Menu

Mode Gelap
Al Haris Apresiasi Upaya Muhamadiyah Tingkatkan SDM Jambi Kebakaran Dzulhijah Muara Bulian, Santri Harus Kehilangan Tempat Tinggal Saat Fadhil Arief Pidato, Tiga Oknum Camat Ini Asyik Ngobrol Jamaah Haji Asal Sarolangun Persiapkan Diri Sebelum Wukuf di Arafah Tuntut Kenaikan Gaji, Anggota BPD Se-Sarolangun Gelar Unjukrasa

Nasional · 8 Okt 2021 09:14 WIB

Tagar PercumaLaporPolisi Muncul, DPR RI Minta Buka dan Usut Kasus Pekosaan 3 Anak Kembali


 Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Dok. DPR) Perbesar

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Dok. DPR)

NASIONAL – Polri didesak buka kembali penyelidikkan kasus pemerkosaan 3 anak perempuan oleh ayah kandung yang juga Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Tagar #PercumaLaporPolisi muncul dan menjadi perhatian banyak pihak, beberapa diantaranya Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, LBH Makassar dan Komisi Hukum DPR RI Ahmad Sahroni.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Ahmad Sahroni menilai, sikap polisi tidak proaktif dalam menindak laporan kekerasan seksual. Sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, ia sangat menyayangkan sikap kepolisian.

Menurutnya sikap tersebut sudah barang pasti memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Sekarang seiring dengan mencuatnya berita ini, muncul pula tagar #PercumaLaporPolisi, karena memang laporannya malah ditolak. Ini sangat disayangkan, karena justru tugas polisi adalah melindungi dan melayani masyarakat,” kata Sahroni kepada wartawan dikutip Jumat (8/10/2021).

BACA LAINNYA  Kecelakaan Maut di Marosebo Ulu, Satu Orang Meninggal Akibat Terjepit

Sahroni memandang perlu pembukaan kembali penyelidikan kasus yang kini menyita perhatian publik lantaran kadung viral di media sosial.

Di sisi lain, ia meminta Polri memberikan perlindungan kepada ibu korban dan ketiga anaknya, yang merupakan pelapor sekaligus korban.

“Karenanya saya akan minta dan pantau terus agar yang pertama dilakukan Polri adalah melindungi pelapor dan korban. Lalu buka dan usut kasus ini kembali. Jangan sampai kasus seperti ini diacuhkan, yang akan membuat masyarakat malah malas mengadu, hingga tindakan kekerasan maupun kriminalitas jadi merajalela,” kata Sahroni.

BACA LAINNYA  Ketua JMSI Pusat Minta Seluruh Anggotanya Tidak Tejebak Arus Pemilu 2024

Ahmad Sahroni juga memandang Propam harus turun tangan menyikapi keputusan Kapolres Luwu Timur dan Kapolda Sulawesi Selatan.

Keputusan itu ialah terkait penghentian penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan terhadap tiga anak oleh ayah kandung di Luwu Timur.

Ia meminta agar kapolres dan kapolda dapat menjelaskan duduk perkara secara jelas dan transparan. Mengapa kemudian mereka mengklaim bahwa penyetopan penyelidikan kasus tersebut sudah sah dan sesuai prosedur.

“Kapolres dan Kapolda harus bisa menjelaskan alasan di balik keputusan ini, kalau perlu libatkan Propam. Jangan sampai kita melenggangkan tindak pidana kekerasan seksual seolah ini adalah masalah ringan,” imbuh Sahroni.

Sebelumnya ramai di media sosial, seorang ibu tunggal berjuang mendapat keadilan bagi ketiga puterinya yang telah diperkosa mantan suaminya, yang tidak lain ayah kandung ketiga anak itu.

BACA LAINNYA  Siap Mau Edarkan Sabu, Pasutri Ini Dibekuk Satreskrim Polres Batanghari

Perjuangan yang ditempuh sejak peristiwa itu terbongkar 2019-2020 silam di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, hingga sekarang belum menemukan keadilan. Berbagai laporan dan usaha dilakukan si ibu tunggal tapi pihak berwajib dan terkait setempat tidak meresponnya.

Kasus pemerkosaan ayah kandung terhadap anaknya sendiri itu viral diperbincangkan publik.

Kisah terkait hal itu tayang dalam artikel “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan” yang diterbitkan Projectmultatuli.org pada hari Rabu 6 Oktober 2021, lalu diterbitkan ulang Suara.com keesokan harinya.

Sumber: Suara.com

Artikel ini telah dibaca 36 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Formasi CPNS dan PPPK 2022, Simak Cara Daftar dan Siapkan Dokumennya dari Sekarang!

3 Juli 2022 - 19:28 WIB

Artis Nikita Mirzani Terancam 12 Tahun Hukuman Penjara

3 Juli 2022 - 14:19 WIB

Dirjen IKP: Dewan Pers Satu-satunya Lembaga yang Lakukan Sertifikasi Jurnalis

26 Juni 2022 - 17:06 WIB

Demi Mempertahankan Seluruh Honorer Indonesia, Anies Baswedan Temui Jokowi

25 Juni 2022 - 08:49 WIB

JMSI Siap Bekerjasama dengan Stakeholder Kepemiluan

23 Juni 2022 - 17:47 WIB

Ketua JMSI Pusat Minta Seluruh Anggotanya Tidak Tejebak Arus Pemilu 2024

22 Juni 2022 - 08:20 WIB

Trending di Nasional