Menu

Mode Gelap
Facebook Mulai Uji Coba Kurangi Konten Politik di 80 Negara, Termasuk Indonesia Tanahnya Ditawar Miliaran Rupiah, Pensiunan PNS Ini Pilih Wakafkan untuk Masjid Al Haris Janji Berantas Sumur Illegal Drilling di Batanghari Pemaparan Visi Misi Cakades Bajubang Laut, Warga : Joni Punya Jaringan, dan Pergaulan Luar Biasa Maulana Terima Penghargaan Menkes Terkait Sanitasi Berbasis Masyarakat

Kabar Daerah · 14 Okt 2021 16:45 WIB

Rekom Tata Ruang PT DAS, Warga Tanjabbar Lapor ke Gubernur Jambi


 Rekom Tata Ruang PT DAS, Warga Tanjabbar Lapor ke Gubernur Jambi Perbesar

Kabarjambikito.com – Kecewa atas rekomendasi tata ruang HGU PT Dasa Anugerah Sejati (DAS) yang dikeluarkan tim TKPRD kabupaten Tanjab Barat, perwakilan masyarakat 9 Desa wilayah Tungkal Ulu melapor ke Gubernur Jambi.

Komplik panjang bahkan menahun soal lahan antara warga 9 Desa di wilayah Tungkal Ulu diantaranya, Desa Merlung, Lubuk Terap, Penyambungan, Barang, Pepauh, Pelabuhan Dagang, Taman Raja, Kampung Baru dan Desa Lubuk Bernai mulai meruncing.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait hasil negosiasi yang dilakukan masyarakat 9 desa dengan pemerintah kabupaten dan pihak terkait. Selain itu belum lama ini muncul surat rekomendasi dari tim TKPRD yang di tandatangani oleh sekretaris daerah (Sekda) kabupaten Tanjab Barat.

Sementara itu, pasca beredarnya surat rekomendasi tata ruang HGU PT DAS yang terbit pada bulan Agustus lalu membuat masyarakat 9 Desa merasa kecewa, dan menduga pemerintah daerah telah berkhianat terhadap masyarakat.

BACA LAINNYA  Warga Tungkal Yang Dikabarkan Hilang, Sudah Ditemukan di Kecamatan Muara Tembesi

Hal itu dikatakan perwakilan masyarakat 9 Desa Cristian Napitupulu. Menurutnya, batas kesabaran masyarakat terhadap upaya pemerintah kabupaten dalam menjembatani persoalan lahan ini sudah habis.

” Kami warga 9 Desa menyatakan mosi tidak percaya terhadap Pemkab Tanjab Barat, selama ini kami hanya di beri janji – janji palsu, dan itu terbukti dengan keluarnya rekomendasi ketua tim TKPRD yang di tanda tangani oleh Sekda, ” katanya. (14/10/2021).

Lebih lanjut Cristian Napitupulu juga membeberkan jika masalah ini sudah disampaikan langsung ke gubernur Jambi.

” Kami dan perwakilan masyarakat 9 Desa kemarin (13/10/2021) sudah melaporkan hal ini ke Gubernur Al Haris, karena negosiasi lewat pemkab Tanjab Barat selama ini tidak membuahkan hasil, ” bebernya.

BACA LAINNYA  Sempat Bersitegang Dengan Jurnalis, Perwira Polisi Minta Maaf

Menurutnya juga, ada 3 poin yang di sampaikan ke Gubernur Jambi terkait kisruh Lahan antara masyarakat 9 Desa dengan PT DAS.

” 1. kami meminta gubernur untuk menyelesaikan konflik PT DAS dengan masyarakat 9 desa.
2. Meminta Gubernur merekomendasikan penolakan perpanjangan HGU PT. DAS
3. Meminta gubernur dan timdu provinsi memanggil sekda Tanjab Barat terkait langkah sekda mengeluarkan rekomendasi tata ruang, ” tegas Cristian saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp.

Terpisah sekretaris daerah kabupaten Tanjab Barat, Ir. H. Agus Sanusi, M. Si saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, rekomendasi tata ruang tersebut wajib dikeluarkan oleh tim TKPRD jika perusahaan yang bersangkutan sudah melengkapi data – data soal tata ruang.

” Kalau soal rekomendasi tata ruang itu wajib dikeluarkan oleh TKPRD jika perusahaan melengkapi persyaratan, dan itu sifatnya otomatis dengan batas waktu 20 hari pengajuan, ” ujar Sekda, saat di konfirmasi media di ruang kerjanya.

BACA LAINNYA  Tokoh Katolik Gereja Gregorius Agung Sambut Hangat Kedatangan Wawako Maulana

Dia juga menjelaskan, rekomendasi tata ruang tersebut bukan lah menjadi syarat utama untuk terbitnya sertifikat perpanjangan HGU.

” Masyarakat tidak perlu khawatir, itu tidak berdampak terhadap proses yang sedang diperjuangkan masyarakat, masih banyak kreteria lainnya yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendapatkan sertifikat perpanjangan HGU, ” jelasnya.

Seumpamanya, rekomendasi dari tim TKPRD ditambah rekomendasi dari pemerintah kabupaten itupun belum bisa menjamin sertifikat perpanjangan HGU keluar.

” Pihak BPN pusat berulangkali mengatakan, tidak akan memperpanjang HGU jika masih ada konflik antara masyarakat dan perusahaan, sekecil apapun konflik tersebut akan menjadi perhatian pemerintah, “pungkasnya. (Sul)

Artikel ini telah dibaca 32 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Al Haris Janji Berantas Sumur Illegal Drilling di Batanghari

15 Oktober 2021 - 16:50 WIB

Pemaparan Visi Misi Cakades Bajubang Laut, Warga : Joni Punya Jaringan, dan Pergaulan Luar Biasa

15 Oktober 2021 - 16:01 WIB

Maulana Terima Penghargaan Menkes Terkait Sanitasi Berbasis Masyarakat

15 Oktober 2021 - 14:59 WIB

Pemaparan Visi dan Misi Cakades, Warga: Program Nomor Urut 1 Banyak Menyentuh Masyarakat

15 Oktober 2021 - 14:46 WIB

Sumur Minyak Illegal di Batanghari Dipaparkan Depan Menteri ESDM RI

15 Oktober 2021 - 14:39 WIB

Lagi… Siswa SMP Jadi Korban Lakalantas di Rantau Puri

15 Oktober 2021 - 13:43 WIB

Trending di Batanghari