Menu

Mode Gelap
Memasuki Masa Purna Tugas, Kajati Jambi Pererat Hubungan Dengan Awak Media Memasuki Masa Purna Tugas, Kajati Jambi Pererat Hubungan Dengan Awak Media Fadhil Arief Minta Pejabat Gali Motivasi Diri Gelontorkan Dana Ratusan Juta Untuk PKL Tugu Keris, Pedagang : Terimakasih PLN Pemerintah Siapkan Puluhan Ribu Set Top Box Gratis Untuk Warga Jambi,  Hasbi Anshory : Kita Berpihak Kepada Rakyat

Politik · 1 Sep 2021 21:48 WIB

PBB Klaim Jokowi Tolak Amendemen dan Jabatan 3 Periode


 PBB Klaim Jokowi Tolak Amendemen dan Jabatan 3 Periode Perbesar

JAKARTA — Sekretaris Jendral Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak rencana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang kini tengah bergilir di MPR. Jokowi menurut Afri juga menolak wacana presiden tiga periode.

Hal itu ia sampaikan saat para Ketum dan Sekjen partai politik koalisi pendukung pemerintahan nonparlemen bertemu Jokowi di Istana Negara, hari ini, Rabu (1/9).

Awalnya, Afri menitipkan pesan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra yang tak bisa hadir dalam pertemuan itu. Yusril, kata Afri, mengatakan siap untuk membantu bila pemerintah hendak melakukan amendemen UUD 1945.

BACA LAINNYA  Dua Tahun Sertifikat Tak Kunjung Terbit, Warga Batanghari: Kami Sudah Bayar Biaya Administrasi

“Pak Yusril pesan soal amandemen terbatas. Pak Yusril siap bantu soal amandemen terbatas bila diinginkan atau diadakan,” kata Afri kepada CNNIndonesia.com (1/9).

Mendengar ucapan itu, Jokowi lantas merespons Afri. Jokowi, kata dia, menolak rencana amendemen UUD 1945 karena rentan untuk melebar ke mana-mana. Jokowi, kata Afri, rencana tersebut terserah MPR.

“Selesai itu presiden menanggapi lagi. “‘Soal amandemen UUD saya enggak setuju. Takutnya melebar ke mana-mana. Soal 3 periode dan lain-lain’, gitu kata Pak Jokowi,” ucap Afri.

BACA LAINNYA  Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 Telah Diputuskan

“Semua terserah di Senayan MPR. Beliau sampaikan begitu,” tambahnya.

Selain itu, Afri mengatakan dalam pertemuan itu Jokowi hanya menyampaikan mengenai pandemi, ekonomi dan pemindahan ibu kota negara.

Ia juga mengatakan tiap-tiap Ketum Parpol dipersilakan untuk berbicara merespons yang sudah dijelaskan oleh Presiden.

Parpol koalisi yang di luar parlemen yang masuk koalisi Jokowi adalah PBB, Hanura, PSI, PKPI dan Perindo.

BACA LAINNYA  Kelahiran Pancasila Sebagai Falsafah Negara, Dalam Membentuk Kepribadian Bangsa dan Rakyat Indonesia

Sebelumnya Jokowi juga mengumpulkan petinggi partai koalisi yang punya kursi di Parlemen yakni PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PPP serta PAN yang jadi anggota terbaru koalisi.

Isu amendemen mencuat yang diusulkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bambang berharap amendemen nantinya mengatur kewenangan MPR untuk mengesahkan PPHN.

Rencana ini dikritik karena dituding bakal menyasar pasal-pasal lain dalam konstitusi dan bukan tidak mungkin juga menyentuh pasal soal masa jabatan presiden.

Cnnindonesia.com

Artikel ini telah dibaca 45 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pemerintah Siapkan Puluhan Ribu Set Top Box Gratis Untuk Warga Jambi,  Hasbi Anshory : Kita Berpihak Kepada Rakyat

27 Juni 2022 - 17:39 WIB

Prabowo-AHY Kompak Bilang Punya Kesamaan Usai Bertemu 2 Jam

24 Juni 2022 - 22:04 WIB

Surya Paloh Bertemu Sejumlah Ketua Umum Partai Politik, Pengamat Prediksi Tiga Poros Ini

23 Juni 2022 - 22:13 WIB

Pertemuan PKS-Nasdem, Syaikhu: Kita Banyak Persamaan

23 Juni 2022 - 18:05 WIB

MaulanaJadi Bintang Pada Rakernas NasDem 2022

18 Juni 2022 - 10:52 WIB

Demokrat: Biar Menteri Diganti Berulang Kali, Kalau Sibuk Kampanye Tidak Akan Membaik

17 Juni 2022 - 08:07 WIB

Trending di Nasional