Menu

Mode Gelap
Al Haris: Semangat Idul Fitri Jadi Energi Baru Abdullah Sani ke Pejabat: Tugas Kita Memberikan Pelayanan Bukan Untuk Dilayani Al Haris Tegaskan, Fokus Pemberataan Pembangunan Setiap Kabupaten/ Kota Al Haris Jenguk Anak Jadi Korban Bacok Ibunya di Tebo Harga TBS dan Pupuk Tidak Sebanding, Petani Sawit Harapkan Pemerintah Bijaksana

Nasional · 16 Sep 2021 19:03 WIB

Lakpesdam NU Sedih Atas Pemecatan 57 Pegawai KPK


 Sejumlah pegawai nonaktif KPK bersama pegiat anti korupsi mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Rabu (15/9/2021). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) Perbesar

Sejumlah pegawai nonaktif KPK bersama pegiat anti korupsi mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Rabu (15/9/2021). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

JAKARTA — Ketua Umum Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PB Nahdlatul Ulama (PBNU), Rumadi Ahmad mengaku sedih 57 pegawai akan diberhentikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena gagal tes wawasan kebangsaan (TWK).Ia sempat menaruh harapan ada titik temu antara pihak-pihak terkait sehingga tak sampai ada pemecatan seperti saat ini.

“Saya sedih hal ini terjadi. Sebelumnya saya berharap ada titik temu sehingga tidak sampai ada pemecatan,” kata Rumadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/9).

Meski demikian, Rumadi mengatakan menghormati keputusan yang sudah diambil saat ini. Ia berharap para pegawai KPK bisa terus mengambil langkah hukum lanjutan seperti ke PTUN bila tak puas terhadap pemecatan tersebut.

“Kalau pegawai KPK yang diberhentikan tidak puas dengan langkah ini, mereka bisa mengambil langkah hukum, misalnya ke PTUN,” kata dia.

BACA LAINNYA  Satgas Covid-19 Keluarkan SE: Seluruh Pihak Terlibat PON XX Papua Wajib Karantina

Sebagai informasi, pada Mei lalu, dalam siaran persnya, Lakpesdam PBNU meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membatalkan TWK KPK terhadap 1.351 pegawainya.

“Meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan TWK yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai KPK karena pelaksanaan TWK cacat etik-moral,” kata Rumadi dalam siaran pers yang dikutip Sabtu (8/5).

Ia juga meminta kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk mengusut dugaan pelanggaran hak-hak pribadi, pelecehan seksual, rasisme, dan pelanggaran yang lain yang dilakukan pewawancara kepada pegawai KPK yang diwawancarai. Menurutnya kala itu, pada kenyataannya TWK terhadap 1.351 pegawai KPK justru menunjukkan hal yang aneh, lucu, seksis, rasis, diskriminatif, dan berpotensi melanggar HAM.

Komnas HAM pun telah melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah hal pelanggaran HAM dalam pelaksanaan proses TWK. Komnas HAM pun sudah mengirimkan surat ke istana untuk menyampaikan langsung dan menjelaskan sejelas-jelasnya soal temuan mereka ke Jokowi. Namun, sejauh ini Jokowi belum menerima jua Komnas HAM.

BACA LAINNYA  Warga Tanjabtim Dihebohkan Dengan Penemuan Warga Gantung Diri

Selain itu, Ombudsman RI pun menemukan malaadministrasi dalam proses TWK KPK.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyatakan pihaknya akan mengirimkan rekomendasi itu ke Jokowi. Robert mengatakan Jokowi selaku presiden memiliki wewenang tertinggi sebagai pembina kepegawaian. Termasuk, sambungnya, jika KPK masih terus mengindahkan hasil temuan Ombudsman soal malaadministrasi TWK

Robert pun menegaskan temuan malaadministrasi poses TWK KPK yang dimuat dalam rekomendasi Ombudsman tak serta merta gugur setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini.

“Ini adalah ranah di sisi norma ada kebijakan. Dan kita sangat menghargai itu [putusan MK dan MA]. Sementara pada sisi lain, Ombudsman bekerja dalam ranahnya sendiri,” kata Robert dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com (14/9).

BACA LAINNYA  Rakernas JMSI Bakal Dibuka Ketua DPR-RI, Kapolda Jateng Jamin Keamanan

KPK telah resmi menyatakan pemberhentian 57 dari 75 pegawai yang gagal TWK dipercepat dari semula 1 November 2021, jadi 30 September 2021. Pemberhentian tersebut lebih cepat satu bulan dibandingkan yang termuat dalam SK Nomor 652 Tahun 2021 yang diberhentikan pada 1 November 2021.

Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim tak mempercepat waktu pemberhentian kepada 57 pegawai tersebut. Ia mengatakan pemberhentian telah sesuai batas waktu yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

Beberapa pegawai KPK yang juga ikut dipecat melontarkan kritik terhadap keputusan tersebut. Novel Baswedan misalnya, ia menyebut puluhan pegawai KPK yang selama ini bekerja memberantas korupsi, justru kini diberantas.

(CNNIndonesia.com )

Artikel ini telah dibaca 41 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Terpilih Sebagai Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra Bangun Kualitas Pers

19 Mei 2022 - 06:39 WIB

JMSI Apresiasi Inisiatif KBRI Madrid dan Dubes RI untuk Kerajaan Spanyol

17 Mei 2022 - 13:29 WIB

Anggaran Pemilu 2024 Rp 76 T Mendapat Kritikan Dari PAN

16 Mei 2022 - 13:54 WIB

Tito Karnavian Bakal Lantik 5 Pj Gubernur Hari Ini

12 Mei 2022 - 07:30 WIB

DOR! Pak Guru MIT Tewas Ditembus Peluru

28 April 2022 - 06:01 WIB

Benarkah Habib Rizieq Dinobatkan Imam Besar oleh Dedengkot NU?

27 April 2022 - 00:45 WIB

Trending di Nasional