Menu

Mode Gelap
Facebook Mulai Uji Coba Kurangi Konten Politik di 80 Negara, Termasuk Indonesia Tanahnya Ditawar Miliaran Rupiah, Pensiunan PNS Ini Pilih Wakafkan untuk Masjid Al Haris Janji Berantas Sumur Illegal Drilling di Batanghari Pemaparan Visi Misi Cakades Bajubang Laut, Warga : Joni Punya Jaringan, dan Pergaulan Luar Biasa Maulana Terima Penghargaan Menkes Terkait Sanitasi Berbasis Masyarakat

Ekonomi · 7 Okt 2021 15:16 WIB

Pemerintah Batal Pungut Pajak Sembako


 Pemerintah batal menerapkan PPN untuk barang kebutuhan pokok alias sembako pada 2022.(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono). Perbesar

Pemerintah batal menerapkan PPN untuk barang kebutuhan pokok alias sembako pada 2022.(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

NASIONAL — Pemerintah batal menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok alias sembako pada 2022. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR.

“Tidak dikenakan pajak,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR sekaligus Ketua Panja RUU KUP Dolfie OFP kepada CNNIndonesia.com.

Dolfie menjelaskan dalam Pasal 16B UU HPP dijelaskan bahwa sembako tak masuk dalam daftar barang yang dikenakan pajak.

BACA LAINNYA  Sawah Talang Umo Tinggal Jadi Magnet Warga , Pemkab Batanghari: Akan Kita Dijadikan Tempat Wisata

“Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya,” tulis Pasal 16B.

Selain sembako, jasa pelayanan kesehatan medis tertentu, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja juga bebas dari pungutan pajak.

BACA LAINNYA  Wabup Hairan Tinjau Lokasi Kebakaran Desa Suban

“Komitmen keberpihakan pada masyarakat bawah tetap terjaga dengan pemberian fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial,” jelas Dolfie.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan PPN ke beberapa barang dan jasa yang sebelumnya dibebaskan dari pajak. Salah satunya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak alias sembako.

BACA LAINNYA  BBM Turun, Berikut Rincian Harga Terbaru

Lalu, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Sumber: CNNIndonesia.com

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Angka Kemiskinan Meningkat 7,79 Persen, Wagub Abdullah Minta Perhatikan 6T

13 Oktober 2021 - 01:58 WIB

Perkuat Satgas BINTER TNI AD, SKK Migas – SKK Sumbagsel Serahkan Kendaraan Operasional

9 Oktober 2021 - 15:20 WIB

KK Migas – KKKS SRMD Serahkan Bansos Untuk Masyarakat Sarolangun

8 Oktober 2021 - 19:53 WIB

Capai Produksi 500 Juta Barel Minyak,WK Cepu Berikan Rp 249 Triliun Penerimaan Negara

8 Oktober 2021 - 10:20 WIB

Dorong Produksi Kelapa Dalam, Bupati UAS : Pemerintah Desa Harus Lebih Jeli Melihat Potensi Daerahnya

6 Oktober 2021 - 10:25 WIB

Harga Karet Melonjak, Petani Karet Muaro Jambi Sumbringah

5 Oktober 2021 - 17:23 WIB

Trending di Ekonomi