Menu

Mode Gelap
Fadhil Arief Minta Pegawai Berikan Pengaruh Yang Baik Kepada Instansi Demi Mempertahankan Seluruh Honorer Indonesia, Anies Baswedan Temui Jokowi Persiapan Kenduri Swarnabhumi, Tim Kemendikbud Turun ke Tebo Prabowo-AHY Kompak Bilang Punya Kesamaan Usai Bertemu 2 Jam Tajak 21 Juni 2022, SKK Migas dukung kelancaran Pengeboran Sumur Eksplorasi Markisa-001

Opini · 7 Jun 2022 20:24 WIB

Membangun Integritas Parpol dan Melepaskan Cengkraman Oligarki


 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri Perbesar

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri

Oleh : H Firli Bahuri

Politik Cerdas Berintegritas merupakan gagasan yang digulirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk membangun sistem politik yang sehat, dimana sistem politik tersebut menjadi kunci bagi pembangunan peradaban bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Ikhtiar ini merupakan upaya KPK mengedor memori setiap anak bangsa terutama Partai Politik (Parpol) tentang cita – cita atas demokrasi, kekuasaan dan peran Parpol yang menjadikan antikorupsi sebagai sistem nilai.

Banyak orang atau pihak yang sinis bahkan menganggap ini adalah ide yang utopis, tapi bagi KPK tidak ada yang tidak mungkin, ini adalah ikhtiar yang harus dijalani, karena KPK sangat meyakini tidak akan ada kerja yang sia – sia.

Apa yang dilakukan KPK dengan mengetuk kesadaran Parpol bukan lah sikap yang meragukan kecerdasan strategis, kapasitas intelektual dan atau mengecilkan kemuliaan nilai visi dan misi Parpol manapun. Tapi ini adalah ikhtiar bersama membangun peta jalan baru, yaitu menjadikan antikorupsi sebagai budaya.

BACA LAINNYA  Frozen Food Ditengah Ketidakpastian Waktu

Ada alasan utama kenapa KPK menyasar Parpol sebagai pilihan strategis dalam membangun politik cerdas yang berintegritas.

Alasan pertama, sepanjang sejarah KPK berdiri, KPK telah menetapkan sangat banyak tersangka pejabat publik dan politik dari kalangan Parpol. Berdasarkan data statistik, dari kasus korupsi yang ditangani sejak 2004 – Januari 2022, total tersangka yang ditangani sebanyak 1.389 orang, diantaranya DPR dan DPRD 310 orang, Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Bupati/Wakil Bupati 148 orang, Gubernur 22 orang, atau sebanyak 480 orang dari 1.389 total tersangka atau sebesar 34,5 persen. Angka ini belum termasuk tersangka dari kader parpol di lembaga negara dan kementrian.

Alasan kedua, KPK meyakini untuk berdemokrasi secara sehat, maka dibutuhkan Parpol yang bersedia melakukan manifesto antikorupsi untuk seluruh kadernya. Oleh karenanya, KPK mendorong adanya sistem politik yang tidak ramah terhadap korupsi. Dengan sistem politik yang menutup celah dan peluang terjadinya korupsi maka Parpol akan terjaga integritasnya.

BACA LAINNYA  Dampak Industri Komunikasi yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Remaja

Hal ini sangat penting karena Parpol memiliki peran yang sangat vital dan strategis, dimana Parpol menguasai suara rakyat, melahirkan wakil rakyat, menghasilkan para pemimpin mulai dari Kades, Kepala Daerah, DPRD Kabupaten/Provinsi, DPR/DPD RI, Pimpinan Lembaga/Kementrian, hingga Kepemipinan Nasional, serta Parpol merupakan mesin yang menyusun seluruh regulasi, produk hukum dan politik di negeri ini.

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain selain mengajak Parpol untuk membangun dan menata sistem politik, dan atas prasangka baik pula KPK berkeyakinan Parpol bersedia bersama KPK membangun jalan baru menuju peradaban yang memiliki karakter baru, yaitu politik cerdas berintegritas yang antikorupsi.

Selain hal diatas, berdasarkan berbagai kajian dan analisa sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan (baca: tata kelola pemerintah), KPK berkesimpulan bahwa korupsi terjadi salah satunya disebabkan oleh sistem yang lemah, buruk bahkan gagal.

BACA LAINNYA  Anggota DPRD Provinsi Jambi Akmaluddin Hadiri Intermediate Training LK II

Hal ini hanya dapat dicegah atas ikhtiar segenap elemen bangsa dalam menjalankan berbagai rekomendasi yang telah disampaikan oleh KPK berupa upaya memperkuat sistem dalam kerangka pencegahan korupsi. Secara paralel, KPK juga secara masif mendorong pendidikan antikorupsi terutama dikalangan pelajar terutama siswa SMA dan SMK, dengan mendorong lahirnya kurikulum antikorupsi sebagai mata ajar wajib. Pendidikan antikorupsi ini merupakan hal yang fundamental dalam membangun karakter, budaya serta peradaban antikorupsi.

Memupus Embrio Korupsi

Mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada, telah menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan partai politik di Indonesia.

Biaya mahal dalam politik akan melahirkan praktik korupsi ya

Artikel ini telah dibaca 14 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Peran Komunikasi Pembangunan Dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Batanghari

9 Juni 2022 - 09:58 WIB

Frozen Food Ditengah Ketidakpastian Waktu

9 Juni 2022 - 09:56 WIB

Firli Bahuri Rangkul Pers, Wujudkan Tujuan Indonesia

26 Januari 2022 - 21:25 WIB

Asa Firli untuk Pegiat Media

24 Januari 2022 - 07:03 WIB

Pentingnya Peran Orang Tua  dalam Menghadapi Anak Remaja Zaman Now

14 November 2021 - 00:02 WIB

Dampak Industri Komunikasi yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Remaja

11 November 2021 - 18:34 WIB

Trending di Opini