Menu

Mode Gelap
Harga Buah Sawit Anjlok, Dewan Batanghari Gelar RDP Agar BBM Subsidi Tepat Sasaran, Al Haris Gandeng Polda Jambi Al Haris Harapkan Qori dan Qori’ah Harus Percaya Diri Bupati Masnah Busro Kukuhkan Kades Sebagai Pemangku Adat Terima Kunjungan Silaturahmi Pengurus KNPI, Irjen Pol Rachmad: Polri Siap Bersinergi

Nasional · 27 Feb 2022 00:22 WIB

Usulan Pemilu 2024 Ditunda, AHY: Pelanggaran Konstitusi Indonesia


 Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menanggapi ditolaknya hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, di DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (31/3/2021). AHY juga meminta kader partainya untuk tak euforia berlebihan, meski kepengurusan kubu Moeldoko telah ditolak. (Liputan6.com) Perbesar

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menanggapi ditolaknya hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, di DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (31/3/2021). AHY juga meminta kader partainya untuk tak euforia berlebihan, meski kepengurusan kubu Moeldoko telah ditolak. (Liputan6.com)

NASIONAL – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik pengurus DPD Demokrat Banten dan Riau melalui video conference.

Putra sulung SBY itu berpesan ke pengurus dan kader partai berlambang mercy tersebut untuk mewaspadai adanya pihak tertentu yang ingin menambah masa jabatan presiden, dengan wacana mengundur pelaksanaan pilpres yang sudah diagendakan tahun 2024.

AHY menyebut penambahan masa jabatan presiden dengan menunda Pemilu 2024 menabrak konstitusi Indonesia.

BACA LAINNYA  Iin Kurniasih: Himpauni Harus Komitmen Tingkatkan Kualitas PAUD

“Kenapa kita sedang fokus bekerja keras menghadapi pandemi dan keluar situasi ekonomi yang tidak baik ini, kemudian muncul ide ajaib seperti itu,” kata Ketua Umum Demokrat, AHY, dalam video conference, saat melantik DPD Demokrat Banten dan Riau, Sabtu (26/02/2022).

Dihadapan pengurus DPD Demokrat Banten dan Riau, AHY menegaskan jika perpanjangan masa jabatan Presiden dan menunda Pilpres 2024, merupakan pelanggaran konstitusi Indonesia. Sehingga harus di suarakan oleh seluruh kader Partai Demokrat.

BACA LAINNYA  Hadiri Wisuda IAIMA, Al Haris: Saya Bangga Dengan Pak Maulana Mampu Mampu Membangun SDM

Dalam peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, jabatan kepala daerah, anggota legislatif hingga presiden sudah di atur lama waktunya.

“Ada yang mulai menyuarakan sebaiknya di undur, menurut saya ini pernyataan yang tidak logis, apa dasarnya? Yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, bahwa ada masa kepemimpinan yang harus di patuhi bersama, baik tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten kota,” terangnya.

BACA LAINNYA  Gelar Kegiatan Sosial, JMSI Berikan Santunan Kepada Anak Yatim

Menurutnya, ada pihak yang beralasan penundaan pilpres demi perbaikan ekonomi di massa pandemi dan penanganan covid-19 yang lebih baik lagi. Namun disisi lain, pilkada tetap dilaksanakan di massa pandemi corona.

“Ada mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan mereka takut kekuasaan. Negeri kita mau dibawa kemana kalau diisi atau di pimpin oleh orang-orang itu,” jelasnya.

Sumber: Liputan6.com

Artikel ini telah dibaca 42 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

JMSI Apresiasi Inisiatif KBRI Madrid dan Dubes RI untuk Kerajaan Spanyol

17 Mei 2022 - 13:29 WIB

Anggaran Pemilu 2024 Rp 76 T Mendapat Kritikan Dari PAN

16 Mei 2022 - 13:54 WIB

Tito Karnavian Bakal Lantik 5 Pj Gubernur Hari Ini

12 Mei 2022 - 07:30 WIB

DOR! Pak Guru MIT Tewas Ditembus Peluru

28 April 2022 - 06:01 WIB

Benarkah Habib Rizieq Dinobatkan Imam Besar oleh Dedengkot NU?

27 April 2022 - 00:45 WIB

Partai Surya Paloh di Jambi Gelontorkan Ribuan Paket Sembako Murah Jelang Lebaran

26 April 2022 - 16:32 WIB

Trending di Kabar Terbaru