Menu

Mode Gelap
Persiapan Kenduri Swarnabhumi, Tim Kemendikbud Turun ke Tebo Prabowo-AHY Kompak Bilang Punya Kesamaan Usai Bertemu 2 Jam Tajak 21 Juni 2022, SKK Migas dukung kelancaran Pengeboran Sumur Eksplorasi Markisa-001 Harga Sawit Anjlok, Al Haris Sudah Telpon Mendag Selingkuh Dengan Istri Polisi, Oknum Polisi Berpangkat AKP Digerebek

Kota Jambi · 20 Jun 2022 08:13 WIB

Perjuangkan Keuangan Daerah,  Manifestasi Maulana Untuk Memperjuangkan Kemakmuran  Rakyat


 Perjuangkan Keuangan Daerah,  Manifestasi Maulana Untuk Memperjuangkan Kemakmuran  Rakyat Perbesar

Kabarjambikito.com — Rombongan Pemerintah Kota Jambi dipimpin Wakil Walikota Jambi Dr. dr. H. Maulana, MKM memimpin delegasi pemkot konsultasi Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) akan memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah untuk berkinerja lebih optimal dalam memberikan layanan publik.

Menurut Maulana kejelasan hubungan keuangan pusat dan daerah merupakan bentuk sinergis pemda derap langkah yang seirama dengan pemerintah pusat untuk pencapaian tujuan bernegara. Hal ini sekaligus menjadi manifestasi dari asas gotong-royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kemakmuran rakyat.

BACA LAINNYA  Berbagi Zakat Maal, Warga Sijenjang Doakan Wawako Maulana

Sehingga menurut Wawako, dari sisi perpajakan daerah, UU HKPD mengatur mengenai penguatan sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRD, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis retribusi daerah.

“Rasio dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRD juga di dalam tren yang baik yaitu sekitar 1,2-1,3%. Meskipun kinerjanya banyak yang bisa kita angkat secara positif, namun ada beberapa yang terus kita perhatikan yang menjadi tantangan-tantangan kita kedepan,” ungkapnya.

BACA LAINNYA  Krennn... Tiga Polwan Cantik Ini Lakukan Pengamanan Sholat Jum'at

UU ini juga membuka adanya opsi retribusi tambahan, termasuk retribusi pengendalian perkebunan terkait sawit yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah untuk menyesuaikan dengan dinamika di daerah, namun tetap menjaga stabilitas perekonomian.

Bersamaan dengan itu Maulana juga mengharapkan peningkatan kapasitas fiskal tersebut, UU HKPD juga mengamanatkan berbagai upaya dan dukungan perbaikan pengelolaan keuangan di daerah, seperti simplifikasi program/kegiatan dan pengaturan mandatory spending. Beberapa pengaturan dalam UU HKPD tersebut akan menantang bagi beberapa daerah, karena akan terjadi perubahan perilaku belanja.

BACA LAINNYA  Menteri Pertanian RI Terlihat Romantis Bersama Maulana

Dari sisi skema pembiayaan, UU HKPD mendorong penggunaan creative financing untuk akselerasi pembangunan di daerah. Adapun UU HKPD tidak hanya mengartikan creative financing sebagai pembiayaan berbentuk utang, namun juga mendorong bentuk lain yang berbasis sinergi pendanaan dan kerjasama dengan pihak swasta, BUMN, BUMD, ataupun antar-pemda, tandasnya. (Ade)

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB RI Acungkan Jempol Untuk Bea Cukai Jambi

20 Juni 2022 - 19:38 WIB

Pelayanan Publik Resmi Beroperasi, Fasha : Jika Ada Pungli Foto dan Laporkan

20 Juni 2022 - 13:22 WIB

Hadiri Acara BKPRMI, Maulana Berantas Buta Aksara Al-Qur’an

18 Juni 2022 - 10:54 WIB

Heboh, Rumah Budi Setiawan Didatangi Ratusan Warga

12 Juni 2022 - 09:22 WIB

Buruan Daftar, Wawako Maulana Akan Segera Buka Rumah Tahfidz Gratis di Alam Barajo

19 Mei 2022 - 14:37 WIB

Jokowi Izinkan Warga Lepas Masker, Wawako Maulana Tunggu Instruksi Walikota Jambi

18 Mei 2022 - 21:42 WIB

Trending di Kota Jambi