Menu

Mode Gelap
Bantu CSR, PT VAT Perbaiki Akses Jalan SMK Negeri 6 Batanghari Fadhil Terpilih Ketua Umun Asprov PSSI Jambi 2021-2025 Pasca PWN, Gubernur Al Haris: Dapat Wujudkan Rintisan Kampung Pramuka Tim UNRAS ini Akan Bertarung di Mabes Polri Mewakili Provinsi Jambi Lantik 278 Pejabat Eselon II, III, dan IV , Wagub Abdullah Sani Minta Sinergi Lintas OPD

Kabar Daerah · 18 Nov 2021 08:40 WIB

Pembebasan Jalur Tol Jambi Rengat, Diduga Kades Interpensi Warga


 Pembebasan Jalur Tol Jambi Rengat, Diduga Kades Interpensi Warga Perbesar

Kabarjambikito.com – Diduga kepala Desa Teluk Pengkah kecamatan Tebing Tinggi, kabupaten Tanjab Barat interpensi warga terkait ganti rugi lahan yang termasuk di jalur tol Jambi Rengat.

Hal itu terkuak dari pengakuan beberapa warga yang diminta menandatangani surat kesepakatan dari para petani untuk membayar fee sebesar 40 persen kepada salah satu kelompok tani di wilayah tersebut.

Selain itu, jika petani kebun yang lahannya terkena jalur tol tidak menandatangani surat kesepakatan fee tersebut maka pemerintah Desa tidak menandatangani saporadik milik petani.

Hal itu dibeberkan beberapa orang petani saat ditemui media, Rabu (17/11/2021) di aula kantor Desa Teluk Pengkah.

” Dengan cara seperti jelas kami tidak setuju, karena bukan hanya soal harga yang belum sesuai tapi juga ada embel-embel fee yang harus kami bayar ke kelompok tani sebesar 40 persen, ” beber warga yang enggan namanya disebut.

Menurutnya juga, sangat jelas ada permainan antara pihak desa dan ketua kelompok tani, karena jika petani tidak menandatangani surat kesepakatan fee maka tidak di asese juga saporadik nya.

BACA LAINNYA  Ketum LPKNI Minta Pemkot Jambi Tutup Renternir Berkedok Koperasi Ditengah PPKM

” Kalau benar-benar memikirkan nasib masyarakat bukan begini caranya, jika benar kades tidak tau soal fee kenapa dikaitkan dengan penandatanganan saporadik, ” sebutnya.

Dari data yang berhasil dihimpun dilapangan pada saat pertemuan tahap pertama antara pihak BPN Provinsi Jambi dan petani Desa Teluk Pengkah terdapat sebanyak dua orang warga secara tegas menolak.

” Kami menolak proses yang dilakukan hari ini, karna jelas sekali cara seperti ini tidak benar, yang dibahas hanya harga permeter lahan sedangkan tanam tumbuh kami yang mayoritas terdiri dari sawit dan pinang yang sudah berhasil tidak dihitung, ” ujar Warga.

Terpisah kepala Desa Teluk Pengkah Tamrin saat dikonfirmasi berdalih terkait keluhan yang disampaikan para petani soal adanya fee 40 persen yang harus dikeluarkan petani.

” Kalau itu saya tidak tau, yang saya dengar itu adalah permintaan dari pengurus kelompok tani gunanya untuk dibagikan kepada beberapa orang anggota yang tidak dapat lahan termasuk saya, ” kata Kades.

BACA LAINNYA  Wabup Tanjabbar Hairan Stop Pekerjaan Oprit Jembatan Pargom, Ini Kata DPR RI H. Bakrie

Dia juga menjelaskan, pihak desa hanya bisa menghimbau supaya persoalan ganti rugi lahan tersebut cepat selesai sehingga program pemerintah untuk membangun jalan tol Jambi Rengat cepat terlaksana.

Sayangnya pernyataan kepala desa berbanding terbalik dengan keterangan yang di sampaikan para petani. Menurut para petani semua warga yang setuju hari ini itukarna adanya interpensi.

” Faktanya kan beda, yang menyatakan setuju hari ini itu karena seluruh saporadik aslinya ada di desa, bukan dipegang si pemilik lahan, artinya jika tidak setuju bisa saja surat tanah mereka tidak dibagi, “ungkapnya.

Kami sebagai petani merasa sangat dirugikan dengan sistem ganti rugi seperti ini dan berharap suara kami didengar oleh pemerintah kabupaten Tanjab Barat.

” Kami siap mendukung pemerintah dalam percepatan program tol tersebut, tapi juga jangan dirampas apa yang menjadi hak kami, ” tuturnya.

BACA LAINNYA  Bersama Kapolda Jambi, Bupati Tanjabbar Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19

Pihak BPN Provinsi Jambi, Supriadi yang juga hadir di pertemuan tersebut menjelaskan, semua proses sudah dijalankan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

” Semua sudah sesuai dengan aturan dan undang-undang, jika ada persoalan itu diluar ranahnya BPN, ” jelasnya.

Dia juga menerangkan, pertemuan pertama ini untuk menghitung luas lahan perorangan serta ganti rugi berupa uang yang di sepakati warga permeternya.

” Jika pertemuan pertama ini sudah di sepakati maka akan dilanjutkan ketahap selanjut nya yaitu pembuatan rekening untuk pencairan dananya, ” terangnya.

Saat ditanya bagaimana terkait adanya warga yang tidak setuju dengan sistim ganti rugi yang dibicarakan hari ini.

” Warga bisa membawa persoalan ini ke pengadilan, yang pasti jika suatu kelompok atau koperasi masih ada persoalan maka kami tidak akan mencairkan dana tersebut, beda halnya yang lahan perorangan bisa langsung di cairkan, ” pungkasnya. (Sul)

Artikel ini telah dibaca 145 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Bantu CSR, PT VAT Perbaiki Akses Jalan SMK Negeri 6 Batanghari

4 Desember 2021 - 23:02 WIB

Fadhil Terpilih Ketua Umun Asprov PSSI Jambi 2021-2025

4 Desember 2021 - 21:37 WIB

Pasca PWN, Gubernur Al Haris: Dapat Wujudkan Rintisan Kampung Pramuka

4 Desember 2021 - 17:52 WIB

Tim UNRAS ini Akan Bertarung di Mabes Polri Mewakili Provinsi Jambi

4 Desember 2021 - 10:52 WIB

Lantik 278 Pejabat Eselon II, III, dan IV , Wagub Abdullah Sani Minta Sinergi Lintas OPD

4 Desember 2021 - 08:07 WIB

Pasca Kaburnya Tahanan, Anggota Polres Batanghari Masih Diperiksa Bid Propam

3 Desember 2021 - 08:01 WIB

Trending di Kabar Daerah