Polisi Gelar Festival Lomba Mural Berhadiah Piala Kapolri Alhamdulillah… Hasil Panen Padi Memuaskan, Petani: Kami Kekurangan Mesin Thresher dan Pupuk Sumur Energi di Kawasan PT Reki di Batanghari Meledak, Satu Orang Alami Luka Serius Heboh !!! Warga Muaro Jambi Temukan Mayat Dalam Lobang Jenderal Kapolri Listyo Sigit: Penerapan PPKM Level 1 Hingga 4 di Jambi Menunjukkan Progres yang Baik

Home / Kota Jambi

Jumat, 10 September 2021 - 11:40 WIB

Terkait Eksekusi Leasing, Ini Penjelasan Ketua Umum LPKNI

Kabarjambikito.com — Ketua umum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Kurniadi Hidayat menyatakan bahwa berita simpang siur yang menyatakan bahwa pihak perusahaan Kreditur Finance (Leasing) bisa menyita barang konsumen tanpa putusan pengadilan itu hoax.

” Saya ketua umum LPK Nusantara Indonesia, Kurniadi Hidayat menyikapi pemberitaan yang simpang siur itu Hoax, Pihak Finance tetap harus mengajukan eksekusi melalui pengadilan “. Terang Kurniadi, Jum’at (10/09/2021).

Diketahui Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan kreditur Finance (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

BACA LAINNYA  Serahkan Sembako dan Beasiswa, Masyarakat: Terimakasih Pak Wawako Maulana

MK menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.

“Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,” demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 lalu.

Sementara itu lebih lanjut di jelaskan oleh Ketum LPKNI itu, bahwasanya jika masyarakat takut atau merasa terganggu oleh debcolektor yang melakukan kekerasan untuk menyita jaminan fidusia atau eksekusi.

BACA LAINNYA  Gubernur Lepas 101 Atlet Jambi ke PON XX Papua

Dirinya menghimbau kepada masyarakat agar dapat melaporkan hal tersebut ke kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia terdekat.

” Masyarakat bisa langsung melaporkan ke LPKNI, apabila merasa terancam dengan adanya kekerasan yang di lakukan oleh oknum collector ” Imbuhnya.

Dan kembali di jelaskannya terkait putusan MK Nomor 2/PUU-XlX/2012 tertanggal 31 Agustus 2021, halaman 83 Poin 3.14.3 yang berbunyi ” Bahwa kreditur dapat melakukan penyitaan, apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan sukarela dalam menyerahkan obyek jaminan fidusia tersebut “.

BACA LAINNYA  Tegas !!!  Tokoh Pemuda Bungo Minta Ketua DPP Gerindra Pecat Ketua DPRD Bungo

” Secara garis besar berarti inikan menyerahkan dengan sukarela dari debitur ke kreditur, artinya secara sukarela bukan eksekusi ” Jelasnya.

Pernyataan ketua umum LPKNI ini merupakan buntut dari MK menolak gugatan uji materi (judical review) tentang jaminan fidusia oleh Joshua Michael Djami yang merupakan karyawan Finance yang tertuang dalam putusan MK Nomor 2/PUU/XlX/2021 yang di putuskan oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi. (Ade)

Share :

Baca Juga

Kota Jambi

Maulana Beri Bantuan ke Korban Kebakaran di Pulau Pandan, Warga: Terimakasih Pak

Kota Jambi

Hari Ini Pemkot Jambi Putuskan Kelanjutan PPKM

Kota Jambi

Nenek Tinggal Sebatangkara Terharu Saat Kedatangan Oleh Ketua MPW-PP

Kota Jambi

Seragam Putih Abu-abu Antusias Suntik Vaksin di Jambi

Ekonomi

Harga Ayam Potong Merangkak Naik Ditengah PPKM Kota Jambi

Kota Jambi

Check In Hotel, Belanja, dan Makan di Restoran di Kota Jambi Harus Tunjukan Sertifikat Vaksin-19

Kota Jambi

Hamdy Putra Sulung Wawako Maulana Berhasil Lolos di Kampus Bisnis Paling Bergengsi di Asia

Kota Jambi

Kota Jambi Pertama di Indonesia Dengan Capai Vaksinasi 77,92 persen