Oknum Polda Jambi Ditahan Jaksa Peduli, Polsek Batin XXIV Bagikan Sembako Kepada Masyarakat Tak Mendidik, Oknum Guru Hukum Siswa Makan Sampah PetroChina Mulai Program Pengeboran di 11 Sumur Wilayah Kerja Jabung Sambut Hari Raya Imlek, Ditpolairud Polda Jambi Gelar Jumat Bersih

Home / Politik

Rabu, 1 September 2021 - 21:48 WIB

PBB Klaim Jokowi Tolak Amendemen dan Jabatan 3 Periode

JAKARTA — Sekretaris Jendral Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak rencana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang kini tengah bergilir di MPR. Jokowi menurut Afri juga menolak wacana presiden tiga periode.

Hal itu ia sampaikan saat para Ketum dan Sekjen partai politik koalisi pendukung pemerintahan nonparlemen bertemu Jokowi di Istana Negara, hari ini, Rabu (1/9).

Awalnya, Afri menitipkan pesan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra yang tak bisa hadir dalam pertemuan itu. Yusril, kata Afri, mengatakan siap untuk membantu bila pemerintah hendak melakukan amendemen UUD 1945.

BACA LAINNYA  Komisi III DPR Minta Polisi Adil Proses Laporan ke Husin Shihab

“Pak Yusril pesan soal amandemen terbatas. Pak Yusril siap bantu soal amandemen terbatas bila diinginkan atau diadakan,” kata Afri kepada CNNIndonesia.com (1/9).

Mendengar ucapan itu, Jokowi lantas merespons Afri. Jokowi, kata dia, menolak rencana amendemen UUD 1945 karena rentan untuk melebar ke mana-mana. Jokowi, kata Afri, rencana tersebut terserah MPR.

“Selesai itu presiden menanggapi lagi. “‘Soal amandemen UUD saya enggak setuju. Takutnya melebar ke mana-mana. Soal 3 periode dan lain-lain’, gitu kata Pak Jokowi,” ucap Afri.

BACA LAINNYA  Yakin TNI Sudah Disusupi PKI, Gatot Nurmantyo Singgung Prajurit cuma Kejar Jabatan

“Semua terserah di Senayan MPR. Beliau sampaikan begitu,” tambahnya.

Selain itu, Afri mengatakan dalam pertemuan itu Jokowi hanya menyampaikan mengenai pandemi, ekonomi dan pemindahan ibu kota negara.

Ia juga mengatakan tiap-tiap Ketum Parpol dipersilakan untuk berbicara merespons yang sudah dijelaskan oleh Presiden.

Parpol koalisi yang di luar parlemen yang masuk koalisi Jokowi adalah PBB, Hanura, PSI, PKPI dan Perindo.

BACA LAINNYA  MFA Maju di Kongres Asprov PSSI Provinsi Jambi?

Sebelumnya Jokowi juga mengumpulkan petinggi partai koalisi yang punya kursi di Parlemen yakni PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PPP serta PAN yang jadi anggota terbaru koalisi.

Isu amendemen mencuat yang diusulkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bambang berharap amendemen nantinya mengatur kewenangan MPR untuk mengesahkan PPHN.

Rencana ini dikritik karena dituding bakal menyasar pasal-pasal lain dalam konstitusi dan bukan tidak mungkin juga menyentuh pasal soal masa jabatan presiden.

Cnnindonesia.com

Share :

Baca Juga

Politik

Nasib Ketua DPRD Bungo di Tangan DPP Gerindra

Politik

Partai Indonesia Terang Masuk Jambi, 4 Kabupaten Sudah Terbentuk

Politik

Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 Telah Diputuskan

Politik

Mesin Mulai di Panaskan, PAN Batanghari Mulai Fokus Pemilu 2024

Nasional

Polisi Gelar Festival Lomba Mural Berhadiah Piala Kapolri

Nasional

Komisi II DPR: Pemilu 2024 Sangat Mahal, Biayanya Tak Kurang dari Rp 150 Triliun

Politik

Reses Anggota DPR RI Ke Bawaslu, Asnawi Sampaikan Beberapa Poin Penting Pemilu 2024

Politik

Demokrat: Sudahlah Bung Yusril Akui Saja Pembelaan Moeldoko Ini Demi Rupiah Bukan Demi Demokrasi