Oknum Polda Jambi Ditahan Jaksa Peduli, Polsek Batin XXIV Bagikan Sembako Kepada Masyarakat Tak Mendidik, Oknum Guru Hukum Siswa Makan Sampah PetroChina Mulai Program Pengeboran di 11 Sumur Wilayah Kerja Jabung Sambut Hari Raya Imlek, Ditpolairud Polda Jambi Gelar Jumat Bersih

Home / Hukrim

Rabu, 1 September 2021 - 12:30 WIB

Terkait Penyelewengan APBD dan BLUD DI RSUD Raden Mattaher, LSM 9 Jambi Minta Gubernur Teruskan ke Hukum

Ketua LSM 9 Jambi, Jamhuri

Ketua LSM 9 Jambi, Jamhuri

Kabarjambikito.com – Terkait beredarnya surat pengaduan dari salah satu Nakes (ASN) yang menuding adanya penyelewengan keuangan APBD dan Dana BLUD di RSUD Raden Mattaher, mendapat perhatian dari LSM 9 Jambi.

Dilansir dari Pemayung.co media partner Kabarjambikito.com, dikatakan Ketua LSM 9 Jambi, Jamhuri, Gubernur Jambi wajib meneruskan surat tersebut kepada aparat penegak hukum agar adanya kebenaran terkait surat pengaduan yang dilayangkan oleh oknum ASN Pemprov Jambi itu.

“Gubernur wajib teruskan surat dimaksud ke Aparat Penegak Hukum, jangan sampai karena surat dimaksud terjadi perubahan Tupoksi Gubernur menjadi sebagai hakim ataupun Eksekutor lembaga peradilan. Gubernur harus ingat philosopi dasar tak mungkin ada asap jika tak ada api,” kata Jamhuri, Rabu (01/09/2021).

Melihat surat pengaduan itu dari dua sudut pandang yang berbeda, pertama dari penyebab dan kedua dari sudut keinginan dari si pembuat surat.

“Dari sudut pandang penyebab saya melihat kebelakang dimana pada beberapa waktu yang lalu pasca sidang Paripurna Gubernur melakukan sidak ke RSUDRMT, menyangkut Upah Tenaga Kesehatan dengan memberikan ultimatum bagi pihak terlapor pada surat dimaksud akan dipecat jika tak melaksanakan kewajibannya menyangkut hak – hak Tenaga Kesehatan,” tuturnya.

BACA LAINNYA  Bakhtiar Sebut, Infrastruktur Jadi Program Prioritas Pemkab Batanghari

Disebutkan Jamhuri bahwa
tindakan gubernur tidak hanya sebatas panggung sandiwara politik murahan, yang terbukti sidak gubernur di maksud mampu memotivasi orang lain untuk merdeka dari ketertindasan.

“Hingga perasaan mendapat dukungan melahirkan surat nekad tersebut dengan tanpa memperhatikan mekanisme dan norma serta etika penggunaan simbolisasi kekuasaan Pemerintahan yang syah dan berdaulat.”

Sementara, dari sudut keinginan, dimana pihak pelapor menginginkan suatu suasana berada di alam kebebasan dengan bebas menikmati hak – hak dasarnya memperoleh upah dari apa yang telah dikerjakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dan yang bersangkutan menginginkan adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum (Aquality before the law), dengan tiadanyà tekanan kekuasaan apapun bentuknya, atau suatu keinginan agar gubernur benar dapat memberikan hak hidup layak sebagaimana mestinya, tidak sekedar aksi momen politik serta adanya pelaksanaan tindakan penegakan hukum (Law Enforcement),” papar Jamhuri.

Aktivis Jambi ini juga menyampaikan kepada Gubernur Jambi agar kiranya tidak lupa akan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Penyelenggara Negara, melayani dan mengayomi masyarakat.

BACA LAINNYA  Al Haris Minta ASN Pemprov Asal Kerinci Dorong Percepatan Vaksinasi

“Apalagi surat ini merupakan suatu alat bukti atau setidak – tidaknya merupakan suatu petunjuk tentang adanya suatu perbuatan melawan hukum serta tidak satupun dalilnya gubernur bisa menjustice siapapun, tànpa proses hukum sebagaimana mestinya, karena gubernur bukan lah hakim dan bukan pula eksekutor suatu putusan hukum atas suatu perkara,” tuturnya.

Dirinya juga meminta kepada Gubernur Jambi agar menyampaikan fakta hukum kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Karena, menurut Jamhuri, tidak mungkin ada asap jika tidak ada api.

“Apalagi perbuatan sebagaimana dalam surat nekad dimaksud merupakan suatu perbuatan yang termasuk pada kategori Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), saya kira perbuatan ini memenuhi unsur Pasal 12 huruf (e) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

“Dan berita media massa adalah merupakan laporan terbuka, dimana APH berhak untuk menindak lanjutinya, untuk lebih jelasnya daripada berspekulasi hukum tentang pasal apa yang sesuai dengan isi surat nekad dimaksud. Ada baiknya dan/atau seharusnya gubernur dan kita semua tunggu saja hasil kerja dan kinerja APH mengusut surat dimaksud,” tukasnya.

BACA LAINNYA  Operasi Zebra Siginjai 2021, Ditlantas Polda Jambi Akan Tindak Tegas Kendaraan Over Loading

Sementara saat dikonfirmasi terkait surat pengaduan oleh salah satu Nakes atau ASN Pemprov Jambi yang ditujukan untuk Gubernur Jambi terkait adanya dugaan kasus penyelewengan di RSUD Raden Mattaher Jambi, dibantah oleh Direktur RSUD Raden Mattaher dr. Fery Kusnadi.

Dikatakan Fery, dirinya tidak mengerti terkait adanya surat tersebut dan hanya ingin bekerja sebaik mungkin.

“Gak ngerti juga saya… Saya cuma berusaha yang terbaik kerja,” kata dr. Fery Kusnadi saat dikonfirmasi media ini melalui WhatsApp pribadinya, Selasa (31/08/2021).

Diketahui, surat perihal Pengaduan Indikasi Penyelewengan Keuangan APBD dan Dana BLUD RSUD Tahun 2019, 2020, 2021 tersebut, tertulis tanggal 22 Agustus 2021.

Dalam surat pengaduan, Nakes tersebut mengungkapkan bahwa Direktur RSUD Raden Mattaher dr. Fery Kusnadi, telah dengan sengaja melambatkan pencaeran insentif nakes.

Selain itu, dalam surat tersebut tertulis bahwa dr. Fery Kusnadi diduga telah menerima fee dari para rekanan RSUD Raden Mattaher dan adanya penyelewengan anggaran APBD dan Dana BLUD di RS plat merah tersebut.***

Share :

Baca Juga

Hukrim

Diduga Komsumsi Narkoba, Warga Muara Tembesi Diamankan Petugas Polisi

Hukrim

Oknum Sekdes dan Staf Desa di Batanghari Grogoti Ratusan Juta Dana Pembangunan Jamban

Hukrim

Tipu 837 Orang, Oknum Guru Bawa Kabur Uang Rp 23 Miliar

Hukrim

Mantan Istri Zumi Zola Diperiksa KPK

Hukrim

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Tangannya Diborgol Sambil Digiring Ke Ruangan

Hukrim

Terlibat Pertengkaran, Lengan Kiri Warga Kecamatan Marosebo Kena Bacok

Hukrim

Polisi Tangkap Berandalan Genk Motor Yang Serang Warung Sate Daerah Mayang

Hukrim

Pelaku Penghina Warga Jambi Segera Diciduk Polisi