Menu

Mode Gelap
JMSI Apresiasi Inisiatif KBRI Madrid dan Dubes RI untuk Kerajaan Spanyol Bupati Masnah Hadiri Pengukuhan Ketua LAM se Kecamatan Sungai Gelam Wagub Sani Hadiri Halal bi Halal Serta Pelantikan Fatayat NU se Jambi Komisi IV DPRD Provinsi Cek Pembangunan Gedung SMA Negeri 12 Kota Jambi Anggaran Pemilu 2024 Rp 76 T Mendapat Kritikan Dari PAN

Hukrim · 26 Feb 2022 21:57 WIB

Penyelesaian Kasus Nurhayati, Suparji Ahmad : Yang Harus Menghentikan Kasus Kejaksaan


 Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), Suparji Ahmad Perbesar

Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), Suparji Ahmad

Kabarjambikito.com- Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), Suparji Ahmad mendukung penyelesaian kasus Nurhayati secara hukum yang berlaku. Nurhayati ditetapkan tersangka usai melaporkan kepala Desanya yang melakukan korupsi.

Mekanisme hukum yang dimaksud Suparji adalah apabila berkas sudah P-21, maka yang harus mengentikan kasus adalah Kejaksaan. Bukan dari kepolisian melalui SP3.

“Apabila berkas udah P-21 maka artinya berkas telah dinyatakan lengkap secara formal dan materiil untuk disidangkan. Dan kewajiban penyidik sesuai hukum acara pidana adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum bukan malah menghentikan penyidikan,” kata Suparji dalam keterangan persnya.

BACA LAINNYA  Koalisi MPJ Giring Kasus Jamban Sehat di Padang Kelapo ke Ranah Hukum

Ia menegaskan bahwa SP3 diterbitkan sebelum berkas dinyatakan lengkap secara formal maupun materiil. Artinya yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan kasus Nurhayati adalah kejaksaan.

“Apabila ada kepentingan umum maka Jaksa Agung lah yang berwenang mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas dan dominis litis Jaksa. Maka, penyidik agar menghargai lembaga prapenuntutan sebagaimaba diatur KUHAP,” paparnya.

“Seperti kasus-kasus sebelumnya, ada pencurian motor untuk memenuhi biaya hidup misalnya. Itu yang mengesampingkan perkara adalah Kejaksaan,” sambung akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

BACA LAINNYA  Tipu 837 Orang, Oknum Guru Bawa Kabur Uang Rp 23 Miliar

Lebih lanjut, pada pokoknya ia mendukung Nurhayati dilepaskan dari jerat hukum namun harus sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku. Maka, ia berharap ke depan Polri lebih selektif dalam menindaklanjuti perkara.

“Penyidik harus punya sensitifitas terhadap keadilan dalam menindaklanjuti perkara. Maka kasus ini harus menjadi pelajaran, karena dikhawatirkan masyarakat yang melapor kejahatan justru ditersangkakan,” pungkasnya.

BACA LAINNYA  Curah Hujan Tinggi Beberapa Hari Ini, Membuat Padi Warga Batanghari Terendam

Pada sisi lain, ia mengingatkan bahwa sebuah perkara pidana harus dibuka seterang-terangnya dan tidak menutupi perkara yang lebih besar dengan mengedepankan berbagai isu, misalnya isu whistleblower. Karena mungkin saja terjadi seorang wistleblower dihukum karena perannya dalam tindak pidana yg dilaporkannya begitu signifikan.

“Atau bahkan whistleblower hanya melaporkan kasus yg kecil tapi ia menutupi kasus yang lebih besar yang telah dilakukannya. Oleh karena memandang sebuah kasus pidana seharusnya komprehensif dan penuh kearifan,” Ujarnya. (Ade)

Artikel ini telah dibaca 33 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Lucu!! Aksi Kades Ini Malah Bikin Uang Rp. 1.4 M Yang Akan Diterima Desa berubah Jadi DP Mobil

14 Mei 2022 - 14:27 WIB

Pelaku Penusuk Leher Warga Marosebo Ulu Berhasil Diamankan Polisi

13 Mei 2022 - 09:14 WIB

Hanya Gegara Lempar Kunci Motor, Satpam Bunuh Rekannya Sendiri

12 Mei 2022 - 17:28 WIB

Nekat Tusuk Polisi Dengan Tombak, Tiga Peluru Tembus Dada DPO Curat di Jambi

11 Mei 2022 - 08:28 WIB

Satpam Ditemukan Meninggal Dunia Diduga di Tusuk Pelaku Pencuri Buah Sawit

9 Mei 2022 - 06:40 WIB

Wakil BPD Tebing Tinggi Diringkus BNNK Batanghari

25 April 2022 - 17:13 WIB

Trending di Hukrim