Menu

Mode Gelap
Bantu CSR, PT VAT Perbaiki Akses Jalan SMK Negeri 6 Batanghari Fadhil Terpilih Ketua Umun Asprov PSSI Jambi 2021-2025 Pasca PWN, Gubernur Al Haris: Dapat Wujudkan Rintisan Kampung Pramuka Tim UNRAS ini Akan Bertarung di Mabes Polri Mewakili Provinsi Jambi Lantik 278 Pejabat Eselon II, III, dan IV , Wagub Abdullah Sani Minta Sinergi Lintas OPD

Nasional · 22 Nov 2021 11:59 WIB

Terobosan Jaksa Agung Dobrak Kebuntuan Penyelesaian Kasus HAM Berat


 Terobosan Jaksa Agung Dobrak Kebuntuan Penyelesaian Kasus HAM Berat Perbesar

NASIONAL- Dalam rangka penuntasan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat, Jaksa Agung Republik Indonesia memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk segera mengambil langkah-langkah strategis percepatan penuntasan penyelesaian dugaan perkara HAM yang Berat dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Jaksa Agung menilai perlu diambil terobosan progresif untuk membuka kebuntuan pola penanganan akibat perbedaan persepsi antara penyidik HAM dengan penyelidik komnas HAM, dan Jaksa Agung mengharapkan dalam waktu dekat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat mengambil langkah yang tepat dan terukur terkait beberapa dugaan pelanggaran HAM yang Berat.

Hal ini berdasarkan SIARAN PERS
Nomor: PR – 952/101/K.3/Kph.3/11/2021.
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PERINTAHKAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS MENGAMBIL LANGKAH STRATEGIS & PROGRESIF TERKAIT PENYELESAIAN
DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT.

BACA LAINNYA  Gatot Nurmantyo Ungkap Ada Komunis Baru, Ini Ciri-cirinya

Setelah sukses menerapkan keadilan restoratif, Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali membuat terobosan untuk mempercepat penuntasan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan, Jaksa Agung telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus segera mengambil langkah-langkah strategis percepatan penuntasan perkara HAM berat masa kini dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jaksa Agung menilai perlu diambil terobosan progresif untuk membuka kebuntuan pola penanganan akibat perbedaan persepsi antara penyidik HAM dan penyelidik Komnas HAM,” katanya, Sabtu (20/11/2021).

Pakar hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho SH MH menilai terobosan baru Jaksa Agung tersebut merupakan langkah tepat dalam upaya penyelesaian perkara dugaan pelanggaran HAM berat.

“Selama ini penyelesaian kasus-kasus HAM banyak yang tidak terselesaikan akibat terbentur aspek non-hukum. Terobosan Jaksa Agung ini bisa menjadi alternatif untuk percepatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat,” kata guru besar dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) ini.

BACA LAINNYA  Pemerintah Batal Pungut Pajak Sembako

Selain berdasarkan bukti, lanjut Prof. Hibnu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat membutuhkan dukungan politik, seperti dari DPR RI. “Harus dipetakan mana kasus yang dimungkinkan untuk diselesaikan, mana yang pas dan mendapat dukungan politik yang kuat,” ujarnya.

Menurut dia, terobosan progresif penyelesaian kasus HAM berat oleh Jaksa Agung ini akan menjawab pertanyaan masyarakat bahwa masalah hukum harus dapat diselesaikan.

“Langkah ini menjadi wadah pra-ajudikasi, bahwa harus ada persamaan persepsi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat dimana jaksa-lah pengendali perkara sesuai asas dominis litis. Jangan ada ego sektoral lagi,” kata Prof. Hibnu.

BACA LAINNYA  Sebut Gus Yaqut Terlalu Polos, Aktivis Muhammadiyah: Teko Keluar Sesuai dengan Isinya

Hal senada disampaikan Asst. Prof. Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH, CPCLE.CPA, pakar hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dia mengatakan terobosan Jaksa Agung tersebut bisa membuka kebuntuan dalam penyelesaian beberapa perkara dugaan pelanggaran HAM berat.

“Terobosan ini bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan tunggakan beberapa perkara pelanggaran HAM berat yang masih terbentur aspek-aspek di luar hukum, misalnya masalah politik dan sosial,” kata Dwi Seno.

Baik Prof. Hibnu maupun Dwi Seno menilai sejumlah kebijakan Jaksa Agung Burhanuddin menunjukkan kepiawaian seorang penegak hukum dalam mendobrak kebuntuan hukum melalui terobosan progresif.

“Jaksa Agung Burhanuddin melihat secara multidimensi, bukan hanya dari sisi hukum formal melainkan juga aspek non-hukum. Ini terobosan baru yang patut diapresiasi, selain kebijakan restorative justice,” kata Dwi Seno.

Sumber :Kejaksaan.ri

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Mendagri Tegur Daerah yang Belanjanya Masih Rendah Agar Cepat di Realisasikan

26 November 2021 - 09:23 WIB

Bebas Dari Lapas, Jadwal Ceramah Habib Bahar Penuh 1 Tahun Kedepan

21 November 2021 - 15:01 WIB

Alhamdulillah… Habib Bahar Bin Smith Sudah Bebas

21 November 2021 - 14:14 WIB

MUI Bentuk Tim Cyber Army Lawan Buzzer Yang Serang Ulama

20 November 2021 - 11:45 WIB

Prabowo Nyapres 2024, HRS dan Pendukung Sudah Kecewa

18 November 2021 - 12:27 WIB

Hukuman HRS Dipotong, PA 212: MA Tunjukkan Rasa Kemanusiaan

16 November 2021 - 21:17 WIB

Trending di Nasional