LIVE TV
Tiga Pekan Jelang PSU, Bawaslu Perketat DPT yang TSM Apnizal: Surat Pengunduran Diri Sanusi Sudah Diteruskan ke KPU RI Dinkes Muaro Jambi Minta Perusahaan Tambah Ruang Isolasi Breaking News!! Warga Pelayangan Tembesi Temukan Mayat Gantung Diri Kapolres Tanjabbar Pimpin Langsung Apel Gelar Pasukan OPS Ketupat

Home / Nusantara

Selasa, 6 April 2021 - 17:48 WIB

Mabes Polri: Kami Minta Maaf Membuat Media Tidak Nyaman

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mencabut kembali Surat Telegram Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 terkait dengan aturan pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program jurnalistik.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan terkait pencabutan aturan tersebut. Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi ke publik.

“Kami sampaikan permintaan maaf kalau terjadi miss dan membuat ketidaknyamanan media,” tutur Argo saat dikonfirmasi, Selasa (6/4/2021).

Pencabutan Surat Telegram Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021dilakukan dengan penerbitan Surat Telegram baru Nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal Selasa, 6 April 2021. Isinya adalah sebagai berikut:

“SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DISAMPAIKAN KPD KA BAHWA ST KAPOLRI SEBAGAIMANA RED NOMOR EMPAT DI ATAS DINYATAKAN DICABUT/DIBATALKAN TTK.”

Baca Juga   Diduga, Ketua DPRD Provinsi Jambi Atur Monopoli Media untuk Dana Publikasi

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, Surat Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 terkait dengan aturan pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program jurnalistik, hanya untuk internal kepolisian.

“Itu untuk internal Polri,” tutur Rusdi saat dikonfirmasi.

Rusdi menegaskan, surat tersebut ditujukan kepada seluruh kepala bagian humas yang ada di kewilayahan. Arahan itu menjadi pedoman dalam keterbukaan penyampaian informasi publik.

“STR itu ditujukan kepada Kabid Humas, itu petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah, hanya untuk internal,” kata Rusdi.

Surat tersebut ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono. Adapun isi dari Surat Telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal Senin, 5 April 2021 itu adalah sebagai berikut:

Baca Juga   Kapolri Cabut Larangan Media Tampilkan Kekerasan Polisi!

Dalam pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program jurnalistik, diingatkan kembali kepada para pengemban fungsi humas di kewilayahan agar wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.

2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.

3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.

4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta persidangan.

5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual.

Baca Juga   Wacana Revisi UU ITE, Legislator PAN Singgung Nikita Mirzani-Abu Janda

6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya serta orang yg diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.

7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur.

8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.

9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

10. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten.

11. Tidak menampilkan gambar secara eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

(Merdeka.com)

Share :

Baca Juga

Nusantara

KRI Nanggala Kandas, TNI AL Tinggal Punya 4 Kapal Selam

Nusantara

Klarifikasi Pernyataan Bubarkan FPI, Pangdam Dudung Sebut Tak Ada Kewenangan TNI

Nusantara

Datangi Kanwil Kemenkum HAM, DPD PD Sulut Tolak Hasil KLB Sumut

Nusantara

Hamdan Zoelva Khawatir Hukum Digunakan untuk Kepentingan Kekuasaan

Nusantara

Pesan Waspada untuk 9 Provinsi Agar Siklon Surigae Diantisipasi

Nusantara

JK Sebut Habib Rizieq Pemimpin Kharismatik

Nusantara

Mulai Hari Ini, PNS Dilarang ke Luar Kota 1-4 April 2021

Hukrim

Genjot Anak Kandung, Keluarga Minta Eks Anggota DPRD Dikebiri