Menu

Mode Gelap
Ketua DPRD Edi Purwanto Apresiasi FORMAJA Gelar Aksi Sosial Jelang Kedatangan Dirjen Kebudayaan Direktorat PTLK Datang, Masyarakat Rambutan Masam Bentuk Kepanitiaan Dirjen IKP: Dewan Pers Satu-satunya Lembaga yang Lakukan Sertifikasi Jurnalis Lepaskan JCH, Fadhil Arief: Doakan Kami Agar Jadi Pemimpin Istiqomah Tinjau Jalan di Sabak, Al Haris: Pemrov Jambi Segera Mengangani Dengan 2 Skema

Tanjabbar · 7 Sep 2021 05:22 WIB

Terkait Sengketa Lahan Warga 9 Desa, Wabup Warning Perpanjangan HGU PT DAS


 Terkait Sengketa Lahan Warga 9 Desa, Wabup Warning Perpanjangan HGU PT DAS Perbesar

Kabarjambikito.com – Bupati Tanjab Barat, Drs H. Anwar Sadat, M. Ag dan wakil Bupati Hairan, SH kembali menggelar rapat terkait penyelesaian sengketa lahan masyarakat 9 Desa wilayah Ulu dan PT. Anugerah Sejati (DAS), Senin (6/9/2021) di ruang rapat wakil Bupati.

Rapat kali ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang membahas alternatif lain tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat serta kewajiban 20% oleh pihak perusahan.

Dalam rapat tersebut juga tampak hadir, Wakil Bupati, Asisten I, Asisten II, Kadis Kesbangpol, Kadis DPMPTSP, Kabag Tapem, Kabag SDA, perwakilan BPN, Manajer PT DAS, Manajer Kemitraan PT DAS, perwakilan Masyarakat 9 Desa Serta tamu undangan lainya.

Bupati Tanjab Barat, Drs H. Anwar Sadat, M. Ag mengatakan, rapat kali ini mestinya fokus mencari titik temu sehingga didapat win-win solution di sembilan desa yang tersebar di tiga kecamatan.

BACA LAINNYA  Fasilitas Listrik WFC Dicuri, Wabup Tinjau ke Lokasi

Selain itu menurutnya juga, perlu ketelitian dan kesabaran dalam mengurai yang namanya benang kusut dan memerlukan itikad baik kita bersama.

“Saya menginginkan bahwa masyarakat 9 Desa merasa nyaman berada di lingkungan perusahan, dan perusahaan juga demikian merasa aman berada di desa kami, ” kata Bupati.

Lebih lanjut menurut Bupati, Kita akan sepakati yang memang menjadi keputusan perusahan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang ada disekitar serta apa yang menjadi kewajiban perusahaan harus ditunaikan.

Laporan Sekertaris Tim Terpadu (Timdu) Kaban Kesbangpol Raden Azis Muslim mengatakan, masyarakat meminta PT DAS izinnya tidak diperpanjang sebab ada hal yang tidak dipenuhi terhadap kepentingan masyarakat terutama terkait Hak Guna Usaha ( HGU ).

“Sudah berapa kali pertemuan meminta solusi dan jawaban atas 20% harus ada fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat, mudah-mudahan PT DAS dapat memberikan jawaban yang dapat mementingkan perusahan dan mementingkan masyarakat seperti yang masyarakat inginkan,” katanya.

BACA LAINNYA  Hadiri MTQ Ke 50 Tingkat Provinsi, Bupati Tanjabbar : Membumikan Ajaran Al-Qur'an

Sementara itu Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan, SH, yang juga hadir dalam rapat tersebut mengatakan, rapat yang difasilitasi oleh pemkab ini harus menemukan titik kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan sehingga tidak berlarut-larut.

Wakil Bupati Tanjab Barat ini juga menegaskan tidak akan merekomendasikan perpanjangan HGU PT DAS pada akhir tahun jika pihak PT DAS tidak memberikan opsi lain

“Kalau intinya pada hari ini kita tidak mendapat titik temu, terkait permintaan masyarakat, sementara perusahan menolak memberikan HGU, sampai hari ini bapak mencari opsi lain, bearti hari ini tidak ada opsi, mengingat PT DAS akhir tahun ini harus memperpanjang HGU, kami dapat merekomendasikan untuk tidak diperpanjang,” tegas wabup.

Adapun point point kesimpulan Rapat diantaranya.

1. Manajer PT DAS Setelah berkonsultasi dengan pihak manajemen PT DAS yang berlokasi di Kantor Pusat Medan, memutuskan akan memenuhi kewajiban 20% atas perpanjangan HGU dengan perolehan lahan dari masyarakat sekitar perusahan dengan melakukan peremajaan, penanaman baru, perbaikan insfrastruktur dengan pola kredit atau memfasilitasi dalam bentuk lain paling lambat 21 Desember 2021.

BACA LAINNYA  Surat Edaran Bupati Tanjabbar Tentang Tahun Baru

2. Kelompok Tani 9 Desa menolak usulan PT DAS pada Point 1, dan menginginkan 20% dari lahan HGU PT DAS yang terletak di Lubuk Bernai Kecamatan Tungkal Ulu ( Sekarang Kecamatan Batang Asam)
dan Berharap Pemkab Tidak akan merekomendasikan perpanjangan HGU apabila permintaan 20% dari lahan HGU PT DAS tidak terpenuhi.

3. Pemerintah Daerah telah berupaya memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak, dengan kesimpulan akhir sebagaimana diatas dan berharap kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan PT DAS dengan masyrakat 9 Desa. (Sul)

Artikel ini telah dibaca 37 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pemkab Tanjabbar Sambut Baik Kehadiran JMSI di Provinsi Jambi

8 Juni 2022 - 18:49 WIB

Bupati Anwar Sadat Tinjau Kerusakan Gedung Sekolah

7 Juni 2022 - 21:26 WIB

Tidak Penuhi Kewajiban, Warga Tutup Akses Jalan Yang Dilewati PT Integra

15 Mei 2022 - 13:53 WIB

Lucu!! Aksi Kades Ini Malah Bikin Uang Rp. 1.4 M Yang Akan Diterima Desa berubah Jadi DP Mobil

14 Mei 2022 - 14:27 WIB

Lantik Pejabat Eselon II , Anwar Sadat: Sumpah Yang Saudara Ucapkan Mengandung Tanggungjawab

11 Mei 2022 - 20:36 WIB

Adakan Giat Two Days Coffee, Cara Anwar Sadat Dekat Dengan Rakyat

13 Maret 2022 - 20:25 WIB

Trending di Tanjabbar