Oknum Polda Jambi Ditahan Jaksa Peduli, Polsek Batin XXIV Bagikan Sembako Kepada Masyarakat Tak Mendidik, Oknum Guru Hukum Siswa Makan Sampah PetroChina Mulai Program Pengeboran di 11 Sumur Wilayah Kerja Jabung Sambut Hari Raya Imlek, Ditpolairud Polda Jambi Gelar Jumat Bersih

Home / Kota Jambi

Jumat, 10 September 2021 - 11:40 WIB

Terkait Eksekusi Leasing, Ini Penjelasan Ketua Umum LPKNI

Kabarjambikito.com — Ketua umum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Kurniadi Hidayat menyatakan bahwa berita simpang siur yang menyatakan bahwa pihak perusahaan Kreditur Finance (Leasing) bisa menyita barang konsumen tanpa putusan pengadilan itu hoax.

” Saya ketua umum LPK Nusantara Indonesia, Kurniadi Hidayat menyikapi pemberitaan yang simpang siur itu Hoax, Pihak Finance tetap harus mengajukan eksekusi melalui pengadilan “. Terang Kurniadi, Jum’at (10/09/2021).

Diketahui Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan kreditur Finance (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

BACA LAINNYA  Serahkan Berkas Keanggotaan, BITnews.id Merapat ke JMSI Jambi

MK menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.

“Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,” demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 lalu.

Sementara itu lebih lanjut di jelaskan oleh Ketum LPKNI itu, bahwasanya jika masyarakat takut atau merasa terganggu oleh debcolektor yang melakukan kekerasan untuk menyita jaminan fidusia atau eksekusi.

BACA LAINNYA  Penyekatan Kota Jambi Dihentikan, Nikah dan Resepsi Diperbolehkan

Dirinya menghimbau kepada masyarakat agar dapat melaporkan hal tersebut ke kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia terdekat.

” Masyarakat bisa langsung melaporkan ke LPKNI, apabila merasa terancam dengan adanya kekerasan yang di lakukan oleh oknum collector ” Imbuhnya.

Dan kembali di jelaskannya terkait putusan MK Nomor 2/PUU-XlX/2012 tertanggal 31 Agustus 2021, halaman 83 Poin 3.14.3 yang berbunyi ” Bahwa kreditur dapat melakukan penyitaan, apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan sukarela dalam menyerahkan obyek jaminan fidusia tersebut “.

BACA LAINNYA  Masyarakat Demo di Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Ini Masalahnya?

” Secara garis besar berarti inikan menyerahkan dengan sukarela dari debitur ke kreditur, artinya secara sukarela bukan eksekusi ” Jelasnya.

Pernyataan ketua umum LPKNI ini merupakan buntut dari MK menolak gugatan uji materi (judical review) tentang jaminan fidusia oleh Joshua Michael Djami yang merupakan karyawan Finance yang tertuang dalam putusan MK Nomor 2/PUU/XlX/2021 yang di putuskan oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi. (Ade)

Share :

Baca Juga

Kota Jambi

Akankah Penghina Warga Jambi di Proses Hukum ?

Kabar Daerah

Warga Kota Jambi Kesulitan Mendapatkan BBM

Kabar Daerah

PPKM Level 1, Wawako Maulana Boleh Buka Wisata, Tapi Tetap Patuhi Prokes

Kabar Daerah

Meskipun Diguyur Hujan, Tak Menyurutkan Maulana Ziarah ke Makam Pahlawan

Kabar Daerah

Warga Minta Pemkot Jambi Tindak Tegas Masalah Bangunan Liar Charles Robin Lie

Kabar Daerah

Wawako Maulana Ajak Komda Lansia Jambi Jalan-jalan ke Kerinci

Kabar Daerah

Agar Tak Terjadi Kecurangan, Anggota Dewan Kota Jambi Minta Cek Tanki Truk Batubara

Kabar Daerah

Terima Surat Balasan, LPKNI Berang dan Akan Somasi PT Telkom