Polisi Gelar Festival Lomba Mural Berhadiah Piala Kapolri Alhamdulillah… Hasil Panen Padi Memuaskan, Petani: Kami Kekurangan Mesin Thresher dan Pupuk Sumur Energi di Kawasan PT Reki di Batanghari Meledak, Satu Orang Alami Luka Serius Heboh !!! Warga Muaro Jambi Temukan Mayat Dalam Lobang Jenderal Kapolri Listyo Sigit: Penerapan PPKM Level 1 Hingga 4 di Jambi Menunjukkan Progres yang Baik

Home / Politik

Rabu, 1 September 2021 - 21:48 WIB

PBB Klaim Jokowi Tolak Amendemen dan Jabatan 3 Periode

JAKARTA — Sekretaris Jendral Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak rencana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang kini tengah bergilir di MPR. Jokowi menurut Afri juga menolak wacana presiden tiga periode.

Hal itu ia sampaikan saat para Ketum dan Sekjen partai politik koalisi pendukung pemerintahan nonparlemen bertemu Jokowi di Istana Negara, hari ini, Rabu (1/9).

Awalnya, Afri menitipkan pesan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra yang tak bisa hadir dalam pertemuan itu. Yusril, kata Afri, mengatakan siap untuk membantu bila pemerintah hendak melakukan amendemen UUD 1945.

BACA LAINNYA  BPBD Batanghari Dapat Bantuan Sweb Antigen Sebanyak 175 Unit dari PT PMG

“Pak Yusril pesan soal amandemen terbatas. Pak Yusril siap bantu soal amandemen terbatas bila diinginkan atau diadakan,” kata Afri kepada CNNIndonesia.com (1/9).

Mendengar ucapan itu, Jokowi lantas merespons Afri. Jokowi, kata dia, menolak rencana amendemen UUD 1945 karena rentan untuk melebar ke mana-mana. Jokowi, kata Afri, rencana tersebut terserah MPR.

“Selesai itu presiden menanggapi lagi. “‘Soal amandemen UUD saya enggak setuju. Takutnya melebar ke mana-mana. Soal 3 periode dan lain-lain’, gitu kata Pak Jokowi,” ucap Afri.

BACA LAINNYA  Daftar Sanksi PNS Bolos Kerja Versi Aturan Baru Jokowi

“Semua terserah di Senayan MPR. Beliau sampaikan begitu,” tambahnya.

Selain itu, Afri mengatakan dalam pertemuan itu Jokowi hanya menyampaikan mengenai pandemi, ekonomi dan pemindahan ibu kota negara.

Ia juga mengatakan tiap-tiap Ketum Parpol dipersilakan untuk berbicara merespons yang sudah dijelaskan oleh Presiden.

Parpol koalisi yang di luar parlemen yang masuk koalisi Jokowi adalah PBB, Hanura, PSI, PKPI dan Perindo.

BACA LAINNYA  Oknum Penghina Warga Jambi Telah di Kantongi Polisi

Sebelumnya Jokowi juga mengumpulkan petinggi partai koalisi yang punya kursi di Parlemen yakni PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PPP serta PAN yang jadi anggota terbaru koalisi.

Isu amendemen mencuat yang diusulkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bambang berharap amendemen nantinya mengatur kewenangan MPR untuk mengesahkan PPHN.

Rencana ini dikritik karena dituding bakal menyasar pasal-pasal lain dalam konstitusi dan bukan tidak mungkin juga menyentuh pasal soal masa jabatan presiden.

Cnnindonesia.com

Share :

Baca Juga

Politik

Gerindra Akan Evaluasi Ketua DPRD Bungo, Nazli : Terimakasih Atas Perhatiannya Kepada Kader Kami

Politik

Disomasi Luhut, Mardani PKS Bela Haris Azhar: Perbuatan Pejabat Tapi Tidak Sesuai Konstitusi

Nasional

Polisi Gelar Festival Lomba Mural Berhadiah Piala Kapolri

Hukrim

Pay Attention to the Warning Signs of Depression, Suicide Risk

Politik

Sah, Yongli Laporkan Ketua DPRD Bungo ke DPC, DPD dan DPP Gerindra

Politik

AHY: Sampai Hari Ini Masih Ada Upaya Merampas Partai Demokrat

Politik

Kawula Muda di Jambi Antuasias Ikuti SKPP Dasar, Ketua Bawaslu RI Bilang Gini

Politik

Nasib Ketua DPRD Bungo di Tangan DPP Gerindra