LIVE TV
Cegah Claster Baru, Tempat Wisata di Kota Jambi Ditutup Pasca Lebaran, 98 Warga Tanjabbar Terkonfirmasi Positif Covid-19 Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19, Ini Himbauan Bupati Fadhil Arief Komunitas Sahabat Sejati Bersama Wawako Maulana Beri Santunan 10 Ton Daging Kerbau Beku Perum Bulog Jambi, Habis di Serbu Pembeli

Home / Politik

Minggu, 25 April 2021 - 00:02 WIB

Pengamat: Dua Kali KPU Jambi Tercoreng, Harusnya Komisioner Dinonaktifkan

Kabarjambikito.com – Para Komisioner KPU Provinsi Jambi harusnya dinonaktifkan dari lembaga tersebut hingga pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 27 Mei 2021 mendatang.

“Yang lebih penting untuk segera dinonaktifkan adalah Sanusi. Sebab yang bersangkutan terbukti bekerja tidak dengan prinsip kolektif kolegial. Dan sudah menciderai demokrasi. Keputusan DKPP memberikan “Peringatan Keras” ke Sanusi sudah dapat menjadi landasan pengnonaktifan yang bersangkutan,” papar pengamat kebijakan publik Nasroel Yasir, Sabtu 24 April 2021.

Menurut dia, penonaktifan Sanusi juga dapat meredam kegaduhan di masyarakat sekaligus mengangkat kembali kepercayaan publik atas lembaga tersebut.

Baca Juga   Langar Prokes ,Pedagang dan Pengunjung Pasar Pemenang di Tegur Polisi

Dua persoalan berturut-turut yang membuat kepercayaan publik terhadap lembaga itu tergerus, lanjut Nasroel adalah, putusan MK tentang PSU dan tidak berintegritasnya para komisioner di lembaga tersebut.

Coreng kedua yakni putusan DKPP terhadap Sanusi. Dia terbukti melakukan pelanggaran etik yang termasuk pelanggaran berat.

Sebelumnya, pelapor kasus Sanusi ke DKPP, Ansori Hasan, juga menyayangkan putusan 5 hakim lembaga itu yang hanya memberikan sanksi peringatan keras kepada Sanusi.

Menurut dia, putusan MK itu harusnya juga menjadi pertimbangan terhadap integritas personal Sanusi. Sebab kedua peristiwa tidak dapat dipisahkan. Ada peran Sanusi yang berdampak pada diputuskannya PSU. Sehingga integritas KPU jatuh di mata masyarakat Jambi khususnya.

Baca Juga   Terpilih Untuk Kedua Kalinya, Al Haris Ucapkan Selamat Kepada Romi-Robby

Menurut Ansori Hasan, Sanusi layak diberhentikan karena dianggap memiliki conflik of interst dan 2014 lalu juga pernah disanksi pelanggaran kode etik.

“Menurut saya, KPU harus kerja keras meyakinkan publik Kalau mereka benar benar berintegritas. Jangan sampai nanti saat PSU, partisipasi pemilih jauh berkurang karena KPU dianggap tidak netral, dan dianggap menzolimi salah satu calon,” ungkap Ansori kepada media, Jumat 23 April 2021.

Terpisah, Ketua KPU Provinsi Jambi, M Subhan mengatakan, pengnonaktifan Sanusi merupakan kewenangan KPU RI (KPU Pusat, red).

Baca Juga   Parno Adat Koto Renah untuk Dukungan Haris-Sani

“Sesuai keputusan DKPP, saudara Sanusi hanya mendapatkan peringatan keras. Kalau untuk menonaktifkan Sanusi ini wewenang KPU RI (KPU Pusat, red),” ungkap Subhan, Jumat 23 April 2021.

Diakuinya, KPU Jambi belum membahas putusan DKPP tersebut karena dirinya sedang berada di Jakarta.

“Saya sedang di Jakarta, pas pulang nanti kita akan melakukan rapat internal terkait putusan DKPP terhadap saudara Sanusi,” ujarnya.

Dijelaskan Subhan, dalam rapat yang akan mereka lakukan, para Komisioner hanya memberikan saran dan meminta kepada Sanusi agar tidak mengulangi semua perbuatannya (melanggar kode etik KPU, red).

Share :

Baca Juga

Politik

Al Haris Dukung Penuh Tim Advokasi, Jelang Sidang MK

Politik

Terbukti Lakukan Money Politics di PSU Jambi, Kapolda Langsung Ekspos Pelaku

Nusantara

Terinfeksi Covid-19, Wali Kota Terpilih Meninggal Dunia sebelum Dilantik

Politik

Ini Potret Keakraban CE – Iin Habibi – Edi Purwanto dan Sanusi Sang Teradu Komisioner Tak Netral

Politik

Datangi KPU Jambi, Massa Desak KPU RI Nonaktifkan Sanusi

Politik

KPU Diduga Abaikan Perintah MK, Tetap Pertahankan PPS Lama

Politik

Lima Polisi Bakal Jaga Setiap TPS di Ladang Panjang

Politik

PSU Pilgub Jambi, Pemilih Tak Punya e-KTP Akan Diusir