Menu

Mode Gelap
Memasuki Masa Purna Tugas, Kajati Jambi Pererat Hubungan Dengan Awak Media Memasuki Masa Purna Tugas, Kajati Jambi Pererat Hubungan Dengan Awak Media Fadhil Arief Minta Pejabat Gali Motivasi Diri Gelontorkan Dana Ratusan Juta Untuk PKL Tugu Keris, Pedagang : Terimakasih PLN Pemerintah Siapkan Puluhan Ribu Set Top Box Gratis Untuk Warga Jambi,  Hasbi Anshory : Kita Berpihak Kepada Rakyat

Batanghari · 14 Sep 2021 06:48 WIB

Tercium Aroma Penyimpangan, Masyarakat Minta Ispektorat Batanghari Periksa dan Audit Dana BumDes Setiap Desa


 Foto Ilustrasi Perbesar

Foto Ilustrasi

Kabarjambikito.com – Bumdes adalah kependekan dari badan usaha milik desa, artinya, suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Bumdes sendiri dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan di mana selanjutnya dapat memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seperti menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

Bumdes menjadi salah satu usaha atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa terutama di lingkup kesejahteraan.

Manfaat BUMdes

Manfaat BUMDes sendiri dapat memberi dampak ekonomi dan sosial, sejalan dengan tujuan pendirian BUMDes yang tercantum dalam Pasal 3 Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015, yaitu:

BACA LAINNYA  Saya Ingin Tampak Apa Adanya

1. Meningkatkan perekonomian Desa

2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa

4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga

5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan Iayanan umum warga

6. Membuka lapangan kerja

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

NDana desa yang mestinya diperuntukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa jika ternyata malah diselewengkan oleh oknum-oknum nakal yang mengeruk keuntungan pribadi.

Hal ini tentu saja akan menghambat pertumbuhan ekonomi desa. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan soal penggunaan dana desa salah satu jalan adalahg transparansi dan juga peran aktif warga untuk turut serta mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

BACA LAINNYA  Rocky Candra Didaulat Sebagai Sekjen TIDAR Pusat, Sayap Partai Gerindra

Ahmad salah (45) seorang warga Kabupaten Batanghari menilai, ada beberapa oknum pengurus BumDes itu sendiri yang menyalahgunakan dana tersebut. Bahkan tak jarang oknum pemerintahan desa ikut mengambil kesempatan ini untuk kepentingan pribadi.

Terkait hal tersebut, Ahmad yang mewakili dari suara masyarakat Batanghari minta kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari, dalam hal Ispektorat untuk mengaudit dana BumDes. Karena jika tidak di audit akan menjadi ladang empuk bagi oknum-oknum yang nakal untuk menikmati uang rakyat itu.

” Selama ini sudah banyak masyarakat kita yang mengeluh. Karena berdirinya BumDes di desa tidak terlihat dampak kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Walaupun tidak semua desa seperti itu. Kami masyarakat minta Ispektorat Batanghari periksa / audit dana BumDes itu, jangan dibiarkan dana BumDes dimanfaatkan oleh oknum tertentu. ” Pintanya, Selasa (14/9/2021).

BACA LAINNYA  Pengacara Muslim di Jambi Desak Menteri Agama Mundur dari Jabatannya

Kata Ahmad, jika dana BumDes dikelola dengan baik tentu akan mampu membantu perekonomian masyarakat setempat. Tapi jika dikelola tidak benar, atau pengurus BumDes tak mampu mengelolanya. Ini juga akan sia-sia.

” Apa yang di belanjakan oleh pengurus BumDes? Apakah barang yang mereka belanja di pakai untuk kepentingan pribadi atau untuk masyarakat? Ini perlu di periksa. Kita berharap pihak Ispektorat Batanghari turun langsung ke lapangan. Jika ditemukan indikasi penyimpangan harus di beri sanksi tegas secara hukum berlalu. Coba kita lihat di daerah lain oknum penyimpangan dana BumDes atau Dana Desa masuk penjara, dan harusnya di Batanghari jika terbukti harus di hukum agar perubahan pemerintah bersih terwujud. ” tegasnya.

Artikel ini telah dibaca 500 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Jelang Kedatangan Dirjen Kebudayaan Direktorat PTLK Datang, Masyarakat Rambutan Masam Bentuk Kepanitiaan

26 Juni 2022 - 22:13 WIB

Lantik Pejabat Fungsional Tertentu, Fadhil Arief Minta PNS Harus Punya Inovasi

21 Juni 2022 - 18:03 WIB

Peduli Lingkungan, PD IWO Batanghari Edukasi Warga di Tahura

21 Juni 2022 - 11:58 WIB

Ada Apa Dengan Tambang Batubara PT Kasongan di Batanghari?

21 Juni 2022 - 09:49 WIB

Perkara SPALD-T Kabupaten Batanghari TA 2019 Kembali di Sidang JPU

21 Juni 2022 - 08:41 WIB

Fadhil Arief Minta Camat dan Kades Bantu Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah

10 Juni 2022 - 08:54 WIB

Trending di Batanghari