Menu

Mode Gelap
Memasuki Masa Purna Tugas, Kajati Jambi Pererat Hubungan Dengan Awak Media Memasuki Masa Purna Tugas, Kajati Jambi Pererat Hubungan Dengan Awak Media Fadhil Arief Minta Pejabat Gali Motivasi Diri Gelontorkan Dana Ratusan Juta Untuk PKL Tugu Keris, Pedagang : Terimakasih PLN Pemerintah Siapkan Puluhan Ribu Set Top Box Gratis Untuk Warga Jambi,  Hasbi Anshory : Kita Berpihak Kepada Rakyat

Nasional · 26 Nov 2021 09:23 WIB

Mendagri Tegur Daerah yang Belanjanya Masih Rendah Agar Cepat di Realisasikan


 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian Perbesar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

Kabarjambikito.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegur pemerintah daerah (Pemda) yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih rendah, termasuk Provinsi Jambi.

Teguran itu disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 bersama Menteri Keuangan dan Pemda melalui video conference, rilis kemendagri dikirim Kamis (25/11/2021).

Keterangan tertulis dari Puspen Kemendagri, Kamis (25/11/2021). Mendagri menjelaskan, percepatan realisasi APBD menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna.

Sama halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Alasannya, kata Mendagri, belanja daerah akan mendorong bertambahnya uang beredar di tengah masyarakat.

BACA LAINNYA  IPM Masih Dibawa Rata-rata, Fadhil Arief Minta Pejabat Tingkatkan Pelayanan, Terutama di Dua OPD Ini

Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

“Karena kita tahu bahwa lebih dari 700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang,” ujar Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menuturkan terdapat daerah-daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah.

Mendagri dengan tegas mengingatkan, daerah-daerah yang realisasi belanjanya masih rendah agar mempercepat realisasi belanjanya.

BACA LAINNYA  Plt Bakeuda Batanghari, Tesar Arlin Sebut Pinjaman Daerah Rp 300 Miliar Lagi Berproses

“Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan di akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai aturan,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Mendagri pun akan melakukan monitoring dan evaluasi ihwal realisasi APBD setiap minggunya.

Bahkan telah melakukan evaluasi harian, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota beserta jajarannya, terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah.

Disamping itu, Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut.

Sebagai informasi, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah per 19 November 2021, dari 34 provinsi hanya 8 provinsi yang angka realisasi belanja APBD-nya di atas 70 persen, sedangkan 26 provinsi lainnya realisasi belanja APBD-nya masih di bawah 70 persen.

BACA LAINNYA  Peserta Mulai Berdatangan, Ini Agenda JMSI di Kota Kendari

Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah Provinsi Jambi, Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Bara, Sulawesi Tenggara, dan beberapa provinsi lainnya.

Disamping itu, terdapat pula kabupaten dengan realisasi belanja APBDnya di bawah 50 persen, yakni Tolikara, Penajam Paser Utara, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Lahat, Enrekang, Raja Ampat, Kupang.

Sementara itu, kota dengan realisasi belanja yang masih terbilang rendah, diantaranya Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, Kendari, Singkawang, Subulussalam, Palembang, dan beberapa kota lainnya.

Artikel ini telah dibaca 19 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Dirjen IKP: Dewan Pers Satu-satunya Lembaga yang Lakukan Sertifikasi Jurnalis

26 Juni 2022 - 17:06 WIB

Demi Mempertahankan Seluruh Honorer Indonesia, Anies Baswedan Temui Jokowi

25 Juni 2022 - 08:49 WIB

JMSI Siap Bekerjasama dengan Stakeholder Kepemiluan

23 Juni 2022 - 17:47 WIB

Ketua JMSI Pusat Minta Seluruh Anggotanya Tidak Tejebak Arus Pemilu 2024

22 Juni 2022 - 08:20 WIB

Ini Sosok Irjen Yazid Fanani Yang Dukung Perlindungan Data Pribadi

21 Juni 2022 - 08:33 WIB

Pembelajaran Penting dari Kapolres Sampang soal Kompetensi Wartawan

20 Juni 2022 - 11:44 WIB

Trending di Nasional