Firli Bahuri Rangkul Pers, Wujudkan Tujuan Indonesia JMSI Silaturahmi ke HIPMI Bahas HUT JMSI Ke2 di Kendari SulTeng Kepala SKK Migas Tinjau Sumur Eksplorasi Manpatu-1X Iin Kurniasih Ajak Pemerintah dan Masyarakat Promosikan Senam Rentak Kudo Sekda Provinsi Jambi Harapkan BI Turut Bantu Pulihkan Masyarakat

Home / Nasional

Jumat, 26 November 2021 - 09:23 WIB

Mendagri Tegur Daerah yang Belanjanya Masih Rendah Agar Cepat di Realisasikan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

Kabarjambikito.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegur pemerintah daerah (Pemda) yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih rendah, termasuk Provinsi Jambi.

Teguran itu disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 bersama Menteri Keuangan dan Pemda melalui video conference, rilis kemendagri dikirim Kamis (25/11/2021).

Keterangan tertulis dari Puspen Kemendagri, Kamis (25/11/2021). Mendagri menjelaskan, percepatan realisasi APBD menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna.

Sama halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Alasannya, kata Mendagri, belanja daerah akan mendorong bertambahnya uang beredar di tengah masyarakat.

BACA LAINNYA  Optimalkan Vaksinasi, Kapolsek Pamenang Khutbah di Masjid Istiqlal

Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

“Karena kita tahu bahwa lebih dari 700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang,” ujar Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menuturkan terdapat daerah-daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah.

Mendagri dengan tegas mengingatkan, daerah-daerah yang realisasi belanjanya masih rendah agar mempercepat realisasi belanjanya.

BACA LAINNYA  Terlilit Kabel WiFi, Mahasiswi di Jambi Tewas Terlindas Truk

“Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan di akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai aturan,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Mendagri pun akan melakukan monitoring dan evaluasi ihwal realisasi APBD setiap minggunya.

Bahkan telah melakukan evaluasi harian, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota beserta jajarannya, terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah.

Disamping itu, Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut.

Sebagai informasi, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah per 19 November 2021, dari 34 provinsi hanya 8 provinsi yang angka realisasi belanja APBD-nya di atas 70 persen, sedangkan 26 provinsi lainnya realisasi belanja APBD-nya masih di bawah 70 persen.

BACA LAINNYA  Belasan Pejabat Struktural Tanjab Barat Dilantik Wabup Hairan

Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah Provinsi Jambi, Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Bara, Sulawesi Tenggara, dan beberapa provinsi lainnya.

Disamping itu, terdapat pula kabupaten dengan realisasi belanja APBDnya di bawah 50 persen, yakni Tolikara, Penajam Paser Utara, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Lahat, Enrekang, Raja Ampat, Kupang.

Sementara itu, kota dengan realisasi belanja yang masih terbilang rendah, diantaranya Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, Kendari, Singkawang, Subulussalam, Palembang, dan beberapa kota lainnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

Pemerintah Akan Mengakhiri PPKM level 1-4 Hari Ini, Simak Penjelasan

Nasional

Komisi III DPR Minta Polisi Adil Proses Laporan ke Husin Shihab

Nasional

Kabar Baik! Arab Saudi Kembali Buka Umrah Bagi Jemaah Indonesia

Nasional

Irjen Napoleon Tersangka Aniaya Kece, 3 Anggota Polri Ditangani Propam

Nasional

Irjen Napoleon Kembali Keluarkan Surat Terbuka: Aku Bukan Koruptor

Nasional

Meninggal 10 Hari Sebelum Pencoblosan, Calon Kades Ini Menang Telak

Nasional

Cara Cek BLT Anak Sekolah di cekbansos.kemensos.go.id dan Syarat Penerima Rp 4,4 Juta

Nasional

Abraham Samad Angkat Bicara Soal Pegawai Nonaktif KPK Ditawari Jadi ASN Polri