Menu

Mode Gelap
JMSI Apresiasi Inisiatif KBRI Madrid dan Dubes RI untuk Kerajaan Spanyol Bupati Masnah Hadiri Pengukuhan Ketua LAM se Kecamatan Sungai Gelam Wagub Sani Hadiri Halal bi Halal Serta Pelantikan Fatayat NU se Jambi Komisi IV DPRD Provinsi Cek Pembangunan Gedung SMA Negeri 12 Kota Jambi Anggaran Pemilu 2024 Rp 76 T Mendapat Kritikan Dari PAN

Batanghari · 10 Feb 2022 10:34 WIB

Perusahaan Bandel Tak Bayar Pajak, Samsat Batanghari Minta Penuhi Kewajiban


 Kepala Samsat Batanghari, Minarni, SE Perbesar

Kepala Samsat Batanghari, Minarni, SE

Kabarjambikito.com – Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) (One-stop Administration Services Office), yaitu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Kepada awak media, Kepala Samsat Batanghari, Minarni, SE mengatakan, pada tahun 2021 kemarin pihak menargetkan sebanyak Rp 26 miliar dari hasil yang membayar pajak. Namun dari target tersebut sudah tercapai, bahkan sudah melampaui batas target.

BACA LAINNYA  Semangat Goro, Kades A Roni Ali Ajak Aparatur Desa Timbun Jalan Berlobang

” Alhamdulillah.. pada tahun 202 kemarin kita sudah melampaui target, dengan angka Rp 32 miliar yang membayar pajak, ” ungkapnya.

Adapaun untuk jenis pendapatan hanya ada jenis, yakni Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB) dan air pemukaan.

Sementara untuk jenis air permukaan, kata Minarni masih ada beberapa perusahaan yang hingga saat belum membayar pajak. Salah satunya PT Hutanindo Alam Lestari (HAL) yang sejak 2017 hingga saat tak kunjung juga membayar pajak air permukaan.

BACA LAINNYA  Jelang Lebaran Idul Fitri, Al Haris Siapkan Layanan Pengaduan Pangan Masyarakat

” Sebelum saya menjabat disini, pihak kita sudah pernah mendatangi secara langsung. Saat di datangi mereka mengatakan akan membayar. Namun hingga kini belum ada realisasinya, ” sebutnya, Rabu (9/2/2022).

Dalam hal ini Minarni juga menghimbau seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Batanghari agar membayar wajib pajak. Karena ini merupakan pendapat daerah juga yang akan dipergunakan untuk kepentingan daerah.

Untuk pola pembayaran pajak air permukaan di hitung dari jumlah pemakaian dengan dihitung perkubik dalam satu bulan.

BACA LAINNYA  Terpilih Kades Buluh Kasab, Mhd Zuhri: Terimakasih Masyarakat

” Dalam satu bulan berapa kubik air dipakai, itulah yang harus dibayar, ” ujarnya.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) disebutkan, Wajib Pajak adalah orang pribadi badan, meliputi pembayar pajak, pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Artikel ini telah dibaca 160 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ribuan Pawai Obor Terangi Sepanjang Jalan Rambutan Masam

1 Mei 2022 - 21:31 WIB

Peduli Sesama, Amsindo Provinsi Bagikan Sembako Untuk Warga Lopak Aur Kecamatan Pemayung

27 April 2022 - 00:55 WIB

Kejari Batanghari Peduli Panti Asuhan, Indahnya Berbagi Menyambut Hari Raya Idul Fitri

26 April 2022 - 18:28 WIB

DPRD Batanghari Gelar Rapat Paripurna LKPJ Tahun 2021 dab Ranperda TA 2022

22 April 2022 - 06:35 WIB

Terdaftar Dalam Bansos, Sekdes Ini Berikan Bantuan Tersebut Kepada Masyarakat Miskin

15 April 2022 - 19:39 WIB

Ini Besaran Zakat Fitrah di Batanghari

15 April 2022 - 06:45 WIB

Trending di Batanghari