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi bersedia menerima masukan-masukan dari berbagai pihak untuk mengupayakan solusi terhadap permasalahan konflik sosial tersebut, yakni dari para pemangku kepentingan, masyarakat, dan perusahaan, untuk saling bersinergi dan berkoordinasi untuk mengusahakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak yang berkonflik.

“Saya minta kepada Pokja Penanganan Konflik Sosial antara Suku Dalam 113 dengan PT Berkat Sawit Utama di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi untuk lebih cepat dan sinergis dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, capaian kinerja penanganan konflik sosial ini hendaknya menjadi acuan untuk penyusunan strategi peningkatan kinerja dalam pemulihan pasca konflik dan juga penyelesaian potensi gangguan yang mengarah pada konflik,” tegas Haris.

BACA LAINNYA  Satreskrim Polresta Jambi Ringkus Pelaku Curanmor

Lanjutnya, pihaknya menginginkan agar masyarakat dan perusahaan bisa hidup berdampingan dengan damai, difasilitasi oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial B.12 dengan mempedomani aturan yang berlaku seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negera dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga lahan tersebut dimanfaatkan untuk mendatangkan kemakmuran bersama bukan untuk menyebabkan konflik.

“Saya mengharapkan agar penyusunan Peta Potensi Konflik Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi bisa segera diselesaikan untuk dimanfaatkan sebagai bahan/data dalam mengupayakan solusi mitigasi dan menyusun pencegahan sedini mungkin timbulnya konflik sosial dalam Provinsi Jambi demi menjaga suasana kondusif dan keamanan daerah,” pungkas Al Haris.

Artikel ini telah dibaca 156 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Selingkuh Dengan Istri Polisi, Oknum Polisi Berpangkat AKP Digerebek

23 Juni 2022 - 22:28 WIB

Truck Meledak, Warga Muaro Pijoan Meninggal Dunia

23 Juni 2022 - 19:01 WIB

Gegara Membuat Konten, Seorang Emak-emak Ditilang Polisi

23 Juni 2022 - 17:00 WIB

Antisipasi Curas, Curat, dan Begal Polda Jambi Lakukan Patroli

18 Juni 2022 - 09:38 WIB

Pernikahan Sesama Jenis di Jambi Terbongkar

17 Juni 2022 - 18:31 WIB

Kejati Jambi di Demo Atas Kasus Dugaan Korupsi Pada Anak Perusahaan PTPN VI 

17 Juni 2022 - 11:02 WIB

Trending di Peristiwa