LIVE TV
Komunitas Sahabat Sejati Bersama Wawako Maulana Beri Santunan 10 Ton Daging Kerbau Beku Perum Bulog Jambi, Habis di Serbu Pembeli Ratusan Warga Bersama Pengemudi Ojol di Jambi Terima Zakat Maal Bupati Tanjabbar Saksikan Secara Virtual Gema Membumi Arakan Sahur Online PT Putra Duta Indahwood Mangkir di Sidang Karhutla Jambi

Home / Batanghari

Jumat, 5 Februari 2021 - 18:59 WIB

Pemecatan KT Batanghari Rahmat Mulyadi, Ini Kata Dinsos Batanghari

Awak Media Konfirmasi ke Dinas Sosial Batanghari,  Terkait Karang Taruna Batanghari

Awak Media Konfirmasi ke Dinas Sosial Batanghari, Terkait Karang Taruna Batanghari

Kabarjambikito.com – Hingga saat ini kepengurusan Karang Taruna Batanghari belum ditemukan titik terang sejak Ketua Karang Taruna Batanghari, Rahmad Mulyadi S.Sos dilengserkan oleh Ketua Karang Taruna Provinsi Jambi, Navid.

Sementara penganti posisi Rahmad Mulyadi di ketuai oleh Wildan.

Berdasarkan penyelurusan media ini beberapa waktu lalu di Dinas Sosial Batanghari, kepengurusan Karang Taruna Batanghari yang baru saat ini diduga cacat hukum secara admistrasi.

Hal ini diungkapkan oleh Kabid Sosial di Dinas Sosial Batanghari, Srimartha Puriana saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya belum lamanya.

Menurut Srimartha Puriana, proses dan mekanisme pemecatan Rahmat Mulyadi dinilai cacat cecara hukum.

Baca Juga   Pemkab Batanghari Anggarkan Ratusan Juta Bantuan ke Pokdakan

“Ini jelas cacat, begitu banyak proses dan mekanisme yang harus dilalui, berdasarkan kajian saya selaku bidang yang bertanggung jawab. Dan ada beberapa catatan yang dilanggar serta tidak wajar sehingga ini dianggap cacat dan tidak sah,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, berdasarkan kajian kami kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Batanghari periode tahun 2016 s/d 2021 selama 5 tahun, sesuai dengan temu karya Karang Taruna Kabupaten Batanghari pada tahun 2016, sesuai SK Bupati Batanghari No. 07 2016, ditetapkan Bupati Batanghari tanggal 31 Mei sampai dengan sekarang.

Baca Juga   Sah!! SE Larangan Bagi ASN Batanghari Mudik Telah di Tandatangani Bupati Fadhil Arief

Dan dalam upaya peningkatan kajian kinerja Karang Taruna, mengacu dengan peraturan Menteri Sosial RI No.25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, telah dibunyikan pasal demi pasal dipertegas aturan pasal 19, yang berbunyi berhubungan tata kerja internal pengurus Karang Taruna baik tingkat desa atau kelurahan kecamatan Kabupaten /Kota Provinsi dan Nasional bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif dan kolaboratif.

” Dinas Sosial selaku pembina fungsional melakukan pembinaan sesuai dengan aturan dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi.” Ujarnya.

Sebutnya, dasar surat Karang Taruna Provinsi Jambi No 104/KT-PJ/X/2020 Tanggal 1 Oktober 2020 memberhentikan Karang Taruna Kabupaten tanpa konfirmasi dan ketentuan secara sah melanggar aturan dengan mengadakan temu karya di Provinsi Jambi yang tidak menghadiri pengurus Karang Taruna tahun periode 2016 s/d 2021 dan selaku fungsional tekhnis tidak dihadiri Dinas Sosial Dukcapil Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari terkait.

Baca Juga   Puskesdes Sungai Baung Belum di Pasang Listik, Perlu Perhatian Pemkab Batanghari

“Surat Karang Taruna Kabupaten Batang Hari Nomor 087/KT-BTH/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 mengajukan keberatan atas pergantian pengurus Kabupaten secara sepihak tanpa ada pemberitahuan yang dilaksanakan di Provinsi Jambi.” Pungkasnya.

Ia mengatakan, Karang Taruna semestinya tidak sah membuat aturan draft yang dibuat diluar koordinasi Dinas Sosial.***

Share :

Baca Juga

Batanghari

Dukcapil Batanghari Ajak Ortu Untuk Pembuatan KIA

Batanghari

Lantik 6 Pj Kades, Ini Pesan Bupati Batanghari Fadhil Arief

Batanghari

Kaban BKPSDMD Batanghari Sebut, Tahun ini Buka CPNS

Batanghari

Batanghari Zona Orange, Ini Action Tim Gugus Covid-19 Batanghari, Termasuk Pembatasan Jam Malam

Batanghari

33 Desa dan Kelurahan di Batanghari Berpotensi Karhutla

Batanghari

Puluhan Pegawai, dan Kepala BNNK Batanghari di Suntik Vaksin Sinovac

Batanghari

Pemkab Batanghari Ajukan Proposal ke Kementerian Perdagangan Untuk Bangun Pasar

Batanghari

Hadapi Fenomena La Nina dan Bencana Alam, Pemkab Batanghari Anggarkan Dana Rp 3 M