Menu

Mode Gelap
Memasuki Masa Purna Tugas, Kajati Jambi Pererat Hubungan Dengan Awak Media Memasuki Masa Purna Tugas, Kajati Jambi Pererat Hubungan Dengan Awak Media Fadhil Arief Minta Pejabat Gali Motivasi Diri Gelontorkan Dana Ratusan Juta Untuk PKL Tugu Keris, Pedagang : Terimakasih PLN Pemerintah Siapkan Puluhan Ribu Set Top Box Gratis Untuk Warga Jambi,  Hasbi Anshory : Kita Berpihak Kepada Rakyat

Kota Jambi · 10 Sep 2021 11:40 WIB

Terkait Eksekusi Leasing, Ini Penjelasan Ketua Umum LPKNI


 Terkait Eksekusi Leasing, Ini Penjelasan Ketua Umum LPKNI Perbesar

Kabarjambikito.com — Ketua umum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Kurniadi Hidayat menyatakan bahwa berita simpang siur yang menyatakan bahwa pihak perusahaan Kreditur Finance (Leasing) bisa menyita barang konsumen tanpa putusan pengadilan itu hoax.

” Saya ketua umum LPK Nusantara Indonesia, Kurniadi Hidayat menyikapi pemberitaan yang simpang siur itu Hoax, Pihak Finance tetap harus mengajukan eksekusi melalui pengadilan “. Terang Kurniadi, Jum’at (10/09/2021).

Diketahui Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan kreditur Finance (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

BACA LAINNYA  Truk Batubara Terperosok di Jalan Kota Jambi, Sopir Kabur

MK menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.

“Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,” demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 lalu.

Sementara itu lebih lanjut di jelaskan oleh Ketum LPKNI itu, bahwasanya jika masyarakat takut atau merasa terganggu oleh debcolektor yang melakukan kekerasan untuk menyita jaminan fidusia atau eksekusi.

BACA LAINNYA  Pasca Idul Fitri ASN Kembali Bekerja, Fadhil Arief: Berikan Pelayanan Terbaik Untuk Masyarakat

Dirinya menghimbau kepada masyarakat agar dapat melaporkan hal tersebut ke kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia terdekat.

” Masyarakat bisa langsung melaporkan ke LPKNI, apabila merasa terancam dengan adanya kekerasan yang di lakukan oleh oknum collector ” Imbuhnya.

Dan kembali di jelaskannya terkait putusan MK Nomor 2/PUU-XlX/2012 tertanggal 31 Agustus 2021, halaman 83 Poin 3.14.3 yang berbunyi ” Bahwa kreditur dapat melakukan penyitaan, apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan sukarela dalam menyerahkan obyek jaminan fidusia tersebut “.

BACA LAINNYA  Senin Depan Belajar Tatap Muka di Mulai di Kota Jambi

” Secara garis besar berarti inikan menyerahkan dengan sukarela dari debitur ke kreditur, artinya secara sukarela bukan eksekusi ” Jelasnya.

Pernyataan ketua umum LPKNI ini merupakan buntut dari MK menolak gugatan uji materi (judical review) tentang jaminan fidusia oleh Joshua Michael Djami yang merupakan karyawan Finance yang tertuang dalam putusan MK Nomor 2/PUU/XlX/2021 yang di putuskan oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi. (Ade)

Artikel ini telah dibaca 651 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Gelontorkan Dana Ratusan Juta Untuk PKL Tugu Keris, Pedagang : Terimakasih PLN

27 Juni 2022 - 21:07 WIB

Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB RI Acungkan Jempol Untuk Bea Cukai Jambi

20 Juni 2022 - 19:38 WIB

Pelayanan Publik Resmi Beroperasi, Fasha : Jika Ada Pungli Foto dan Laporkan

20 Juni 2022 - 13:22 WIB

Perjuangkan Keuangan Daerah,  Manifestasi Maulana Untuk Memperjuangkan Kemakmuran  Rakyat

20 Juni 2022 - 08:13 WIB

Hadiri Acara BKPRMI, Maulana Berantas Buta Aksara Al-Qur’an

18 Juni 2022 - 10:54 WIB

Heboh, Rumah Budi Setiawan Didatangi Ratusan Warga

12 Juni 2022 - 09:22 WIB

Trending di Kota Jambi